Mencermati Fatwa MUI

Oleh: Pahrudin HM, M.A.
Horizon publik kita memang selalu dipenuhi beragam pemberitaan yang tidak jarang cukup memusingkan kepala. Jika dalam beberapa minggu belakangan hingga saat ini ruang publik kita selalu disuguhi pemberitaan mengenai perseteruan ‘Cicak vs Buaya’  yang cukup alot itu, maka dalam beberapa hari ini ada suguhan berita lain yang cukup perlu diperhatikan. Adalah sebuah film berjudul ‘2012’  hasil kreasi rumah produksi kenamaan dunia, Hollywood, yang menggambarkan kiamat atau akhir dunia berdasarkan ramalan suku Maya. Sontak saja hal ini mengundang perhatian banyak kalangan dan tak ketinggalan tentunya para ulama yang terhimpun dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Meskipun MUI pusat belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai 2012 ini, tetapi beberapa pengurus MUI di daerah telah mengeluarkan tanggapannya. MUI di Jawa Timur, misalnya, bahkan telah mengeluarkan fatwa haram untuk menonton film yang berkisah akhir dunia ini. Sebenarnya keputusan mengeluarkan fatwa bukan kali ini saja dilakukan oleh organisasi para ahli agama Islam tersebut, tetapi telah berkali-kali dilakukan menyikapi banyak hal yang ada dalam masyarakat. Salah satu yang paling menyita perhatian banyak kalangan adalah fatwa haram rokok yang baru-baru ini dikeluarkan.

Fatwa adalah keputusan hukum Islam yang dikeluarkan oleh para ulama yang memiliki kemampuan dan keahlian mengenai Islam sebagai jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kemunculan suatu keputusan yang dinamakan fatwa sangat ditentukan oleh permintaan yang datang dari masyarakat, selagi ada individu yang mempertanyaan sesuatu yang mengemuka dalam kehidupan sehari-harinya maka fatwa akan terus keluar.

Orang yang mengeluarkan fatwa, atau mufti, adalah seseorang atau lembaga yang memiliki kemampuan ilmu keislaman seperti ilmu bahasa Arab, tafsir, hadis yang kuat. Hal ini karena ilmu-ilmu tersebutlah yang digunakan dalam menentukan suatu hukum yang berkaitan dengan hukum Islam. Meskipun demikian, suatu fatwa hanya membatasi diri pada produk hukum yang belum ditetapkan secara eksplisit dalam al-Qur’an, Sunnah Nabi dan pendapat ulama terdahulu. Atau, dalam pengertian lain fatwa menetapkan hukum suatu permasalahan kontemporer dalam masyarakat modern.

Fatwa merupakan produk hukum yang memang sangat dikenal dalam masyarakat Islam, khusus negara-negara yang didominasi oleh orang-orang Islam. Meskipun demikian, masing-masing negara Islam tersebut memiliki lembaga fatwanya yang khas dan tersendiri. Negara-negara Arab yang kehidupan masyarakatnya sangat kental dengan keilslaman biasanya memiliki seseorang yang berpengetahuan keislaman sangat baik untuk menjadi mufti atau pemberi fatwa yang menetapkan hokum Islam yang ditanyakan masyarakat kepadanya. Tidak seperti umumnya di negara-negara Islam lainnya, mufti di negara-negara Arab diangkat oleh pemerintah yang berkuasa di negara tersebut. Sedangkan pemberi fatwa di negara-negara Islam non-Arab, seperti halnya di Indonesia, merupakan suatu lembaga yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki kemampuan ilmu Islam sangat baik atau lazim disebut ulama dalam wadah Mejelis Ulama seperti di sini.

Pro dan kontra seputar fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan hanya terjadi baru-baru ini, seperti terhadap fatwa mengenai golongan putih dan merokok, tetapi juga terjadi beberapa tahun yang lalu setiap kali lembaga ini menetapkannya. Jika kita menoleh ke belakang, di masa Orde Baru Komisi Fatwa MUI pernah mengeluarkan fatwa seperti mengenai Natal Bersama, Bunga Bank dan SDSB. Sebagaimana halnya respons terhadap fatwa-fatwa yang baru-baru ini dikeluarkan, produk-produk hukum di atas juga mendapatkan sikap pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat padahal saat itu kebebasan mengemukakan pendapat tidak seperti setelah angin reformasi bergulir seperti saat ini. Bahkan, saat itu mencuat sinyalemen yang mengungkapkan bahwa ada suatu ormas Islam di negeri ini yang mendapatkan bantuan dana dari salah satu kegiatan yang termasuk diharamkan oleh fatwa MUI tersebut. Begitulah sejarah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI selalu mendapatkan pro dan kontra, sikap ini lahir berdasarkan pandangan masing-masing pihak, di satu sisi kelompok yang mendukung merasa bahwa dengan hadirnya fatwa tersebut maka akan terbantu dan terpecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi, akan tetapi kelompok yang menolak tentu beranggapan bahwa fatwa tersebut dapat menyudutkan dan menghambat mereka.

Namun demikian, sebenarnya jika memperhatikan sosio-kultural masyarakat kita maka tidak ada yang perlu begitu dikhawatirkan mengenai keberadaan fatwa dalam kehidupan masyarakat negeri ini. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan menyikapi fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI tersebut, yaitu: pertama, meskipun berpredikat sebagai negeri muslim terbesar di dunia, namun masyarakat Indonesia sangat plural tidak hanya dari aspek keragaman budaya dan agama, tetapi juga plural dalam pemahaman dan implementasi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian memunculkan aneka ragam ormas Islam. Realitas ini dapat dicermati dengan respons masyarakat, khususnya Islam, terhadap beragam kebijakan yang berkaitan dengan Islam, baik oleh pemerintah, legislatif dan MUI. Respons-respons yang mengemuka tersebut ternyata datang dari kalangan Islam yang beraneka ragam dalam masyarakat kita, baik yang menolak maupun yang mendukung, seperti respons terhadap undang-undang pornografi yang baru disahkan DPR, beragam peraturan daerah yang berkaitan dengan keislaman, undang-undang perbankan dan keuangan syari’ah dan tentu yang masih segar dalam ingatan kita seputar fatwa MUI mengenai golongan putih, merokok, yoga dan lain sebagainya yang baru difatwakan oleh MUI.

Terdapat banyak teori yang dikemukakan para pakar mengenai pluralisme Islam di Indonesia jika dibandingkan negeri-negeri Islam lain yang seragam. Ada yang beranggaan bahwa hal ini terjadi karena perbedaan latar belakang pendidikan yang ditempuh oleh tokoh-tokoh Islam tanah air, dimana yang berlatar belakang Barat (sekuler) akan berpandangan liberal terhadap ajaran Islam sedangkan sebaliknya yang berpendidikan Islam (pesantren) akan konservatif terhadap ajaran-ajaran Islam. Di samping itu, metode islamisasi dengan mengakomodasi budaya lokal Hinduis-Budhais yang dilakukan oleh para penyebar Islam terdahulu, utamanya Wali Songo di Jawa, juga dianggap turut berandil besar dalam terciptanya pluralisme dalam masyarakat Islam negeri ini sehingga memunculkan kategorisasi seperti yang dikemukakan Clifford Geertz, yaitu: abangan, santri dan priyayi.

Kedua, produk hukum Islam yang dikeluarkan MUI dalam bentuk fatwa meskipun cukup dikenal dalam sejarah dan dunia Islam, tetapi telah terbukti tidak berdampak signifikan dalam kehidupan masyarakat negeri ini. Hal ini dapat terjadi karena sebagian besar masyarakat Islam Indonesia tidak terbiasa dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI karena tidak ada kewajiban yang mengikat dan memaksa layaknya undang-undang negara. Realitas ini juga diamini oleh para petinggi MUI, terkecuali jika fatwa-fatwa yang dikeluarkan tersebut diakomodasi oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang, dimana selama sebelum masa reformasi tidak pernah terjadi, bahkan tidak jarang fatwa-fatwa tersebut berseberangan dengan pemerintah seperti yang terjadi dengan fatwa SDSB di masa lalu. Masyarakat Islam Indonesia memang dibiasakan dan dibentuk menjadi masyarakat sekuler yang memisahkan agama dan negara, sehingga upaya-upaya bernuansa agama yang dilakukan sangat tidak memiliki dampak dalam masyarakat. Fatwa rokok, misalnya, bukan baru kali ini saja MUI mengeluarkan fatwa mengenai hal ini meskipun belum pada taraf pengharaman. Bahkan, ketidakmanfaatan rokok bagi manusia telah jauh-jauh hari difatwakan oleh ormas-ormas Islam semisal Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahsul Masail Nahdhatul Ulama yang menetapkannya makruh atau dibenci. Namun demikian, setelah sekian tahun ditetapkan hukumnya justru industri rokok kian berkembang pesat. Di beberapa daerah yang menjadi kantong industri rokok, mayoritas masyarakat justru sangat bergantung dari industri yang menggunakan tembakau sebagai bahan baku utamanya ini. Untuk menyebut contoh, misalnya, Kediri yang menjadi tempat pabrik salah satu perusahaan rokok terbesar di tanah air menyumbang APBD terbesar dan menghidupi hampir 70 persen penduduk wilayah ini. Selanjutnya, Temanggung yang menjadi salah satu sentra perkebunan tembakau sebagai penyuplai pabrik-pabrik rokok di Pulau Jawa yang menjadi mata pencaharian utama masyarakatnya.

Di samping itu, salah satu indikasi yang makin menguatkan asumsi bahwa fatwa tidak berdampak signifikan terhadap masyarakat jika dilihat dari sisi fatwa rokok adalah kenyataan bahwa industri rokok justru berkembang pesat di kawasan yang menjadi kantong Nahdhatul Ulama. Sebagaimana diketahui bahwa jauh-jauh hari NU telah memfatwamakruhkan rokok, tetapi justru sesuatu yang dibenci ini berkembang pesat di lingkungannya, bahkan kebanyakan kyai NU juga perokok dalam beragam kadarnya. Apa yang terjadi dengan rokok ternyata juga mengemuka dengan perbuatan lain yang jelas-jelas haram dan berdosa seperti prostitusi, minuman keras dan lain sebagainya. Begitu juga dengan fatwa film 2012 yang terbukti tidak mampu menghalangi masyarakat untuk menonton film tersebut justru di tempat film tersebut ditayangkan, Surabaya dan beberapa kota lainnya di Jatim.

Berangkat dari realitas ini dapat dikatakan bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga fatwa tidak berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Hal ini karena bagi masyarakat umumnya, apa yang terlihat dan dianggap menguntungkan maka akan terus mereka lakukan apapun resikonya. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan hanya menyentuh sebagian kecil masyarakat yang justru sebenarnya tidak terlibat langsung dengan hal-hal tersebut. Persoalan mendesak yang perlu dilakukan saat ini adalah mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara riil dengan membuka alternatif pekerjaan lain dengan dampak perekonomian yang tidak kalah menguntungkan, bahkan jika mungkin lebih menggiurkan. Dengan demikian, lambat laun masyarakat yang selama ini berkecimpung di pekerjaan yang difatwakan tersebut akan beralih kepada pekerjaan lain lebih baik dan sesuai dengan tuntunan ajaran agamanya.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Komentar

  • nurrahman18  On 27 Januari 2010 at 3:39 am

    benar, tkd usah khawatir berlebihan dgn fatwa…kadang media terlalu mem-publish dan memperdebatkan berlebihan..klo ada perbedaan ya disikapi dgn bijak..negeri ini sangatlah plural

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: