Budaya Post Factum di Indonesia (Catatan Atas Beragam Bencana)

Oleh: Pahrudin HM

Bencana alam kembali mendera negeri ini. Belum selesai menanggulangan berbagai permasalahan ‘bencana’ yang banyak mengisi setiap program pembangunan negeri yang seringkali disebut kepingan surga di bumi ini. Mulai dari lumpur Lapindo (atau lumpur Sidoarjo menurut nama resmi yang dikeluarkan pemerintah untuk tidak memberi justifikasi kesalahan PT. Lapindo berdasarkan keputusan pengadilan, padahal media dan kalangan NGO lebih memilih nama lumpur Lapindo) yang terus mengalir ke beberapa desa di Sidoarjo hingga menenggelamkan pemukiman dan kehidupan masyarakat, terjadinya pergeseran siklus banjir di Jakarta dari lima tahunan menjadi dalam beberapa bulan saja, gempa bumi yang mengguncang Jawa Barat dan juga gempa bumi yang menghantam ranah Minang. Dan  akhir-akhir ini khazanah bencana di negeri ini kembali memasukkan entri barunya dengan terjadinya lonsoran bukit di Pasir Jambu Bandung Jawa Barat. Lonsoran perbukitan yang berada di kawasan perkebunan teh yang sebagian besar (80%) hasil produksinya diekspor ke mancanegara ini, khusus memasok kebutuhan di Istana Inggris, menimbun beberapa pemukiman warga dan fasilitas pabrik teh Dewata serta merenggu korban jiwa yang cukup banyak. Semua permasalahan tersebut hingga saat ini belum selesai secara tuntas atau seratus persen ditangani oleh pihak-pihak yang bertugas dan bertanggung jawab.

Berbagai bencana yang terus mendera negeri ini kemudian direspon oleh berbagai kalangan, utamanya orang-orang atau komunitas yang berkepentingan dengan hal ini. Beragam alasan dan sebab hingga analisis dilontarkan oleh kalangan tersebut dengan tujuan untuk menjelaskan kenapa hal tersebut terjadi, bagaimana latar belakang kejadian dan lain sebagainya. Setelah kelompok atau orang tertentu muncul dengan pendapat dan argumennya, maka berlanjut kemudian muncul orang lain yang juga menyatakan pendapatnya, ada yang menguatkan bahkan mengkritisinya.

Inilah suatu budaya yang disadari atau pun tidak telah mengakar cukup kuat di negeri ini yang bisa jadi kembali membuat kita mendapat julukan baru di antara identitas-identitas yang dikenal lainnya. Yaitu, sebuah budaya yang cenderung tidak antisipatif terhadap beragam persoalan yang menimpa masyarakat negeri ini. Ketika terjadi masalah di masyarakat maka yang terjadi adalah seakan-akan semuanya berlomba untuk mengungkapkan analisisnya mengenai persoalan tersebut. Inilah budaya yang kenal dengan post factum yang merujuk pada pengertian bertindak ketika telah terjadi. Sebagai contoh, ketika terjadi banjir di Jakarta yang biasanya hanya siklus lima tahunan, maka banyak pihak mulai dari kalangan birokrat, pemerhati lingkungan dan legislatif seakan berlomba untuk memaparkan ke tengah masyarakat latar belakang yang menjadi penyebab masalah ini. Begitu lontaran pernyataan yang diarahkan kepada  musibah longsoran bukit perkebunan teh di Bandung baru-baru ini.

Menurut kalangan birokrat yang menjadi ujung tombak penanganan permasalahan di masyarakat, permasalahan banjir yang terus menggenangi ibukota di saat-saat musim hujan terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempat-tempat yang telah disediakan. Sedangkan kalangan legislatif yang seringkali menjadi penopang beragam argument pemerintah bahwa hal disebabkan tingginya intensitas hujan yang turun di Jabodetabek yang membuat Jakarta menjadi penampung limpahan air dari kawasan-kawasan sekitarnya, utamanya air yang datang dari Bogor. Adapun menurut kalangan pemerhati lingkungan yang biasanya terdiri dari kelompok NGO (non-government organisation alias LSM), melihat hal ini karena menghilangnya hutan mangrove (bakau) di sepanjang pantai Jakarta Utara yang selamanya ini menjadi penahan ombak dan abrasi berganti dengan kawasan perumahan elit yang terus menjamur. Di samping itu, kalangan NGO juga beranggapan bahwa banjir di Jakarta terjadi akibat terlalu longggarnya aturan pembangunan gedung-gedung bertingkat yang tidak memperhatikan dampak lingkungan, akibatnya daya resap tanah terhadap air menjadi berkurang karena beton-beton raksasa yang menancap di dalamnya.

Sementara itu, menanggapi musibah longsoran di Bandung banyak kalangan menilai bahwa hal ini karena terjadinya alih fungsi lahan yang ada di lokasi tersebut. Sebelumnya, lahan yang menimbun pemukiman warga dan merenggut beberapa korban jiwa tersebut adalah hutan yang berfungsi untuk daerah penyangga dan resapan. Hanya saja, beberapa tahun belakangan ini areal yang sebenarnya diperuntukkan untuk penyelamatan lingkungan tersebut telah beralih menjadi lokasi perkebunan teh yang tentunya mendatangkan banyak keuntungan bagi beragam pihak, terutama produksinya sebagian besar diekspor ke mancanegara dan sebagian kecil dipergunakan untuk kalangan terbatas di dalam negeri.

Demikianlah ‘perang’ wacana yang senantiasa dilontarkan oleh banyak kalangan menanggapi beragam permsalahan bencana dan musibah yang sering hadir di negeri ini. Beragam argumen ini pulalah yang dikonsumsi oleh masyarakat yang mau tak mau setia mengikuti perjalanannya, bahkan tak jarang terlarut di dalamnya sehingga cenderung melupakannya setahap demi setahap. Padahal jika ingin menuju suatu tujuan luhur masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana yang dicita-citakan tidak semestinya ‘kebiasaan kambuhan’ ini terjadi dan mendapat porsi besar dan istimewa dalam ‘konsumsi’ masyarakat sehari-hari.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia membutuhkan beragam komponen seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang masing-masing bekerja menurut tugas dan kewajibannya. Di samping itu, di banyak negara demokratis lainnya peran kelompok netral seperti NGO (LSM) juga sangat dibutuhkan dan berperan signifikan sebagai penyeimbang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan komponen-komponen ini telah sangat lama ada di Indonesia dan masing-masing bekerja pada jalurnya masing-masing, meskipun sempat terjadi pasang surut hubungan di antara mereka. Meskipun demikian, peran-peran yang dijalankan terasa masih kurang karena terlihat belum ada sinergi konstruktif yang muncul dari relasi tersebut. Hal ini misalnya tampak dengan terus berlangsungnya ‘perlombaan wacana’ dan ‘perang argumen’ yang dilakukan komponen-komponen tersebut dalam menyikapi beragam problem yang terjadi dalam masyarakat.

Jaminan kehidupan masyarakat yang senantiasa membaik dalam segala aspek merupakan tujuan mutlak sebuah negara. Hal ini akan dapat terrealisasi bukan dengan solusi ‘perang wacana’ di media-media yang kemudian dikonsumsi masyarakat atau yang dikenal dengan post factum, tetapi dengan meningkatkan rasa antisipasi dalam setiap dada dan sanubari segenap komponen negeri ini. Beragam problem yang terjadi di negeri ini, mulai dari pergeseran siklus banjir di Jakarta dari siklus lima tahunan menjadi beberapa bulan saja, lumpur panas yang menerjang Sidoarjo, dan lonsoran tanah di Bandung  tidak semestinya terjadi jika sejak awal kita, terutama kalangan pemegang otoritas kebijakan, bersikap antisipasif. Banjir di Jakarta tidak akan sedemikian parahnya menggenangi setiap jengkal tanah ibu kota jika segenap komponen menyadari bahwa segala hal yang selama ini menangkal banjir bandang harus terus dipertahankan, bahkan makin ditingkatkan.

Kalangan birokrat dapat melakukannya dengan cara tidak mengizinkan pembangunan perumahan di sepanjang pantai utara Jakarta yang selama ini menjadi tempat tumbuhnya hutan mangrove, memperbaiki sistem drainase dan meneruskan pembangunan banjir kanal timur, dan memperluas green zone di kawasan Jakarta. Sedangkan warga dapat melakukan upaya penyadaran untuk membuang sampah pada tempatnya sehingga saluran air tidak tersumbat oleh tumpukan sampah. Kalangan legislatif dan NGO berperan dalam pengawasan dan senantiasa menyadarkan beragam komponen akan bahaya yang akan ditimbulkan jika hilangnya banyak hal yang selama ini menjadi penangkal banjir bandang di Jakarta. Jika upaya antisipatif ini dilaksanakan dengan baik, maka niscaya prediksi yang menyatakan bahwa Jakarta akan tenggelam pada 2050 akan tidak terwujud. Begitu juga dengan musibah yang dialami masyarakat Sidoarjo, tentu terjangan lumpur panas tidak akan menenggelamkan pemukiman mereka jika sejak awal para pemegang otoritas lebih selektif dan ketat dalam mengeluarkan perizinan pengeboran. Usaha ini dapat terus dilakukan dengan pengawasan dari berbagai pihak, mulai dari anggota legislatif di berbagai tingkatan hingga kalangan lain seperti mahasiswa dan NGO. Demikian juga dengan musibah longsoran tanah perbukitan di Bandung. Sejak awal semua pihak sudah mengetahui bahwa lokasi tersebut diperuntukkan untuk penyelamatan lingkungan sehingga hutannya dipertahankan dan ditetapkan sebagai daerah penyangga serta daerah resapan. Tetapi kenyataannya, perkebunan teh yang memiliki beragam peralatan dan hasil produksi untuk diekspor itu dapat menjalankan kegiatannya, bahkan mendapatkan perizinan dari otoritas setempat. Hal ini berarti bahwa usaha yang bernama teh Dewata tersebut adalah resmi dan segala aktivitas yang dilakukannya direstui oleh pemerintah daerah setempat. Lalu, dimana pihak-pihak yang kemudian menyalahkan dan mengemukakan penyebab terjadinya lonsoran tersebut di saat pendirian perusahaan perkebunan teh tersebut.

Meskipun demikian, bagaimana jika nasi telah menjadi bubur alias bencana telah terjadi yang meminta korban yang tidak sedikit. Di sinilah letak fungsi dari berbagai lembaga kajian dan penelitian yang sudah banyak tumbuh di berbagai wilayah negeri ini. Pada hampir sebagian daerah di Indonesia telah memiliki lembaga kajian dan penelitian, mulai dari tingkat pusat, tingkat I, tingkat II hingga kecamatan dan pelosok pedesaan. Belum lagi dengan keberadaan lembaga-lembaga penelitian yang terdapat di perguruan tinggi yang tersebar seluruh pelosok negeri ini. Para pakar dan ahli yang ada di lembaga ini dapat melakukan berbagai penelitian dan kajian terhadap permasalahan yang mungkin akan timbul di tengah-tengah masyarakat akibat beragam hal yang ada. Analisis yang dilakukan oleh para pakar dan ahli kemudian ditindaklanjuti oleh para penyelenggara pemerintahan yang memiliki otoritas kebijakan. Jika proses ini berjalan efektif, maka dapat dipastikan bahwa beragam musibah yang menimpa negeri dapat terdeteksi secara dini dan nyawa-nyawa tidak berdosa akibat kebijakan-kebijakan yang tidak tepat sasaran dapat diminimalisir, bahkan bukan tidak mungkin dihilangkan.

Akhirnya, semua kembali pada kepedulian kita bersama dengan menggunakan hati nurani, mata batin dan disertai analisis yang komprehensif dan validitasnya dapat dipertanggungjawabkan, maka beragam musibah dan bencana yang menimpa negeri ini akan dapat teratasi, minimal dapat dikurangi. Beragam persoalan dan musibah yang menyengsarakan rakyat tidak akan dapat diselesaikan dengan melakukan perlombaan wacana di berbagai media massa. Peningkatan upaya antisipatif  dengan menanggalkan budaya post factum merupakan solusi yang efektif untuk mengatasi berbagai bencana dan permasalahan yang ada di negeri ini. Amin.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: