RELASI PATRONASE DALAM PERKEBUNAN KARET RAKYAT

Oleh: Pahrudin HM, M.A.

Abstrak

Social relation in the form of patron-client has been living long time in the live of human. It is not wondering if there is almost no a sector or an aspect of human live in the earth that is not touched by these relational patterns. From agricultural, holticultural, fishing sectors, and other social groups, they are also influenced from this patronage relation. Many experts define the relational pattern of patron-client as the integrated relation between  individual each other or groups and individuals or other groups where one party positions as a patron or a boss while the other party position as a client or a staff. This relational pattern has been done by many people involved in it through goods or services exchanging. A patron usually has resources very needed by their clients. Soon after that they exchange them whith the other goods or services owned by them, for instance. This relation pattern has been living though their benefits obtained are not same. Even it tends making a party positioning as a patron getting benefits more than their client.

This writing will discuss about the pattern and form of patron-client relation in managing rubber holticultural in the village of Rantau Limau Manis, Jambi and the determining factors of the continuing patron-client relation in managing rubber agricultural in this village. From this discussion writer gets the fact that patron-client relation in managing the rubber agricultural in this village in done by exchanging the garden owner’s resources of rubber holticultural with the rubber wiretapping services from a rubber wiretapper. This relational pattern has been living until they get the benefits respectively, both material and non-material. Though from the outside perspective, they are unbalance, but people involved, especially the client aspect, in this business are not aware. Even they get more benefits from them. However, writer find the fact that there are four factors becoming  determiner of their continuing of this relational pattern; the limiting of alternative jobs, the expensive of rubber price, the applying of paternalistic feudal system in the society and the mastering of rubber holticulturtal from certain people. These four determining factors are related each other so that the relational pattern of patronage have been still standing and developing in the society until now.

A. Pendahuluan

Pulau Sumatera, khususnya Jambi telah lama dikenal sebagai lahan yang subur untuk pengusahaan perkebunan sehingga Belanda mendirikan beragam perusahaan perkebunan di wilayah ini. Karet merupakan salah satu komoditas utama wilayah ini karena ribuan hektar yang dimilikinya tersebar di seantereo daerah yang terletak di jantung Sumatera ini. Perkebunan karet yang ada di wilayah ini pada awalnya didominasi oleh perkebunan karet milik Belanda yang kemudian dinasionalisasi setelah kemerdekaan. Namun kemudian, masyarakat pun mulai tertarik untuk mengusahakannya setelah melihat hasil yang didapatkan perusahaan-perusahaan tersebut dari penjualan hasil produksi perkebunan-perkebunan tersebut.

Desa Rantau Limau Manis menjadi salah wilayah pedesaan di Propinsi Jambi yang memiliki areal perkebunan karet yang luas dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Sebagaimana halnya komoditas lainnya yang berlaku di berbagai wilayah tanah air, sektor perkebunan karet menjadi satu-satunya sumber mata pencaharian utama masyarakat desa ini untuk memperbaiki taraf hidupnya. Usaha pengelolaan komoditas ekspor ini telah berlangsung dalam kurun waktu yang panjang, bahkan jauh sebelum Nusantara ini mendapatkan kemerdekaan dari belenggu penjajahan Belanda dan Jepang.

Dalam melakukan pengelolaan terhadap tanaman keras yang sejak lama telah menjadi idola ini, masyarakat wilayah ini menerapkan suatu jenis hubungan yang terdiri dari banyak pelaku layaknya sebuah hubungan yang bernama patronase. Masing-masing  pihak yang terlibat dalam pola hubungan berperan pada posisinya masing-masing. Satu pihak berposisi sebagai atasan yang berfungsi sebagai pelindung, sedangkan pihak lain berposisi sebagai bawahan yang berfungsi sebagai yang dilindungi. Beragam keuntungan dan dampak positif mereka peroleh dari diterapkannya pola hubungan semacam ini. Meskipun demikian, keuntungan (baik materi maupun non-materi) yang diperoleh masing-masing pihak yang terlibat terjadi perbedaan yang cukup signifikan. Akan tetapi, adanya perbedaan status dan keuntungan yang diperoleh tidak membuat hubungan ini terputus, bahkan terus berlangsung dan tidak pernah hilang hingga saat ini. Padahal sebagai sebuah bentuk relasi yang terjalin di sektor informal,[1] pola hubungan yang ada dalam pengelolaan perkebunan karet  rakyat di daerah ini cenderung dapat merugikan pihak yang memiliki posisi tawar rendah, dalam konteks ini adalah penyadap karet. Tetapi sebaliknya, pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih tinggi karena kekuasaannya, yaitu pemilik kebun, maka akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar.

Pola patronase telah diterapkan dan berlangsung lama dalam pengelolaan perkebunan karet di seluruh Propinsi Jambi, akan tetapi dampak yang ditimbulkannya tidak seperti yang terjadi di Desa Rantau Limau Manis. Di wilayah lain penerapan pola ini tidak berdampak signifikan pada perubahan taraf hidup para pelaku yang terlibat di dalamnya, seperti peningkatan pendapatan dari pengelolaan karet tersebut. Namun demikian, pola patronase yang diterapkan dalam pengelolaan perkebunan karet rakyat di Desa Rantau Limau Manis berdampak sangat signifikan terhadap para pelaku yang terlibat di dalamnya.

Tulisan berikut akan mencoba mengupas seputar pola atau bentuk hubungan patron-klien yang dilakukan masyarakat Desa Rantau Limau Manis dalam pengelolaan perkebunan karet yang mereka miliki yang telah berangsung lama tersebut. Di samping itu, dalam tulisan ini nantinya juga akan memaparkan faktor-faktor yang menyebabkan jenis relasi sosial ini terus berlangsung, bahkan hingga saat ini, dalam masyarakat yang melakukan pengelolaan terhadap perkebunan karet rakyat yang ada di desa ini.

Sebelum membahas bagaimana pola relasi patronase yang dilakukan masyarakat desa ini dalam pengelolaan perkebunan karet yang mereka miliki dan faktor keberlanjutannya, maka terlebih dahulu harus mengetahui apa yang dimaksudkan dengan ‘patron’ dan ‘klien’ yang menjadi tema sentral tulisan ini.

Istilah patron berasal dari ungkapan bahasa Spanyol yang secara etimologis berarti seseorang yang memiliki kekuasaan (power), status, wewenang dan pengaruh.[2] Pola relasi patronase merupakan aliansi dari dua kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat, baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan, sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih rendah (inferior), dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi (superior). Atau, dapat pula diartikan bahwa patron adalah orang yang berada dalam posisi untuk membantu klien-kliennya.[3] Pada tahap selanjutnya, klien membalas dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan kepada patron.[4] Sementara itu, Lande mendefinisikan relasi ini sebagaimana berikut:[5]

A patron client relationship is a vertical dyadic, i.e, an alliance between two person of unequal status, power or resources each of whom finds it useful to have as anally someone superior member of such an alliance is called a patron. The imferior member is called his client.

Sedangkan Scott mengungkapkannya, sebagaimana berikut ini:[6]

Relationship in which an individual of higher socio-economis status (patron) uses his own influence and resources to provide protection or benefits or both, for a person of a lower status (client) who for his part reciprocates by offering general support and assistance, including personal service, to the person.

Dari paparan di atas terdapat satu hal penting yang dapat digarisbawahi, yaitu bahwa terdapat unsur pertukaran barang atau jasa bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pola hubungan patron-klien. Dengan demikian, pola hubungan semacam ini dapat dimasukkan ke dalam hubungan pertukaran yang lebih luas, yaitu teori pertukaran. Adapun asumsi dasar teori ini adalah bahwa transaksi pertukaran akan terjadi apabila kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan-keuntungan dari adanya pertukaran tersebut.

Sebagai salah satu pakar jenis relasi ini, Scott memang tidak secara langsung memasukkan hubungan patron-klien ke dalam teori pertukaran, akan tetapi jika memperhatikan uraian-uraiannya mengenai gejala patronase, maka akan terlihat di dalamnya unsur pertukaran yang merupakan bagian terpenting dari pola hubungan semacam ini. Menurutnya, hubungan patron-klien berawal dari adanya pemberian barang atau jasa yang dapat dalam berbagai bentuk yang sangat berguna atau diperlukan oleh salah satu pihak, bagi pihak yang menerima barang atau jasa tersebut berkewajiban untuk membalas pemberian tersebut.[7]

Selanjutnya, agar dapat menjamin kontinyuitas hubungan patron-klien antar pelaku yang terdapat di dalamnya, maka barang atau jasa yang dipertukarkan tersebut harus seimbang. Hal ini dapat berarti bahwa reward atau cost yang dipertukarkan seharusnya kurang lebih sama nilainya dalam jangka panjang atau jangka pendek. Dengan demikian, semangat untuk terus mempertahankan suatu keseimbangan yang memadai dalam transaksi pertukaran mengungkapkan suatu kenyataan bahwa keuntungan yang diberikan oleh orang lain harus dibalas.[8]

Terjadinya pertukaran barang atau jasa dalam relasi ini karena orang yang memiliki surplus akan sumber-sumber atau sifat-sifat yang mampu memberikan reward cenderung untuk menawarkan berbagai macam pelayanan atau hadiah secara sepihak. Dalam hal ini mereka dapat menikmati sejumlah besar reward yang berkembang dengan statusnya yang lebih tinggi akan kekuasaan atau orang lain. Dengan ungkapan lain dapat dikatakan bahwa orang yang selalu menerima kemurahan hati secara sepihak harus menerima posisi sub-ordinasi yang berarti suruhan atau obyek.[9]

Adanya perbedaan dalam transaksi pertukaran barang atau jasa akibat terdapat pihak yang berstatus sebagai superior di satu sisi dan pihak yang berstatus sebagai inferior di sisi lain berimplikasi pada terciptanya kewajiban untuk tunduk hingga pada gilirannya memunculkan hubungan yang bersifat tidak setara (asimetris). Hubungan semacam ini bila dilanjutkan dengan hubungan personal (non-kontraktual) maka akan menjelma menjadi hubungan patron-klien. Oleh karena itu, Wolf menekankan bahwa hubungan patron-klien bersifat vertikal antara seseorang atau pihak yang mempunyai kedudukan sosial, politik dan ekonomi yang lebih tinggi dengan seseorang atau pihak yang berkedudukan sosial, politik dan ekonominya lebih rendah. Ikatan yang tidak simetris tersebut merupakan bentuk persahabatan yang berat sebelah.[10] Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Scott, di mana menurutnya seorang patron berposisi dan berfungsi sebagai pemberi terhadap kliennya, sedangkan klien berposisi sebagai penerima segala sesuatu yang diberikan oleh patronnya.[11] Menurut Legg, nilai barang yang dipertukarkan harus seimbang, di mana nilai barang atau jasa yang dipertukarkan tersebut ditentukan oleh pelaku atau pihak yang melakukan pertukaran, di mana ketika barang atau jasa tersebut semakin dibutuhkan maka ia akan semakin tinggi nilainya.[12]

Pola Relasi Patronase Dalam Pengelolaan Perkebunan Karet Rakyat

Persoalan pertama yang mesti dilakukan dalam membahas relasi patronase adalah menentukan siapa saja aktor yang terlibat dalam pola hubungan semacam ini serta bagaimanakah cara membedakan posisi masing-masing mereka. Beberapa pakar sepakat bahwa ketidakseimbangan dalam penguasaan sumberdaya yang dibutuhkan oleh orang banyak menjadi barometer atau tolok ukur kedudukan seseorang dalam pola hubungan semacam ini.[13] Artinya, seseorang atau kelompok yang memiliki atau menguasai banyak sumberdaya yang dibutuhkan oleh orang banyak tempat hubungan patron-klien itu berlangsung, maka secara tidak langsung dapat dikategorikan sebagai patron. Sedangkan sebaliknya, bagi yang tidak menguasai sumberdaya langka tersebut, maka ia berada dalam posisi sebagai klien bagi patronnya.

Dalam konteks ini, posisi patron ditempati oleh para pemilik kebun karet (tauke) karena mereka memiliki sumberdaya yang diperlukan oleh banyak orang berupa perkebunan karet yang tersebar di seantereo wilayah desa ini. Mayoritas areal perkebunan tersebut dimiliki secara pribadi oleh mereka, di samping juga ada areal perkebunan yang berupa sewaan[14] dari orang lain meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak. Untuk melengkapi status mereka sebagai patron yang harus melindungi para kliennya yang seringkali memerlukan bantuan finansial, maka setiap juga pemilik kebun memiliki simpanan uang. Adapun posisi klien ditempati oleh para penyadap karet dengan sumberdaya yang dimiliki berupa tenaga yang digunakan untuk bekerja menyadap karet yang dimiliki para patron mereka.

Adapun pola yang diterapkan dalam hubungan ini dilakukan dengan cara mempertukarkan sumberdaya yang dimiliki oleh para pemilik kebun berupa sejumlah areal perkebunan karet dengan tenaga yang dimiliki oleh para penyadap dengan  cara menyadapnya. Setelah seorang penyadap karet diterima bekerja pada seorang tauke, maka ia resmi sebagai ‘anak buah’ dengan fasilitas berupa peralatan sadap karet dan kebutuhan sehari-hari. Di saat tiba masanya ‘timbang getah’[15], para tauke tersebut datang ke perkebunan karet yang mereka miliki untuk menimbang hasil penyadapan karet yang dilakukan ‘anak buah’ mereka. Setelah dikalkulasi, maka hasil kerja ‘anak buah’ dibayarkan dan karet hasil produksi tersebut dibawa dan dijual ke pabrik.

Dalam pola hubungan patron-klien, pihak-pihak yang terlibat tidak hanya melakukan pertukaran barang atau jasa saja, kemudian kedua belah pihak menerima keuntungan dari pertukaran tersebut, tetapi ternyata keduanya juga menjalin hubungan yang bersifat luwes, tatap muka, dan saling percaya. Hubungan semacam ini sangat penting artinya, karena pada dasarnya hubungan patron-klien itu bersifat informal, lebih banyak didasarkan atas saling percaya sebagai teman, keluarga, maupun tetangga. Realitas ini dapat dikatakan sebagai benang merah yang membedakan antara hubungan patron-klien dengan hubungan-hubungan sosial lainnya.

Dengan demikian, pola hubungan patron-klien paling tidak harus memenuhi persyaratan-persyaratan, seperti memiliki unsur-unsur pertukaran barang atau jasa, kepemilikan sumberdaya yang tidak seimbang, pertukaran yang terjadi antara keduanya saling menguntungkan, dan bersifat luwes, pribadi, dan tatap muka. Semua unsur-unsur tersebut tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Hal ini berarti bahwa suatu hubungan patron-klien tidak dapat berlangsung jika salah satu unsur tersebut tidak dapat ditemukan.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan ditemukan bahwa pertukaran yang terjadi tersebut tidak seimbang, karena ternyata pemilik kebun mendapatkan keuntungan yang besar sementara penyadap tidak demikian. Misalnya, penyadap yang bekerja dengan segala kemampuan dimilikinya justru mendapatkan keuntungan yang tidak sebanding dengan apa yang diperoleh oleh pemilik kebun. Hasil penjualan karet yang dilakukan pemilik kebun ke pabrik jauh lebih tinggi dibandingkan apa yang didapatkan penyadap ketika pemilik kebun menentukan harga di tingkat penyadap.

Perhitungan semacam ini memang terlalu subyektif, karena dari beberapa wawancara ternyata para penyadap justru didapatkan sebuah realitas bahwa mereka tidak terlalu mempersoalkannya. Hal ini karena pada saat mereka membutuhkan bantuan, maka dengan senang hati pemilik kebun akan membantunya. Di samping itu, ada semacam rasa sungkan dan hormat yang ditunjukkan oleh penyadap ketika mengetahui bahwa harga jual karet di tingkat mereka lebih rendah dibandingkan dengan harga yang sebenarnya di pasaran. Menurut pemahaman mereka, dapat bekerja di sektor yang sangat membantu ini saja sudah merupakan sebuah anugerah serta sudah saatnya para pemilik kebun menikmati jerih payahnya selama ini. Kondisi semacam ini sangat wajar terjadi dalam pola hubungan seperti yang mereka ciptakan ini.

Dengan demikian, apa yang dikemukakan oleh Legg bahwa sistem pertukaran yang terjadi antara kedua belah pihak dalam suatu pola hubungan sosial, barang atau jasa tersebut harus seimbang menurut pandangan pihak yang terlibat dalam pertukaran tersebut.[16] Sebaliknya, barang atau jasa tersebut bisa saja tidak sama, tetapi mempunyai nilai yang sama di mata kedua belah pihak. Realitas seperi ini memungkinkan terjadi karena ketika semakin dibutuhkan suatu barang tertentu, maka akan semakin tinggi nilai barang tersebut baginya.

Apa yang semula diperhitungkan bahwa terjadi ketidakseimbangan keuntungan dari pertukaran dalam pola hubungan pemilik kebun dan penyadap, ternyata bagi para pelaku yang terlibat dalam hubungan ini mempunyai penilaian sendiri. Bagi pemilik kebun, kesetiaan atau tenaga kerja yang dimiliki oleh penyadap mempunyai nilai yang tinggi baginya, sedangkan bagi penyadap bantuan keuangan sangat diperlukannya. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh oleh kedua pelaku yang terlibat dalam pola hubungan semacam ini tidak dapat dinilai berdasarkan perspektif luar yang tidak terlibat dalam pengelolaan perkebunan karet ini. Akan tetapi harus dilihat dari  perspektif para pelakunya dimana para penyadap terbantu dengan adanya hubungan dengan pemilik kebun karena pada saat tertentu mereka mendapatkan bantuan yang belum tentu dapat diperolehnya di tempat atau pada model hubungan lain. Realitas adanya unsur saling menguntungkan dalam pola hubungan patron-klien telah dibuktikan juga oleh beberapa pakar Indonesia yang banyak membicarakan masalah ini.[17]

Adanya keuntungan yang diperoleh dari pola hubungannya dengan penyadap karet membuat para pemilik kebun senantiasa memelihara hubungan ini agar tetap berkesinambungan. Pemilik kebun berusaha agar ‘anak buah’-nya yang bekerja di perkebunan senantiasa nyaman dan senang sehingga mampu menghasilkan karet-karet dalam jumlah yang banyak dan berkualitas tinggi. Hal ini, misalnya, diterapkan dengan cara memudahkan para ‘anak buah’-nya meminjam uang untuk keperluan keluarga, mendatangi mereka di perkebunan di saat-saat tertentu dan menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pekerjaan mereka.

Pertukaran yang terjadi tersebut bukan hanya dalam aktivitas ekonomi saja, tetapi juga mengemuka dalam aktivitas sosial yang juga turut mewarnai pola hubungan semacam ini. Pada saat penyadap memerlukan bantuan untuk beragam keperluan, semisal; berobat, memperbaiki rumah dan lain sebagainya, maka pemilik kebun akan turut membantu. Begitu juga yang terjadi sebaliknya, di mana ketika pemilik kebun membutuhkan penyadap, seperti membantu untuk penyelenggaraan suatu acara tertentu, maka dengan serta merta penyadap akan memenuhinya. Hubungan yang terjalin dalam berbagai aspek kehidupan ini bersifat elastis, sehingga tidak mudah diputuskan, atau sebagaimana yang dikemukakan oleh Wolf yang menyebutnya sebagai ‘koalisi banyak benang’.[18]

Faktor Penyebab Bertahannya Relasi Patronase

Seperti pola relasi lainnya yang memiliki hal-hal yang membuatnya tetap tumbuh dan berkembang, maka demikian pula dengan hubungan patron-klien yang banyak terjadi dalam beragam aspek kehidupan manusia. Scott menyebutkan tiga faktor yang menjadi penyebab tumbuh dan berkembangnya relasi patronase dalam suatu komunitas, yaitu: ketimpangan pasar yang kuat dalam penguasaan kekayaan, status dan kekuasaan yang banyak diterima sebagai sesuatu yang sah, ketiadaan jaminan fisik, status dan kedudukan yang kuat dan bersifat personal serta ketidakberdayaan kesatuan keluarga sebagai wahana yang efektif bagi keamanan dan pengembangan diri.[19] Berbeda dengan Scott, Einsenstadt dan Loniger mengatakan bahwa keterbelakangan suatu komunitas bukanlah satu-satunya penyebab tumbuh dan berkembangnya suatu relasi patronase.[20] Lebih lanjut kedua pakar ini mengungkapkan bahwa suatu masyarakat yang periphery-nya rendah sehingga sumberdayanya lebih banyak dikuasai oleh pusat dan suatu masyarakat yang berdasarkan konsep keagamaan di mana hanya kalangan tertentu saja yang dapat berhubungan dengan alam transcendental memang sangat rentan ‘terjangkiti’ oleh relasi patronase. Meskipun demikian, Einsentadt dan Loniger menegaskan bahwa relasi patronase dapat dijumpai di berbagai komunitas, baik di desa dan perkampungan kumuh yang berada di Dunia Ketiga, maupun di beragam organisasi yang beroperasi di perkotaan yang notabene telah maju dan modern di negara-negara maju.

Berdasarkan penelaahan terhadap hasil pengamatan dalam melakukan  studi ini, penulis menemukan beberapa faktor penentu yang menjadi penyebab hubungan patronase ini berkembang dan terus dipertahankan oleh para pelaku yang terlibat di dalamnya. Faktor-faktor penentu dimaksud, yaitu:

A. Keterbatasan Pekerjaan Alternatif

Bertambahnya jumlah penduduk di Pulau Jawa dari waktu ke waktu yang menjadi pemasok utama tenaga kerja di berbagai sektor ternyata tidak diimbangi oleh tersedianya lapangan pekerjaan baru. Sementara di sisi lain, luas areal pertanian, seperti sawah, di Pulau Jawa terus mengalami pengurangan karena di antaranya untuk lokasi pemukiman. Konsekuensi logis dari realitas ini membuat banyak penduduk pulau ini yang melakukan pekerjaan yang tidak jauh dari sektor pertanian sebagaimana yang mereka kerjakan di tempat asalnya. Sektor pertanian yang banyak dipilih oleh kalangan pencari kerja dari Pulau Jawa tersebut adalah bekerja di berbagai perkebunan yang tersebar di Pulau Sumatera. Propinsi  Jambi menjadi salah satu tujuan utama orang-orang Jawa untuk mengadu nasib di tengah himpitan ekonomi yang tidak bisa kompromi karena wilayah ini memiliki banyak areal perkebunan, baik karet maupun kelapa sawit dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan hal ini, sebuah data menyebutkan bahwa sekitar 70 persen masyarakat yang ada di Propinsi Jambi menggantungkan hidupnya pada pengelolaan perkebunan karet.[21] Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk melakukan pengelolaan perkebunan karet dimaksud tentunya masyarakat membutuhkan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi untuk melakukan pekerjaan tersebut. Untuk itu datang dan didatangkanlah para pekerja yang berasal dari berbagai daerah di pelosok negeri ini sehingga mencapai 1,4 juta orang. Secara lebih spesifik, data yang didapatkan di Kantor Desa Rantau Limau Manis menyebutkan bahwa mayoritas pekerja yang bekerja sebagai penyadap karet di berbagai perkebunan di desa ini adalah terdiri dari orang-orang Jawa. Baru kemudian sisanya terdiri dari orang-orang setempat, diikuti oleh orang-orang Minangkabau, Medan dan Palembang. Jumlah penyadap seperti ini akan terus bertahan, bahkan dapat bertambah di kemudian hari karena sektor ini menjadi tumpuan dan harapan banyak pihak karena diyakini telah terbukti mampu menaikkan taraf hidup mereka. Hal ini terbukti dengan terus meningkatnya jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor ini dari tahun ke tahun. Hingga saat ini, jumlah pekerja yang bekerja sebagai penyadap karet mencapai angka ribuan orang yang mengadu nasib di berbagai lokasi perkebunan karet di desa ini.

2. Tingginya Harga Jual Karet Di Pasaran

Jika dahulu satu-satunya kebutuhan manusia yang memerlukan karet hanya industri ban, maka seiring dengan beragam kemajuan yang dicapai manusia banyak kebutuhan yang memerlukan karet sebagai bahan bakunya. Seperti misalnya, industry transportasi dan telekomunikasi yang menciptakan beragam produk untuk kebutuhan manusia. Meskipun karet dapat dibuat dari bahan baku minyak yang dikenal dengan karet sintesis, akan tetapi karet yang berasal dari getah pohon karet terbukti lebih berkualitas, praktis dan tidak membutuhkan biaya yang terlalu mahal.

Hal ini berakibat pada tingginya permintaan karet di pasaran karena semakin banyak kebutuhan dan produk yang menggunakannya sebagai bahan baku, maka secara otomatis pula harga jualnya makin membumbung tinggi.

Terus meningkatnya permintaan pasar akan karet membuat lahan-lahan perkebunan karet terus diusahakan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam usaha ini. Dengan terus meluasnya areal perkebunan tentunya membutuhkan orang-orang yang dianggap layak dan mampu untuk bekerja di sektor ini untuk kemudian menghasilkan beragam karet dalam memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat.

Komoditas ekspor Indonesia memang jauh-jauh hari telah digalakkan karena memang permintaan beragam bahan baku, terutama karet, dari dalam negeri terus meningkat. Volume ekspor karet Indonesia terus mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2000 mencapai 1,38 juta ton atau setara dengan 889 juta dolar Amerika, sedangkan tahun 2005 kembali sebesar 2,02 juta ton atau senilai 2.584 juta dolar Amerika.[22] Dan secara spesifik, karet yang dihasilkan oleh perkebunan yang ada di Propinsi Jambi telah diekspor sebanyak 200.000 ton pada 2005.[23] Realitas ini berarti mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan volume ekspor karet Indonesia menjadi rata-rata 23% pertahunnya.

Tingginya permintaan karet untuk beragam keperluan tersebut berujung pada mahalnya harga jual karet di pasaran. Pada tahun 1923-1924 saja harga jual karet sudah mencapai 35 Gulden per pikul (per 100 kg). Besaran harga jual karet ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hingga tahun 1990-an harga sudah mencapai Rp. 4.000 dan menjelang awal millennium harga jual karet sudah mencapai Rp. 7.000 hingga Rp. 7.500 per kilogramnya. Sejak tahun 2002 terjadi peningkatan harga yang signifikan di pasaran, di mana harga jual karet sudah mencapai angka Rp. 10.000 per kilogram-nya dan ternyata angka ini masih terus mengalami peningkatan di tahun-tahun berikutnya hingga mencapai harga Rp. 16.000 per kilogramnya.[24]

3. Sistem Feodal Paternalistik

Faktor penentu lainnya yang membuat hubungan patronase terus berlanjut dalam pengelolaan perkebunan karet rakyat di desa ini adalah terus bertahannya sistem feodal-paternalistik[25] dalam masyarakat. Dalam konteks pengelolaan perkebunan karet rakyat di desa ini, budaya feodal-paternalistik berkaitan dengan sistem sosial yang berlaku dalam masyarakat. Budaya setempat menempatkan para pemilik kebun karet sebagai pemilik sah atas lahan-lahan perkebunan yang tersebar di wilayah ini, sedangkan para pekerja berposisi sebagai tenaga penyadap yang bekerja pada pemilik perkebunan karet tersebut. Dengan penguasaan atas lahan perkebunan karet tersebut, para pemilik kebun melindungi dan mengayomi para pekerja yang bekerja di perkebunan yang dikuasainya.

Para pemilik kebun karet di desa ini adalah terdiri dari orang-orang kaya dan berasal dari keturunan orang-orang yang terpandang di wilayah ini. Sebagian besar pemilik kebun tersebut adalah orang-orang yang bergelar haji, bahkan hingga beberapa kali, di mana dalam pemahaman masyarakat setempat dikategorikan sebagai kelompok terpandang dalam masyarakat. Beberapa pemilik kebun mendapatkan kekayaan berupa kebun tersebut dari warisan orang tuanya, sementara yang lainnya hasil usaha sendiri dan kadang-kadang juga difasilitasi oleh orang tuanya yang sebelumnya memang telah memiliki banyak perkebunan karet yang tersebar di seputar desa ini. Para pekerja yang datang, baik dari Pulau Jawa maupun dari desa dan daerah lainnya, adalah orang-orang yang terbukti gagal mendapatkan pekerjaan yang layak di tempat lain. Dengan diterima bekerja di perkebunan karet milik para pemilik di desa ini, ia mendapatkan perlindungan dan bantuan, baik materi maupun non-materi, dari para pemilik kebun tempat ia bekerja tersebut.

Rendahnya mobilitas sosial yang terjadi dalam masyarakat merupakan faktor penyebab tetap berlangsungnya budaya feodal paternalistik dalam pengelolaan perkebunan karet rakyat di desa ini. Dalam konteks penelitian ini didapatkan sebuah fakta bahwa masyarakat yang melakukan perpindahan atau mobilitas dari pekerjaan penyadapan karet ke pekerjaan lainnya sangat rendah, bahkan hampir tidak pernah terjadi secara signifikan. Seorang responden yang ditemui menyatakan bahwa ia telah bekerja di perkebunan karet yang ada di desa ini sejak dua puluh tahunan yang lalu. Namun demikian, ia merasa sangat kesulitan untuk beralih status dari penyadap karet menjadi pemilik kebun. Padahal sebagaimana yang diakuinya bahwa hasil penyadapan karet yang telah ia lakukan selama ini sangat mencukupi untuk membeli beberapa hektar perkebunan karet.

Begitu juga dengan seorang informan lainnya yang mengungkapkan bahwa ia adalah generasi kedua dalam keluarganya yang bekerja di sektor ini. Beberapa tahun yang lalu ayahnya telah terlebih dahulu datang ke tempat ini, tetapi karena sudah merasa terlalu tua maka ia yang menggantikannya. Pada awalnya keluarga yang datang dari sebuah kabupaten di Jambi ini berinisiatif untuk membeli beberapa hektar kebun karet dari warga setempat untuk diproduksi sendiri. Akan tetapi, apa yang ditemui oleh penyadap ini adalah kesulitan untuk memenuhi harapannya tersebut sehingga sampai sekarang ia dan banyak penyadap lainnya tetap berprofesi sebagai penyadap karet.

Sementara seorang informan lainnya mengutarakan bahwa ia juga telah lama bekerja di desa ini sebagai penyadap, bahkan seluruh keluarganya di Jawa telah ia boyong ke tempat ini. Ia bekerja di perkebunan karet milik seorang pemilik kebun di desa ini yang menurutnya sangat baik, terutama terhadap keluarga besarnya. Ia dan keluarganya menempati rumah yang berada di pinggir perkebunan tempat ia bekerja atas permintaan pemilik kebun karet tersebut. Akan tetapi, dengan menempati rumah yang berada di pinggiran kebun karet dengan tanpa biaya sewa apapun karena kebaikan sang pemilik, ia merasa sungkan untuk pindah mencari tempat pekerjaan lain yang lebih menjanjikan.

Meskipun demikian, di lapangan juga ditemukan beberapa orang yang sebelumnya berprofesi sebagai penyadap kemudian beralih menjadi pemilik kebun. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh seorang pemilik yang berasal dari Pati, Jawa Tengah yang telah menetap puluhan tahun, bahkan semua anak-anaknya yang kini juga sudah berkeluarga lahir dan besar di tempat ini. Pada awalnya ia bekerja sebagai penyadap karet pada seorang pemilik kebun di tempat ini, namun lambat laun ia sukses mengumpulkan pundi-pundi uang untuk membeli kebun karet yang kini ia gunakan sebagai mata pencaharian bagi keluarganya.[26] Namun demikian, menurut pengamatan peneliti di lapangan kondisi seperti ini sangat jarang terjadi dalam pengelolaan perkebunan karet rakyat di desa ini karena keadaan yang mengemuka adalah kesulitan yang mereka alami untuk berubah dari penyadap karet.

Meskipun demikian, lalu lintas tenaga kerja sebagai penyadap hampir tidak pernah berhenti, di mana hampir setiap hari selalu saja ada orang yang datang untuk mencari pekerjaan sebagai penyadap. Di tengah kondisi seperti ini para pemilik perkebunan karet terus mengembangkan sayapnya dalam pola pengelolaan seperti ini tanpa tergeser oleh siapa pun juga, bahkan tidak jarang mereka telah mempersiapkan generasi penerus untuk melanjutkan sistem feodal paternalistik ini.

4. Penguasaan Perkebunan Karet Hanya Oleh Kalangan Tertentu

Ketika sebuah sumberdaya yang dibutuhkan dan diperlukan oleh orang banyak tidak tersebar merata di setiap kalangan dan hanya dikuasai oleh kelompok tertentu maka relasi patronase akan terus terjadi. Dalam konteks ini, penguasaan atas areal perkebunan oleh orang-orang tertentu tentu berkaitan dengan struktur sosial yang ada di masyarakat yang tidak berubah. Ketika struktur yang berlaku di masyarakat tidak berubah yang menempatkan kalangan tertentu dalam masyarakat untuk memiliki suatu sumberdaya, maka kalangan-kalangan lainnya tetap terposisi sebagai penyadap karena tidak memiliki perkebunan karet untuk digarap.

Masyarakat desa ini terstruktur menjadi empat golongan, yaitu golongan ulama, pemangku,[27] orang biasa dan pendatang. Golongan ulama adalah orang-orang yang merupakan ahli agama yang memang telah dikenal dalam masyarakat sejak dahulu kala. Golongan ini rata-rata bergelar haji atau memiliki pengetahuan agama yang lebih baik dibandingkan masyarakat kebanyakan yang ada di desa ini. Kelompok ini memegang jabatan imam masjid, guru mengaji dan beragam jabatan yang berkaitan dengan keagamaan yang ada di desa ini. Sedangkan kelompok pemangku adalah orang-orang yang memegang jabatan struktural atau pemerintahan di Desa Rantau Limau Manis, baik kepala desa; kepala dusun; ketua RT dan lain sebagainya. Kedua kelompok yang dianggap keturunan pendiri desa ini merupakan orang-orang terpandang dan memiliki kekayaan melebihi apa yang dimiliki oleh kelompok lainnya. Adapun orang biasa adalah masyarakat desa yang bukan termasuk dua kelompok sebelumnya, tetapi merupakan penduduk asli desa ini sedangkan pendatang adalah orang-orang yang datang dari luar desa yang kemudian menetap karena berbagai keperluan, bekerja sebagai penyadap karet misalnya.

Pada kedua golongan yang pertamalah mayoritas perkebunan karet yang ada di desa ini berada. Hal ini agaknya sejalan dengan pernyataan Betrand, sebagaimana yang dikutip oleh Wisadirana, bahwa seseorang yang superior dibandingkan kelompok lainnya akan memiliki resources yang lebih banyak dan memiliki peran yang signifikan dalam masyarakat.[28] Kenyataan ini sepintas lalu tidak terlalu kentara karena beberapa orang dalam masyarakat di luar dua kelompok tersebut juga memiliki arel perkebunan karet, akan tetapi mereka hanya memiliki areal yang sangat sedikit dan tidak mencukupi untuk digarap tersendiri sehingga lebih banyak diserahkan kepada pemilik yang lebih besar.  Hal ini terjadi karena untuk mengusahakan areal perkebunan karet yang luas sebagaimana yang dimiliki oleh kalangan ulama dan pemangku tersebut membutuhkan dana yang besar. Kalangan terpandang tersebut tentunya memiliki dana sebagaimana yang diperlukan, atau kalau pun masih dirasakan kurang maka ia dapat meminta bantuan saudara-saudaranya yang lain untuk menutupi kekurangan tersebut. Berbeda dengan yang dialami oleh kelompok lainnya, pengusahaan perkebunan karet hanya dilakukan sebatas kemampuan finansial mereka tanpa dapat meminta bantuan kepada pihak lainnya karena keluarga dan kerabatnya yang lain juga mengalami kesulitan yang sama.

Meskipun sekarang banyak kesempatan untuk menambah areal perkebunan seiring dengan banyaknya masyarakat yang menjual perkebunannya, akan tetapi tetap saja yang mampu melakukannya hanya orang-orang yang punya dana tersebut. Di luar kelompok ini sangat sulit untuk menambah areal perkebunan karet, meskipun ada beberapa yang sukses melakukannya walaupun jumlahnya tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh kalangan terpandang tersebut. Jika rata-rata kedua kelompok di atas memiliki areal perkebunan karet yang siap diproduksi minimal seribu hektar, maka kelompok lain di luar keduanya hanya memiliki beberapa hektar saja. Tidak jarang bahkan areal perkebunan karet yang dimiliki tersebut berada di tempat terpencil dan jauh dari jangkauan sarana transportasi serta terjepit di antara perkebunan milik kedua kelompok di atas.

Keempat faktor yang menjadi penentu terus bertahannya hubungan patron-klien di perkebunan karet di atas ternyata saling berkaitan satu sama lainnya. Meningkatnya permintaan komoditas karet di pasaran membuat harga jualnya melambung tinggi, akibatnya orang-orang yang memiliki areal perkebunan terus melanggengkan sistem feodal paternalistik yang selama ini mereka terapkan agar penguasaan perkebunan karet tetap berada dalam kelompok mereka yang pada gilirannya beragam keuntungan tetap berada dalam tangan mereka. Ketika harga menjadi mahal, maka hal ini akan berdampak pada terus diusahakannya sektor ini oleh beragam pelaku yang berecimpung di dalamnya, begitu juga dengan sistem yang selama ini diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Einsenstandt S.N. dan Loniger. 1984. Patron, Client and Friends; Interpersonal Relation and The Structure of Trust in Society. London: Cambridge University Press.

Foster, G.M. 1967. ‘Peasant Society and The Image of Limited Good’  dalam Peasant Society: A Reader A Potter. Diaz and G.M. Foster (eds.). Boston: Little Brown.

Gouldner. 1977. ‘The Norm of Reciprocity: A Preliminary Statement’. dalam Friend, Followers and Factions. S.W. Schmidt et.al. (eds.). Berkeley: University of California Press.

Jary, David and Julia Jary. 1991. Dictionary of Sociology. London: Harper-Collins Publishers.

Jackson, Karl D. 1981. Urbanisasi dan Pertumbuhan Hubungan Patron-Klien: Perubahan Kualitas Komunikasi Interpersonal di Sekitar Bandung dan Desa-Desa di Jawa Barat. Jakarta: Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia Jakarta.

Johnson, Doyle Paul. 1988. Teori Sosiologi Klasik dan Modern. Alih Bahasa: Robert M.Z. Lawang. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Jilid II.

Lande, Carl H. 1977. ‘Introduction: The Dyadic Basic of Clientalism’ dalam Friends, Followers and Factions A Reader in Political Clientalism. Steffen W. Schimidt, James C. Scott, cs.(eds.). Berkeley: University of California Press.

Legg, Keith R. 1984. Tuan, Hamba dan Politik. Jakarta: Sinar Harapan.

Locher-Scholten, E.B. 2002. ‘Berdirinya Kekuasaan Kolonial di Jambi: Peran Ganda Politik dan Ekonomi’. dalam Fondasi Historis Ekonomi Indonesia. J. Thomas Lindblad (ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Pusat Studi Sosial Asia Tenggara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Cetakan Pertama.

Mubyarto dan Lukman Sutrisno. 1988. Studi Pengembangan Desa Pantai di Propinsi Riau. Yogyakarta: Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

—————————————-. 1984. Nelayan dan Kemiskinan: Studi Ekonomi-Antropologi Di Dua Desa Pantai. Jakarta: Penerbit Rajawali.

Ngatijah. 1987. Hubungan Patron-Klien Dalam Sektor Informal (Studi Kasus di Pasar Kecamatan Pasar Minggu). Tesis S2 Sosiologi Program Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta. 

Poloma, Margaret M. 2004. Sosiologi Kontemporer. Alih Bahasa: Tim Penerjemah. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Cetakan Keenam.

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2004. Teori Sosiologi Modern. Alih Bahasa oleh Alimandan. Yogyakarta: Prenada Media-Kencana. Cetakan Kedua.

Safaria, Anne Friday dkk. 2003. Hubungan Perburuhan di Sektor Informal; Permasalahan dan Prospek. Bandung: Yayasan AKATIGA.

Sanderson, Stephen K. 2003. Makro Sosiologi; Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial. Alih Bahasa oleh Farid Wajidi dan S. Menno. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Edisi Kedua.

Scott, James C. 1972. ‘Patron Client, Politics and Political Change in South East Asia’ dalam Friends, Followers and Factions A Reader in Political Clientalism. Steffen W. Schmidt (ed.). Berkeley: University of California.

——————. 1977. ‘Patronage or Exploitation?’ dalam Patron and Client. E. Gellner and J. Waterburg (eds.). London: Duckworth.

——————. 1993. Perlawanan Kaum Tani. Edisi Pertama. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

——————. 1983. Moral Ekonomi Petani.  Jakarta: LP3S. Cetakan Kedua.

Suparlan, Parsudi. 1980. ‘Lapangan Kerja Bagi Penduduk Berpenghasilan Rendah di Kota’. Dalam Widya Pura No. 6 Tahun II, Jakarta.

Usman, Sunyoto. 2004. Sosiologi; Sejarah, Teori dan Metodologi. Yogyakarta: Center for Indonesian Research and Development (CIReD). Cetakan Pertama.

Wolf, Eric R. 1983. Petani, Suatu Tinjauan Antropologis. Jakarta: CV. Rajawali.

Wallace, Ruth A. and Alison Wolf. 1986. Contemporary Sociological Theory: Continuing The Classical Tradition. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., Engelwood Cliffs. Secon Edition.

Wisadirana, Darsono. 2004. Sosiologi Pedesaan. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press. Edisi Pertama.

B. Situs Internet

‘Wapres Tanam Bibit Karet di Jambi’, www.pempropjambi.go.id

‘Harga Karet Bagus, Kebun Rakyat Perlu Peremajaan’, www.kompas.com

‘Nilai Ekspor Jambi Diperkirakan Naik’, www.kapanlagi.com

‘Nilai Ekspor Karet Jambi’, www.antara.co.id

‘Harga Terus Melonjak Tajam’, www.jambi-independent.co.id

_____________

Catatan:

Tulisan ini adalah adaptasi dari Tesis penulis yang diajukan kepada Program Pascasarjana Sosiologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tulisan ini juga pernah dimuat dalam Jurnal Sosiologi “Reflektif”, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan KalijagaYogyakarta Vol. 4 No. 4. Tahun 2009.


[1] Sektor informal adalah bagian kegiatan ekonomi yang tidak memiliki apa yang disyaratkan dalam sektor formal. Pola relasi yang terjalin antara stakeholders yang terlibat dalam hubungan di sektor informal di antaranya juga ditandai dengan adanya perjanjian atau kontrak kerja yang tidak tertulis alias secara lisan. Lebih lanjut dapat dilihat dalam: Anne Fariday Safaria, dkk., Hubungan Perburuhan di Sektor Informal, Alih Bahasa oleh I. Sosrowinarsito, (Bandung: Yayasan AKATIGA, 2003), hlm. 4-13.

[2] Sunyoto Usman, Sosiologi; Sejarah, Teori dan Metodologi, (Yogyakarta: Center for Indonesian Research and Development [CIReD], 2004), Cetakan Pertama, hlm. 132

[3] James C. Scott, Moral Ekonomi Petani,  (Jakarta: LP3S, 1983), Cetakan Kedua, hlm. 41. Juga dalam: David Jarry and Julia Jary, Dictionary of Sociology, (London: Harper-Collins Publishers, 1991), hlm. 458.

[4] James C. Scott, Perlawanan Kaum Tani, (Jakarta: Yayasan Obor, 1993), Edisi Pertama, hlm. 7-8. Keterangan serupa juga terdapat dalam: David Jarry and Julia Jary, Dictionary of Sociology …, hlm. 458.

[5] Carl H. Lande, ‘Introduction: The Dyadic Basic of Clientalism’ dalam Friends, Followers and Factions a Reader in Political Clientalism, Steffen W. Schimidt, James C. Scott (eds.), (Berkeley: University of California Press, 1977), hlm. xx.

[6] James C. Scott, ‘Patron Client, Politics and Political Change in South East Asia’ dalam Friends, Followers and Factions a Reader in Political Clientalism, Steffen W. Schimidt, James C. Scott (eds.), (Berkeley: University of California Press, 1972), hlm. 92.

[7] James C. Scott, ‘Patron Client, Politics and Political Change in South East Asia’ dalam Friends, Followers and Factions: A Reader in Political Clientalism, Steffen W. Schmidt, James C. Scott dkk. (eds.), (Berkeley: University of California Press, 1972), hlm. 91-92.

[8] Keterangan ini merupakan rangkuman atau intisari dari teori pertukaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Peter M. Blau. Lebih lanjut, dapat dilihat dalam: Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Alih Bahasa: Robert M.Z. Lawang, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1988), Jilid II, hlm. 80. Keterangan serupa juga terdapat dalam: Ruth A. Wallace and Alison Wolf, Contemporary Sociological Theory: Continuing The Classical Tradition, (New Jersey: Prentice- Hall, Inc., Engelwood Cliffs, 1986), Second Edition, hlm. 146-147. Serta dapat juga ditemukan dalam: George Ritzer-Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern. (Jakarta: Prenada Media-Kencana), 2004, Cetakan Kedua, hlm. 369.

[9] Ngatijah, Hubungan Patron-Klien Dalam Sektor Informal (Studi Kasus di Pasar Kecamatan Pasar Minggu). Tesis S2 Sosiologi Program Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta, 1987, hlm. 30.

[10] Eric R. Wolf, Petani; Suatu Tinjauan Antropologis, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hlm. 152-153.

[11] James C. Scott, ‘Patron Client, Politics and Politics and  Political in South East Asia’ dalam Friends, Followers and Faction A Reader in Political Clientalism, Steffen W. Schimidt dan James C. Scott (ed.), (Berkeley: University of California, 1972), hlm. 92-94.

[12] Keith Legg, Tuan, Hamba dan Politik, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hlm. 10-12.

[13] Lebih lanjut, dapat dilihat dalam: Carl H. Lande, ‘Introduction: The Dyadic Basic of Clientalism’ … Juga dalam: James C. Scott, ‘Patron Client, Politics and Political Change in South East Asia’ … Begitu juga dalam: Christian Palras, Hubungan Patron-Klien Dalam Masyarakat Bugis Makassar, … Dan juga dalam: Eric Wolf, Petani; Suatu Tinjauan Antropologis, … Serta dalam: Keith R. Legg, Tuan, Hamba dan Politik, … Dan juga dalam: Einsenstadt S.N. dan Loniger, Patron, Client and Friends; Interpersonal Relation and The Structure of Trust in Society, …

[14] Hal ini dilakukan dengan cara menyerahkan pengelolaan perkebunan karet kepada pemilik kebun karet (tauke) yang lebih besar. Pembagian hasil dilakukan sesuai perjanjian di mana umumnya diterapkan dengan cara bagi dua, di mana masing-masing pihak mendapat satu bagian. Kebijakan ini dilakukan oleh beberapa pemilik perkebunan karet karena beberapa faktor, yaitu pertama karena areal perkebunan karet yang tidak terlalu luas sehingga tidak memungkinkan untuk dikerjakan oleh dua pasang pekerja seperti yang lazim diterapkan, kedua karena ketidakmampuan pemilik kebun karet tersebut untuk mengelola sendiri, baik finansial maupun manajerial, ketiga karena alasan lain, seperti kesibukan pekerjaan sebagai pegawai dan lain sebagainya serta karena sudah terlalu tua untuk mengurusi dan mengelola perkebunan karet dengan segala hal yang melingkupinya.  

[15] Waktu ‘timbang getah’ adalah saat di mana hasil penyadapan dianggap telah waktunya dikalkulasi berdasarkan kesepakatan antara pemilik kebun dan pekerja penyadap. Waktu ‘timbang karet’ berbeda di antara para pemilik kebun, ada yang setiap sebulan sekali, bahkan ada yang setiap tiga bulan sekali, tergantung kesepakatan di saat kontrak kerja sebelumnya.

[16] Keith R. Legg, Tuan, Hamba dan Politik, … hlm. 10.

[17] Lebih lanjut mengenai hal ini dapat dibaca dalam: Parsudi Suparlan, ‘Lapangan Kerja Bagi Penduduk Berpenghasilan Rendah di Kota’ … Juga dalam: Mubyarto dan Lukman Sutrisno, Nelayan dan Kemiskinan: Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantai, (Jakarta: Penerbit Rajawali, 1984). Serta juga dalam: Mubyarto dan Lukman Sutrisno, Studi Pengembangan Desa Pantai di Propinsi Riau, … Dan juga dalam: Sri Edi Ahimsa, Hubungan Patron-Klien dan Kondisi-Kondisi Yang Mendukungnya di Sulawesi Selatan Pada Akhir Abad XIX, … Juga dalam: Ngatijah, Hubungan Patron-Klien Dalam Sektor Informal (Studi Kasus di Pasar Kecamatan Pasar Minggu), …

[18] Eric R. Wolf, Petani; Suatu Tinjauan Antropologis, … hlm. 183.

[19] James C. Scott, ‘Patronage or Exploitation’dalam Patron and Client, E. Gellner and J. Waterburg (eds.), (London: Duckworth, 1977), hlm. 132.

[20] Einsenstadt S.N. dan Loniger, Patron, Client and Friends; Interpersonal Relation and The Stucture of Trust in Society …, hlm. 90-95.

[21] ‘Wapres Tanam Bibit Karet di Jambi’, www.pempropjambi.go.id, akses tanggal 01 Agustus 2008.

[22] ‘Wapres Tanam Bibit Karet di Jambi’, www.pempropjambi.go.id, akses tanggal 01 Agustus 2008.

[23] ‘Harga Karet Bagus, Kebun Rakyat Perlu Peremajaan’, www.kompas.com, akses tanggal 02 Agustus 2008. Lihat pula dalam: ‘Nilai Ekspor Jambi Diperkirakan Naik’, www.kapanlagi.com, akses tanggal 02 Agustus 2008. Beberapa laporan yang dikeluarkan oleh pihak terkait memang tidak sama, seperti ada yang menyebutkan angka 140.176 ton dan 133.417 ton  pada tahun 2005, tetapi yang jelas adalah terjadinya peningkatan yang signifikan mengenai volume ekspor karet dari tahun ke tahun. Lebih lanjut, lihat: ‘Nilai Ekspor Karet Jambi’, www.antara.co.id, akses tanggal 01 Agustus 2008. Begitu pula dalam: ‘Harga Terus Melonjak Tajam’, www.jambi-independent.co.id, akses tanggal 01 Agustus 2008.

[24] Besaran harga jual karet di pasaran dari waktu ke waktu ini peneliti dapatkan dari beberapa perbincangan dengan para pelaku pengelolaan perkebunan karet di Desa Rantau Limau Manis, khususnya para pemilik kebun karet, dan juga berasal dari sumber lainnya yang berfungsi sebagai penguat, seperti www.pempropjambi.go.id, www.kompas.com, www.kapanlagi.com, www.jambi-independent.co.id, dan www.antara.co.id.

[25] Feodalisme dipahami sebagai sistem kehidupan ekonomi yang berlaku di Eropa Barat sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi sampai datangnya kapitalisme modern. Unit dasar produksi ekonomi dalam masa ini adalah manor (suatu daerah tertentu yang biasanya dikelilingi oleh hutan, di dalamnya terdapat pemerintahan kecil yang dipimpin oleh seorang bangsawan) di mana tanah-tanah yang ada di daerah ini dimiliki oleh petani dan penguasa setempat yang dinamakan tanah pribadi (demense). Tanah-tanahnya dikelola oleh tuan tanah dan digarap oleh sejumlah petani yang ada di daerah tersebut. Model seperti ini menetapkan bahwa petani-petani yang ada dalam kawasan ini menggarap rata-rata 30 are yang sekaligus juga merupakan tempat tinggal dan pertaniannya. Meskipun demikian, hubungan yang terjalin antara para pelaku yang terlibat dalam wilayah ini sangat tidak seimbang dan merugikan petani karena petani harus bekerja pada tuan tanah di tanah pribadinya tetapi di sisi lain ia juga harus membayar upeti kepada tuan tanah. Ketentuan semacam ini mewujud dalam kewajiban petani memberikan hasil-hasil tertentu pertaniannya dan membayar bea untuk beragam keperluan yang digunakannya. Dari paparan  ini dapat disimpulkan bahwa sistem feodalisme adalah hubungan ekonomi yang membuat para petani berproduksi untuk dirinya sendiri dan juga untuk tuannya. Lebih lanjut lihat: Stephen K. Sanderson, Makro Sosiologi; Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial, Alih Bahasa oleh Farid Wajidi dan S. Menno, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 167-168.

[26] Meskipun orang ini telah beralih profesi menjadi pemilik kebun karet yang saat ini telah menyamai para pemilik kebun lain yang merupakan penduduk asli desa ini, tetap saja ia menerapkan pola dan sistem yang sama dalam pengelolaan perkebunan karet sebagaimana yang berlaku di wilayah ini. Padahal para penyadap karet yang bekerja di perkebunan yang dimilikinya sebagian besar juga berasal Pulau Jawa sebagaimana yang terjadi pada para pemilik kebun lainnya.

[27] Kedua golongan ini dalam keadaan tertentu sering juga disatukan menjadi kalangan  ninik mamak yang berarti tetua atau pemuka masyarakat. Kelompok ini merupakan tulang punggung utama penyelenggaran pemerintahan desa di mana mereka juga sekaligus menduduki beragam jabatan dalam lembaga adat yang ada di Desa Rantau Limau Manis ini.

[28] Darsono Wisadirana, Sosiologi Pedesaan, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2004), Edisi Pertama, hlm. 112.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: