Menyiasati Belum Terwujudnya Keterwakilan 30 Persen Perempuan di Parlemen


Oleh: Pahrudin HM, M.A.

Sejak era reformasi bergulir pada tahun 1998, gelombang perubahan demi perubahan senantiasa didengungkan oleh banyak kalangan demi kemajuan negeri ini. Salah satu yang banyak mendapat porsi perubahan adalah sistem perpolitikan yang termasuk di dalamnya parlemen yang merupakan ujung tombak demokrasi yang kembali coba diusung oleh bangsa ini. Parlemen atau di Indonesia lazim disebut DPR menjadi titik krusial yang harus berubah karena lembaga ini memiliki wewenang untuk menelorkan berbagai perundang-undangan yang kemudian diimplementasikan oleh kalangan eksekutif (baca: pemerintah) di tengah-tengah masyarakat.

Melihat begitu krusialnya lembaga parlemen maka tidak mengherankan jika masing-masing kalangan (baca: partai poltik) seakan berlomba ingin menempatkan wakilnya di lembaga ini. Dengan banyaknya wakil suatu komunitas tertentu di parlemen maka dapat dipastikan bahwa aspirasi dan suara-suara komunitas tersebut dapat terakomodasi, seperti mewujud dalam bentuk undang-undang yang berpihak pada komunitas tersebut. Ini pula yang yang dirasakan oleh kalangan perempuan, utamanya kalangan yang concern terhadap permasalahan perempuan.

Sebagaimana diketahui bahwa untuk menyikapi hal ini DPR telah menelorkan undang-undang tentang pemilu yang dalam salah satu pasalnya mengatur keharusan sebuah partai politik untuk mengakomodasi keterwakilan perempuan di parlemen. Undang-undang tersebut memberi batasan minimum bagi sebuah parpol untuk menempatkan calon anggota legislatifnya, yaitu paling sedikit 30 persen. Artinya, dari keseluruhan calon wakil rakyat yang diajukan oleh sebuah parpol dalam pemilu legislatif hampir separohnya harus terdiri dari kalangan perempuan yang memang menjadi bagian terbesar dari populasi masyarakat Indonesia. Dengan komposisi seperti ini, maka kursi-kursi yang tersedia untuk para wakil rakyat yang duduk di Senayan akan banyak diisi oleh kalangan perempuan, jauh melampaui jumlah yang ada selama ini.

Lahirnya undang-undang ini dapat dianggap sebagai sebuah terobosan dan perubahan besar yang lahir dari rahim reformasi yang bergulir seiring tumbangnya era Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto 1998 silam. Patut dicatat bahwa terdapat motivasi besar dan cita-cita mulia yang melatarbelakangi dan mengiringi lahirnya undang-undang ini, yaitu terakomodasinya aspirasi kalangan perempuan yang selama ini dianggap terabaikan padahal populasi penduduk negeri ini adalah terdiri dari kaum Hawa ini. Diharapkan dengan tersalurkannya aspirasi dan kehendak perempuan yang kemudian mewujud dalam bentuk undang-undang yang sensitif gender, maka kehidupan kaum perempuan menjadi lebih baik dari hari ke hari. Hal ini karena kaum perempuan cenderung termarjinalkan, dianggap kelas dua dan tersubordinasi dibawah dominasi laki-laki yang semestinya setara dalam segal aspek kehidupan dan menjadi patner laki-laki dalam berinteraksi.

Meskipun demikian, apa yang mengemuka pada hasil pemilu 2009 yang lalu ternyata masih jauh panggang dari api. Perempuan yang digadang-digadang dan ‘disponsori’ oleh undang-undang untuk dapat mengisi tiga puluh persen kursi yang tersedia di Senayan ternyata tidak terwujud atau hanya mampu memenuhi jauh di bawah ketentuan yang ditetapkan. Jika dicermati secara komprehensif, ada banyak faktor yang melatarbelakangi ‘kegagalan’ ini. Pertama, menjelang pelasanaan pemilu legislatif pada 2009 lalu banyak partai poltik peserta pemilu pun yang secara resmi dan terang-terangan belum sepenuhnya mengamini ketentuan undang-undang ini. Sikap ini dapat diartikan bahwa parpol-parpol peserta pemilu tersebut belum sepenuhnya menerima atau melaksanakan aturan yang diamanahkan undang-undang tersebut. Atau dalam bahasa lebih halusnya, parpol-parpol tersebut masih ‘kebingungan’ menentukan calon anggota legislatifnya dari kalangan perempuan sebagaimana yang disyaratkan dalam undang-undang. Realitas ini dapat dimengerti karena pada saat itu parpol-parpol peserta pemilu masih menimbang-nimbang atau mengkalkulasi seberapa besar calon yang diusung tersebut dapat mendongkrak suara mereka di wilayah tersebut sehingga sukses menempatkan wakilnya di Senayan. Atau, dalam ungkapan lainnya, apakah nama yang diusung tersebut laku terjual jika kelak ‘dipasarkan’ di arena pemilu legislatif 2009. ‘Kebingungan’ ini juga dapat terjadi karena minimnya ‘stok’ atau persediaan calon anggota legislatif dari kalangan perempuan karena sebagaimana diketahui bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam beragam aspek tidak berjalan mulus selama ini sehingga menyebabkan laki-laki lebih unggul dari perempuan. Kedua, cukup banyak kalangan masyarakat kita yang masih memandang bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin, dalam konteks ini adalah anggota legislatif, akibat ikatan budaya dan tradisi yang masih menganggap bahwa perempuan berposisi pada peran domestik saja sedangkan wilayah publik menjadi arenanya laki-laki.

Inilah beberapa yang terjadi dalam memenuhi kuota keterwakilan di parlemen dalam pemilu legislatif 2009 lalu. Namun demikian, sesungguhnya hal ini tidak harus menjadi kendala sehingga menyurutkan langkah untuk lebih memberdayakan perempuan di negeri ini melalui terakomodasinya aspirasi perempuan di parlemen. Kendala tersebut seharusnya tidak membuat kerutan di wajah para pengambil kebijakan di partai politik makin banyak jika saja para pencetus undang-undang tersebut mau belajar sedikit tentang feminisme yang menjadi acuan lahirnya undang-undang ini.

Sebagaimana diketahui bahwa feminisme adalah paham yang mengusung ide tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan manusia. Paham ini muncul setelah melihat makin tenggelamnya peranan perempuan dalam percaturan segala aspek kehidupan manusia, tetapi di sisi lain laki-laki memiliki peran yang seakan tanpa batas. Menurut feminisme, laki-laki dan perempuan adalah sama dan memiliki hak dan kewajiban yang setara sehingga keduanya menjadi patner dalam menjalani kehidupan ini. Paham ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia tanpa terkecuali Indonesia yang memiliki pelopor dalam ketokohan RA. Kartini dengan karyanya Habis Gelap Terbitlah Terang yang menyuarakan agar perempuan dapat setara dengan laki-laki, utamanya dalam pendidikan. Meskipun demikian, seorang yang menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan perempuan alias feminis tidak mesti harus seorang yang berjenis kelamin perempuan. Seorang feminis di era modern sekarang ini bisa saja seorang yang berjenis kelamin laki-laki yang banyak diserang ‘sepak terjangnya’ pada awal-awal munculnya feminisme, tetapi satu hal yang menjadi titik sentral paham ini adalah perjuangan terhadap kepentingan perempuan, ia bisa seorang perempuan dan dapat pula seorang laki-laki. Segala aspek kehidupan coba diperjuangkan oleh kalangan feminis atau orang-orang yang concern terhadap perempuan dan dalam konteks politik salah satunya terakomodasinya aspirasi-aspirasi mereka dalam undang-undang yang sensitif gender atau berpihak pada nasib kaum perempuan.

Berangkat dari hal ini maka kurang tepat jika undang-undang tentang keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen dipahami sebagai adanya hampir setengah calon wakil rakyat yang diusulkan parpol untuk mengisi kursi di Senayan terdiri dari orang yang berjenis kelamin perempuan. Semestinya yang menjadi titik fokusnya adalah orang-orang yang memilki sensitif gender, rasa empati, kepedulian dan mengerti nasib perempuan serta memperjuangkannya melalui ketetapan-ketetapan yang dihasilkan oleh forum wakil rakyat ini. Orang-orang yang keterwakilannya 30 persen yang dimaksudkan ini dapat saja berjenis kelamin perempuan dan juga berjenis kelamin laki-laki dengan syarat harus memiliki sense of sensitive terhadap kondisi-kondisi yang dialami oleh kaum perempuan yang selama ini tersubordinasi dan tidak berdaya.

Barangkali beberapa kalangan menilai bahwa jika banyak wakil rakyat yang terdiri dari perempuan, maka undang-undang yang sensitif gender akan banyak bermunculan dan sebaliknya peraturan yang bias gender akan dapat dihambat. Alasan ini sepintas lalu cukup logis, tetapi jika dicermati lebih jauh bahwa kalau pun aturan main ini terpenuhi nantinya yang tercermin dari hasil pemilu legislatif 2009 maka tetap saja jumlah kaum perempuan di Senayan minoritas dibandingkan laki-laki, karena hanya memiliki 30 persen berbanding 70 persen komposisi laki-laki. Dengan demikian, cita-cita untuk memperjuangkan undang-undang yang sensitif gender yang selama ini didengungkan akan sulit terrealisasi karena sekali lagi terbentur masalah komposisi perempuan di parlemen yang seringkali undang-undang yang disahkannya harus melalui mekanisme voting.

Berangkat dari hal ini maka yang semestinya dilakukan oleh kalangan yang selama ini terus memperjuangkan keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen adalah mengadakan kegiatan yang menyadarkan masyarakat bahwa persoalan perempuan bukan hanya tanggung jawab perempuan semata, tetapi tanggung jawab bersama, baik laki-laki maupun perempuan. Kegiatan-kegiatan dimaksud dapat berupa simposium, seminar, talk show dan pelatihan-pelatihan yang melibatkan banyak kalangan, mulai dari masyarakat umum, kalangan birokrat di pemerintahan dan utamanya calon-calon anggota legislatif yang kelak akan melenggang ke Senayan. Materi-materi yang diketengahkan adalah seputar feminisme dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan menekankan bahwa persoalan perempuan adalah tanggung jawab yang dipikul bersama karena tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan adalah bagian terbesar bangsa ini yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Kegiatan-kegiatan ini dapat didesain sedemikian rupa sehingga dapat menarik segenap kalangan, bahkan dapat melibatkan kalangan partai politik yang memiliki wakil-wakilnya di parlemen, baik laki-laki maupun perempuan.

Hal-hal seperti ini menjadi lebih efektif untuk memperjuangkan aspirasi perempuan melalui undang-undang yang sensitif gender atau berpihak kepada kaum perempuan dari pada terus bersikukuh dengan pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen tersebut. Dari banyak data terungkap bahwa tidak semua calon wakil rakyat perempuan yang diusung parpol dapat melenggang ke Senayan, atau kalau pun dipaksakan adalah orang-orang yang gaungnya hampir tidak terdengar menyuarakan aspirasi kaum perempuan di palemen. Akan tetapi sebaliknya, calon wakil rakyat laki-laki hampir sebagian besarnya berhasil mengisi kursi di parlemen terbukti dengan komposisi mayoritas anggota yang terdiri dari kaum Adam ini. Dengan demikian diharapkan anggota legislatif yang terpilih melalui Pemilu 2009 yang lalu  adalah insan-insan yang tidak bias gender, tidak pobia terhadap nasib perempuan alias orang-orang yang perhatian terhadap nasib kaum perempuan maka cita-cita dan aspirasi perempuan di parlemen akan dapat terrealisasi dan berjalan mulus sebagaimana yang diharapkan oleh banyak kalangan selama ini.

Pemilu legislatif telah berlalu dan hasil yang mengemuka  menunjukkan bahwa kuota yang diamanatkan undang-undang ternyata tidak terpenuhi atau jauh di bawah 30 persen. Namun demikian, perjuangan untuk menyuarakan dan mengakomodasi aspirasi perempuan di negeri ini jangan pernah surut untuk terus diupayakan. Hal ini karena jika perempuan di negeri ini sejahtera karena hak-hak mereka terpenuhi maka keluarga yang di dalamnya juga ada unsur laki-lakinya juga akan sejahtera. Amin.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: