Menilik Gejolak Timur Tengah: Kemarahan Massa di Tengah Keterpurukan Hidup

Oleh: Pahrudin HM, M.A.

Aksi Anti Pemerintah di Timur Tengah
Sekitar dua pekan yang lalu, tepatnya 18 Januari 2011, sebuah negara yang terletak di kawasan Afrika Utara mengalihkan segenap pikiran dan pasang mata dunia untuk memfokuskan perhatian ke salah satu negara Arab tersebut. Ya, Tunisia untuk kesekian kalinya menorehkan sejarah dunia atas ‘kesuksesan’ masyarakatnya dalam menggulingkan pemerintahan yang dianggap ‘diktator’ dan hanya bisa menyengsarakan rakyatnya selama bertahun-tahun. Apa yang dilakukan masyarakat Tunisia tentu mengingatkan kita akan peristiwa serupa yang terjadi seantero dunia di banyak negara, seperti Iran pada tahun 1979 yang berujung pada tumbangnya Shah Reza dari singgasana monarki absolutnya dan naiknya pemerintahan para mullah yang dipimpin oleh Ayatullah Ruhullah Khomaini atau yang dikenal dengan Revolusi Islam Iran. Aksi massa dalam upaya menggulingkan kekuasaan Presiden Ben Ali memang membuat masyarakat dunia terkejut karena sebagaimana banyak dikatakan oleh para pengamat, negara di tepian Mediterania sebenarnya jauh dari ‘nuansa’ revolusi rakyat atau kudeta layaknya di negara-negara tetangganya, seperti Mesir, Aljazair dan lain-lain. Namun demikian, apa yang diperkirakan banyak orang ternyata berbanding terbalik dengan kenyataan ril di negeri ini. Meskipun memakan korban jiwa dalam jumlah yang cukup banyak, akhirnya kekuatan massa rakyat Tunisia dengan dukungan beragam komponen oposisi berhasil mengakhiri kekuasaan hampir tiga dekade Ben Ali. Hingga saat ini, meskipun Ben Ali telah lengser dan mengasingkan diri di Arab Saudi, pergolakan rakyat Tunisia masih terus terjadi karena tuntutan lainnya yaitu pembersihan secara total anasir-anasir Ben Ali dalam pemerintahan Tunisia masih terus dilalakukan.
Seakan terinspirasi dengan apa yang dilakukan saudaranya di Tunisia, karena sesungguhnya kedua negara adalah negara Arab dan sebagian besar rakyatnya adalah orang-orang Arab, rakyat Mesir pun menyuarakan hal yang sama. Dipicu oleh tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian yang melakukan tindakan semena-mena terhadap seorang pedagang kaki lima di Ismailiyah (salah satu kota di Mesir), mulailah gelombang demonstrasi menuntut pemerintah di jalan-jalan berbagai kota di Mesir, baik Iskandariah, Ismailiyah, Suez maupun ibukota Kairo sendiri. Hingga saat ini upaya yang dilakukan rakyat Mesir telah hampir mencapai tujuan akhirnya, penggantian pemerintahan Hosni Mubarak yang telah memerintah negeri piramid ini selama hampir 30 tahun, karena pusat ibukota Kairo telah berada di bawah kontrol massa demontstran yang didukung penuh kelompok oposisi.
Apa yang dilakukan masyarakat Tunisia ternyata tidak hanya menginspirasi Mesir saja, tetapi juga di berbagai negara Arab lainnya, baik di Afrika Utara maupun semenanjung Arab. Demonstrasi anti pemerintah juga disuarakan di Yordania, Yaman dan yang terkini terjadi juga di Sudan. Meskipun demonstrasi-demonstrasi di kedua negara tersebut di atas tidak seperti yang terjadi di Tunisia dan Mesir yang memakan korban jiwa dan beragam peristiwa lainnya, namun hal ini cukup menyadarkan banyak pihak bahwa aksi-aksi anti pemerintah telah menyebar di berbagai kawasan Timur Tengah dengan satu faktor pemicu, yaitu ketidakpuasan atas kinerja pemerintah dalam memimpin rakyatnya. Aksi-aksi anti pemerintah di berbaagai negara ini tentu mengkhawatirkan banyak pemimpin negara, terutama yang menganut sistem pemerintahan absolut, seperti Arab Saudi dan langkah menghapusan kata ‘Mesir’ dari internet di China.

Memimpin Dalam Waktu Lama dan Keterpurukan Rakyat
Melihat begitu intensifnya gejolak sosial-politik di Timur Tengah, maka menarik untuk mengetahui apakah faktor yang melatarbelakangi hal ini terjadi. Sebagaimana diketahui bahwa negara-negara Timur Tengah menganut sistem pemerintahan demokrasi absolut dimana para kepala negaranya memiliki masa kekuasaan yang seakan tak terbatas meskipun dipilih secara ‘demokratis’, kecuali Iran yang demokratis dan negara-negara Teluk yang memang monarki absolut serta Yordania yang belakangan ini menganut sistem monarki konstitusional. Dengan kekuasaan yang besar dan tanpa batas layaknya dalam sistem monarki absolut, para kepala negara Timur Tengah (seperti Mesir, Tunisia dan Yaman) menjalankan pemerintahan sesuai keinginan mereka. Meskipun negara-negara ini mempunyai perangkat yang disyaratkan dalam sistem demokrasi seperti partai politik dan pemilu, namun semuanya tidak lebih hanya sebagai hiasan belaka. Kelompok oposisi dan media massa netral yang lazim dalam sebuah iklim demokrasi hampir tak tidak ada, bahkan cenderung ditiadakan. Hal ini misalnya mengemuka dengan pelarangan Ikhwanul Muslimin dalam perpolitikan Mesir dan partai Islam lainnya di Tunisia dan Aljazair.
Dengan wewenang kekuasaan yang besar dan tanpa ada kontrol yang kuat dari oposisi dan media massa, maka para pemimpin di Timur Tengah (utamanya di Mesir dan Tunisia) dengan leluasa dapat menjalankan kekuasaannya. Celakanya, ‘kebijakan-kebijakan’ yang ditempuh para penguasa tersebut seringkali bertentangan dengan aspirasi masyarakatnya, bahkan membuat kehidupan mereka menjadi tidak lebih baik dari waktu ke waktu. Di Tunisia, misalnya, meskipun pendapatan perkapita penduduknya termasuk yang terbesar di Afrika Utara dan bahkan di Timur Tengah ($ 7.000), namun fakta yang sesungguhnya masih banyak rakyat Tunisia yang miskin dan terpuruk. Keberhasilan ekonomi yang didengungkan Ben Ali selama pemerintahannya terbukti hanya dinikmati sebagian kecil kelompok dalam masyarakat, alias keberhasilan ekonomi makro saja. Sementara sebagain besar rakyat Tunisia masih bergelimang dengan kemiskinan, keterpurukan, pengangguran dan lain sebagainya. Sedangkan di Mesir, secara ekonomi memang termasuk negara dengan pendapatan perkapita yang kecil di antara negara-negara Timur Tengah karena pendapatan negara lebih bertumpu pada sektor pariwisata dan bantuan finansial Amerika Serikat ($ 2.5 Milyar pertahun). ‘Kemurahan hati’ penguasa Negeri Paman Sam tentu tidak gratis karena Mesir harus menjadi perpanjangan tangan Amerika di Timur Tengah. Hingga saat ini Mesir menjadi salah satu dari segelintir negara Islam dunia yang menjalin hubungan diplomatik dengan ‘anak emas’ Amerika di Timur Tengah, Israel, di samping Tunisia, Yordania dan Turki. Berbagai kebijakan ‘Barat’ yang diterapkan penguasa ini bertentangan dengan keinginan dan kehendak serta menyengsarakan rakyat, akan tetapi suara-suara oposisi tersebut selalu dibungkam oleh penguasa dengan beragam cara.
Meskipun beragam suara penentangan rakyat dibungkam dengan beragam cara oleh penguasa, namun ketika sebagian besar rakyat sudah membulatkan tekad maka penguasa pun tidak dapat bertindak banya. Ben Ali yang telah berkuasa di Tunisia selama hampir 30 tahun akhirnya bertekuk lutut dan harus mengungsi ke Arab Saudi setelah sebelumnya ditolak suakanya oleh Prancis. Hal yang sama bukan tidak mungkin terjadi dengan Hosni Mubarak yang juga sudah berkuasa cukup lama di Mesir akibat keinginan kuat rakyat untuk melengserkannya. Barat yang dimotori Amerika Serikat yang selama ini menjadi tuan bagi para penguasa tersebut kini berlepas tangan, bahkan cenderung mendukung upaya penggantian kepemimpinan di berbagai negara Timur Tengah tersebut. Mungkin dalam benak para pemimpin Barat, para penguasa Timur Tengah tersebut memang sudah tidak layak dibela lagi karena tidak lagi memiliki manfaat signifikan bagi kepentingan Barat di kawasan ini. Lihatlah seruan yang meluncur dari mulut mentri luar negeri Amerika Hillary Clinton yang menyerukan Mubarak bersikap arif terhadap para demonstran, begitu juga para pemimpin Barat yang bergabung dalam Uni Eropa. Dengan demikian, tidak ada pilihan lain bagi para penguasa Timur Tengah yang digugat rakyatnya kecuali mundur dan mengungsi ke luar negeri atau menghadapi pengadilan dari rakyatnya sendiri yang tidak jarang berakhir dengan kematian.

Problem Pasca Mundur dan Konflik Berbagai Kepentingan
Setelah Ben Ali lengser dari tampuk pemerintahannya, ternyata masalah yang dihadapi rakyat Tunisia tidak lantas selesai. Permasalahan yang mengemuka kini adalah mengenai siapa yang akan mengisi kekosongan kursi presiden yang ditinggalkan Ben Ali. Dengan kebijakan pemberangusan parpol dan tokoh oposisi yang diterapkan Ben Ali kini berdampak pada ketiadaan tokoh yang dianggap layak dan didukung oleh rakyat Tunisia. Beberapa tokoh yang pernah terusir dari Tunisia, seperti pemimpin Islam Rashed Ghenauchi, memang telah kembali dari pengasingannya di luar negeri, namun apakah kehadiran mampu mendulang dukungan dari rakyat. Meskipun pemerintahan masih berjalan dibawah kepemimpinan perdana menteri, namun jabatan presiden yang kini lowong pasca tergulingnya Ben Ali harus segera diisi.
Di tengah kekosongan kepemimpinan ini tentu beragam kepentingan, baik dari dalam maupun luar negeri, akan bermain. Kelompok feminis, misalnya, menghendaki agar kepemimpinan Tunisia di masa depan bukan dijabat oleh kelompok Islam karena mereka tidak menghendaki sistem-sistem Islam yang selama ini banyak disuarakan. Kelompok Islam yang selama ini dikooptasi pemerintah tentu merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk memimpin Tunisia sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mereka anut. Dari luar negeri tentu datang dari Amerika Serikat dan Israel yang sangat berkepentingan untuk terus menghegemoni kekuatan Islam di berbagai negara yang berpenduduk mayoritas Islam. Sinyal ini bahkan telah ditangkap oleh presiden Iran, Ahmadinejad, yang mengultimatum Amerika dan Barat untuk tidak campur tangan di Tunisia dan khususnya Lebanon yang kini dipimpin oleh perdana mentri yang berasal dari Hizbullah yang representasif negeri para mullah ini.
Hal yang sama akan terjadi pula di Mesir jika kelak Mubarak mundur dari jabatan presidennya. Sama seperti Tunisia, Mesir juga tidak memiliki tokoh yang dapat diterima dan mendapat dukungan luas dari masyarakatnya karena ‘kebijakan’ pemberangusan parpol dan tokoh oposisi di masa-masa pasca penggulingan Raja Faruk dari sistem monarki Mesir pada tahun 1952. Ikhwanul Muslimin yang selama ini menjadi kelompok oposisi pemerintah terbesar dan didukung penuh rakyat juga tidak memiliki sosok pemimpin yang besar layaknya di masa lalu seperti yang ada pada pribadi Hassan al-Banna atau Sayyid Qutb. Begitu juga institusi al-Azhar yang telah lama dikooptasi pemerintah sehingga hanya memfokuskan diri pada pendidikan dan pengajaran di kampus-kampus universitas tertua di dunia Islam tersebut. Problem pelik yang menghinggapi Mesir jika kelak Mubarak mundur adalah kemungkinan peranan aktif dan agresif yang akan dimain Amerika dan Israel dalam pemerintahan Mesir. Bagaimana pun juga, Mesir memiliki posisi yang sangat strategis untuk menjaga eksistensi dominasi Barat (Amerika) di Timur Tengah dan memastikan keamanan Israel di tengah tetangga-tetangga Arabnya. Hal ini, misalnya, tampak dengan pengarahan perdana mentri Israel kepada para diplomatnya di Mesir agar berusaha sekuat tenaga mempertahankan eksistensi Mubarak sebagai presiden Mesir. Israel dan Barat tentu sangat berkepentingan dengan Mesir yang tetap lunak dan bersahabat dengan Barat dan Israel karena selama ini negara ini menjadi bamper dan perpanjangan tangan kepentingan Barat di Timur Tengah. Jika sampai kepemimpinan Mesir kelak berada dalam genggaman kekuatan Islam, maka bagi Barat adalah ancaman besar bagi kepentingan mereka di kawasan ini. Wallahu A’lam.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: