Tag Archives: Indonesia

Mengenal Majelis Taklim

Oleh: Fahrudin HM, M.A.

Majelis taklim berasal dari dua suku kata, yaitu kata majlis dan kata ta’līm. Dalam bahasa Arab kata majlis (مجلس) adalah bentuk isim makan (kata tempat) dari kata kerja jalasa (جلس) yang berarti tempat duduk, tempat sidang, dan dewan (Munawwir, 1997: 202). Dengan demikian majelis adalah tempat duduk melaksanakan pengajaran atau pengajian agama Islam (Redaksi Ensiklopedi, 1994: 120). Sedangkan kata ta’līm (تعليم) dalam bahasa Arab merupakan masdar dari kata kerja ‘allama (علم) yang mempunyai arti pengajaran (Redaksi Ensiklopedi, 1994: 1035). Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa majelis adalah pertemuan atau perkumpulan orang banyak atau bangunan tempat orang berkumpul (Depdikbud RI, 1999:615).

Dengan demikian majelis taklim dapat dipahami sebagai suatu institusi dakwah yang menyelenggarakan pendidikan agama yang bercirikan non-formal, tidak teratur waktu belajarnya, para pesertanya disebut jamaah, dan bertujuan khusus untuk usaha memasyarakatkan Islam (Siregar & Shofiuddin, 2003: 16). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa majelis taklim adalah wadah atau tempat berlangsungnya kegiatan belajar dan mengajar atau pengajian pengetahuan agama Islam (Tim Editor, 2007: 237) atau tempat untuk melaksanakan pengajaran atau pengajian agama Islam.

Adanya majelis taklim di tengah-tengah masyarakat bertujuan untuk menambah ilmu dan keyakinan agama yang akan mendorong pengalaman ajaran agama, sebagai ajang silaturahmi anggota masyarakat, dan untuk meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan rumah tangga dan lingkungan jamaahnya (Alawiyah, 1997: 78). Masih dalam konteks yang sama, majelis taklim juga berguna untuk membina dan mengembangkan kehidupan beragama dalam rangka membentuk masyarakat yang bertakwa kepada Allah SWT, menjadi taman rohani, ajang silaturrahim antara sesame muslim, dan menyampaikan gagasan-gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan umat dan bangsa (Jaelani, 2007: 237-238). Sementara itu, maksud diadakannya majelis taklim menurut M. Habib Chirzin (2000: 77) adalah:

1)      Meletakkan dasar keimanan dalam ketentuan dan semua hal-hal yang gaib;

2)      Semangat dan nilai ibadah yang meresapi seluruh kegiatan hidup manusia dan alam semesta;

3)      Sebagai inspirasi, motivasi dan stimulasi agar seluruh potensi jamaah dapat dikembangkan dan diaktifkan secara maksimal dan optimal dengan kegiatan pembinaan pribadi dan kerja produktif untuk kesejahteraan bersama;

4)      Segala kegiatan atau aktifitas sehingga menjadi kesatuan yang padat dan selaras.

Masih dalam konteks yang sama, tujuan majelis taklim adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran beragama di kalangan masyarakat Islam, meningkatkan amal ibadah masyarakat, mempererat tali silaturrahmi di kalangan jamaah, membina kader di kalangan umat Islam, membantu pemerintah dalam upaya membina masyarakat menuju ketakwaan dan mensukseskan program pemerintah di bidang pembangunan keagamaan (Tim Editor, t.t.: 675).

Dilihat dari struktur organisasi yang dimilikinya, majelis taklim dapat dikategorikan sebagai organisasi pendidikan luar sekolah yaitu lembaga pendidikan bersifat non-formal, karena tidak didukung oleh seperangkat aturan akademik kurikulum, lama waktu belajar, tidak ada kenaikan kelas, buku raport, ijazah dan sebagainya sebagaimana yang  disyaratkan pada lembaga pendidikan formal yaitu sekolah (Huda, 1986/1987: 13). Pendidikan luar sekolah berdasarkan Undang-Undang Sistim Pendidikan Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 adalah suatu proses pendidikan yang sasaran, pendekatan, dan keluarannya berbeda dengan pendidikan sekolah. Sedangkan berdasarkan pada tujuannya, majelis taklim termasuk sarana dakwah Islamiyah yang secara self-standing dan self disciplined yang mengatur dan melaksanakan berbagai kegiatan berdasarkan musyawarah untuk mufakat demi kelancaran pelaksanaan taklim Islami sesuai dengan tuntutan pesertanya.

Meskipun dikategorikan sebagai lembaga pendidikan non-formal Islam, namun majelis taklim mempunyai kedudukan tersendiri di tengah-tengah masyarakat (Redaksi Ensiklopedi, 1994: 121-122). Hal ini karena majelis taklim merupakan wadah untuk membina dan mengembangkan kehidupan beragama dalam rangka membentuk masyarakat yang bertakwa kepada Allah SWT SWT. Di samping itu, majelis taklim juga merupakan  taman rekreasi rohaniah, karena penyelenggaraannya dilakukan secara santai. Faktor lainnya yang membuat majelis taklim cukup diminati masyarakat adalah karena lembaga pendidikan non-formal ini adalah wadah silaturahmi yang menghidup suburkan syiar Islam dan sebagai media penyampaian gagasan-gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan umat dan bangsa.

Sebagai sebuah lembaga pendidikan, majelis taklim memiliki materi-materi yang disampaikan dan diajarkan kepada para pesertanya. Materi yang umumnya ada dan pelajari dalam majelis taklim mencakup pembacaan, al-Qur’an serta tajwidnya, tafsir bersama ulumul al-Qur’an, hadits dan fiqih serta ushul fiqh, tauhid, akhlak ditambah lagi dengan materi-materi yang dibutuhkan para jamaah misalnya masalah penanggulangan kenakalan anak, masalah Undang-Undang Perkawinan dan lain-lain. Adapun kitab-kitab berbahasa Indonesia yang biasanya dijadikan pegangan adalah Fiqih Islam karangan Sulaiman Rasyid dan beberapa buku terjemahan lainnya (Redaksi Ensiklopedi, 1994: 121-122). Sedangkan menurut Pedoman Majelis taklim yang dikeluarkan oleh Koordinasi Dakwah Islam (KODI), materi yang disampaikan dalam majelis taklim adalah (Huda, 1996/1997: 13)

1)      Kelompok Pengetahuan Agama, yang mencakup di dalamnya tauhid, tafsir, Fiqih, hadits, akhlak, tarikh, dan bahasa Arab.

2)      Kelompok Pengetahuan Umum, yang langsung berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang dikaitkan dengan agama. Artinya, dalam menyampaikan uraian-uraian tersebut berdasarkan dalil-dalil agama baik berupa ayat-ayat al-Qur’an atau hadits-hadits atau contoh-contoh dari kehidupan Rasulullah SAW. Penambahan dan pengembangan materi dapat saja terjadi di majelis taklim melihat semakin majunya zaman dan semakin kompleks permasalahan yang perlu penanganan yang tepat. Wujud program yang tepat dan aktual sesuai dengan kebutuhan jamaah itu sendiri merupakan suatu langkah yang baik agar majelis taklim tidak terkesan kolot dan terbelakang. Majelis taklim adalah salah satu struktur kegiatan dakwah yang berperan penting dalam mencerdaskan umat, maka selain pelaksanaannya dilaksanakan secara teratur dan periodik juga harus mampu membawa jamaah ke arah yang lebih baik lagi.

Sistim pengajaran yang diterapkan dalam majelis taklim terdiri dari beragam metode. Secara umum, terdapat berbagai metode yang digunakan di majelis taklim, yaitu (Redaksi Ensiklopedi, 1994: 43-45) :

1)      Metode Ceramah, yang dimaksud adalah penerangan dengan penuturan lisan oleh guru terhadap peserta.

2)      Metode Tanya Jawab, metode ini membuat peserta lebih aktif. Keaktifan dirangsang melalui pertanyaan yang disajikan.

3)      Metode Latihan, metode ini sifatnya melatih untuk menimbulkan keterampilan dan ketangkasan.

4)      Metode Diskusi, metode ini akan dipakai harus ada terlebih dahulu masalah atau pertanyaan yang jawabannya dapat didiskusikan.

Sedangkan metode penyajian yang dilakukan di majelis taklim dapat dikategorikan menjadi (Redaksi Ensiklopedi, 1994: 121) :

1)      Metode Ceramah, terdiri dari ceramah umum, yakni pengajar/ustadz/kiai tindak aktif memberikan pengajaran sementara jamaah pasif dan ceramah khusus, yaitu pengajar dan jamaah sama-sama aktif dalam bentuk diskusi.

2)      Metode Halaqah, yaitu pengajar membacakan kitab tertentu, sementara jamaah mendengarkan.

3)      Metode Campuran, yakni melaksanakan berbagai metode sesuai dengan kebutuhan.

Institusi pendidikan non-formal ini telah lama tumbuh dan berkembang di tengah-tengah komunitas muslim sebagai lembaga dakwah plus pendidikan dan menjadi lembaga yang paling banyak diminati oleh komunitas muslim dalam mengembangkan wawasan keagamaannya (Siregar & Shofiuddin, 2003: 7).

Di samping statusnya sebagai institusi pendidikan Islam non-formal, majelis taklim sekaligus juga merupakan lembaga dakwah yang memiliki peran strategis dan penting dalam pengembangan kehidupan beragama bagi masyarakat. Majelis taklim sebagai institusi pendidikan Islam yang berbasis masyarakat memiliki peran yang strategis terutama terletak pada upayanya mewujudkan learning society, suatu masyarakat yang memiliki tradisi belajar tanpa di batasi oleh usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan dapat menjadi wahana belajar, serta menyampaikan pesan-pesan keagamaan, wadah mengembangkan silaturrahmi dan berbagai kegiatan kegamaan lainnya, bagi semua lapisan masyarakat. Peranannya yang strategis demikian pada gilirannya membuat majelis taklim diintegrasikan sebagai bagian penting dari Sistim Pendidikan Nasional. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab VI pasal 26 ayat 1 yang menyatakan bahwa pendidikan non-formal diperlukan untuk menambah dan melengkapi pendidikan formal. Bahkan pada ayat 4 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut secara eksplisit disebutkan bahwa majelis taklim merupakan bagian dari pendidikan non-formal. Hal ini sekali lagi menunjukkan bahwa majelis taklim merupakan bagian penting dari Sistim Pendidikan Nasional.

Sebagai bagian dari Sistim Pendidikan Nasional, majelis taklim melaksanakan fungsinya pada tataran non-formal, yang lebih fleksibel, terbuka, dan merupakan salah satu solusi yang seharusnya memberikan peluang kepada masyarakat untuk menambah dan melengkapi pengetahuan yang kurang atau tidak sempat mereka peroleh pada pendidikan formal, khususnya dalam aspek keagamaan. Kedudukan majelis taklim yang demikian semakin mendapat dukungan dari masyarakat yang indikasinya bisa dilihat semakin berkembangnya majelis taklim dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan pertumbuhan kuantitas majelis taklim di seluruh Indonesia berdasarkan data yang terdapat di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI.

Tabel 1:

Majelis Taklim di Indonesia

No

2006/2007

2008/2009

Majelis Taklim

Peserta

Pengajar

Majelis Taklim

Peserta

Pengajar

1

153. 357

9.867.873

375.095

161.879

9.670. 272

366.200

Peserta Laki-Laki

4.002.434

Peserta Perempuan

5.667.838

Sumber: Data diolah dari Laporan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama Tahun 2006 & Tahun 2008.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah majelis taklim di Tanah Air mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006, jumlah majelis taklim adalah sebanyak 153. 357 unit dengan jumlah jama’ah sebanyak 9.867.873 orang dan tenaga pengajar sejumlah 375.095 orang (272.454 orang laki-laki dan 102.641 perempuan). Sedangkan selang dua tahun kemudian jumlah majelis taklim di Indonesia terus mengalami peningkatan menjadi 161.879 unit di tahun 2008. Adapun peserta yang mengikuti majelis taklim di tahun ini sebanyak 9.670. 272 dan didukung tenaga pengajar sejumlah 366.200 orang. Salah satu hal yang menarik diperhatikan adalah ternyata dari sejumlah 9.670. 272 orang menjadi anggota majelis taklim di tahun 2008 sebanyak  5.667.838 (58,6%) adalah perempuan atau kaum ibu, baru sisanya laki-laki atau bapak-bapak sebanyak 4.002.434 (41,4%). Hal ini tentu semakin menguatkan asumsi bahwa majelis taklim cenderung menjadi ajang berkumpul, berinteraksi dan arena belajar bagi kalangan perempuan atau ibu-ibu(Anitasari, 2010: 5) meskipun sebenarnya lembaga dakwah ini tidak ditujukan kepada jenis kelamin tertentu.

Daftar Pustaka

Alawiyah, Tuti. 1997. Strategi Dakwah di Lingkungan Majelis Taklim. Bandung: Mizan. Cetakan Pertama.

Anitasari, Dini. dkk. 2010. Perempuan dan Majelis Taklim: Membicarakan Isu Privat Melalui Ruang Publik Agama. Bandung: Research Repport Rahima April 2010.

Chirzin, M. Habib. 1997. Pesantren dan Pembaharuan. Jakarta: LP3ES. Cetakan Ketiga.

Dewan Redaksi Ensiklopedi. 1994. Ensiklopedi Islam. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. Cetakan Keempat. Jilid 3.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1999. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka. Cetakan Kesepuluh.

Djaelani, Bisri M. 2007. Ensiklopedi Islam. Yogyakarta: Panji Pustaka Yogyakarta.

Huda, H. Nurul (ed.). 1986/1987. Pedoman Majelis Taklim. Jakarta: Koordinasi Dakwah Islam (KODI).

Munawwir, Ahmad Warson. 1997. Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Progresif. Cetakan Keempat Belas.

Saleh, Abdul Rahmah. 2000. Pendidikan Agama dan Keagamaan. Jakarta: PT. Gemawindu Panca Perkasa.

Siregar, H. Imran dan Moh. Shofiuddin. 2003. Pendidikan Agama Luar Sekolah (Studi Tentang Majelis Taklim). Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI.


Yogyakarta, Menjelang Penutupan Tahun 2012.

Iklan

URGENSI REVITALISASI KEARIFAN LOKAL DI TENGAH ANCAMAN BENCANA ALAM DI INDONESIA

Oleh: Pahrudin HM, M.A.

Abstrak

In experiencing life, human being cannot be escaped from nature, especially the natural resources. In order to that, our ancestors have given us immeasurable local knowledges, like the forest restrictions; the depth restrictions; and many more, related to the relation of human being experiencedly with nature. Those indigenous knowledges intended by our ancestors to keeping continuity, preservation and concervation of natural resources that very necessary for human being and life.

This article discusses about the importance of the Indonesian communities’ local knowledges to keeping concervation and preservation of natural resources, like forest; water; river; and farm. Revitalize of local knowledges are significantly in threat of natural disasters at many Indonesian territories, from Aceh in west to Papua in east. In modern living of human, local knowledges still can be use with refer to it benefits and effects for human life and concervation of natural resources.

Key word: revitalize, natural disaster, local knowledge, naturalresources,

 

Pendahuluan

Kepulauan Nusantara sejak dahulu telah dikenal sebagai wilayah yang memiliki beragam sumberdaya alam (natural resources), baik berupa bahan tambang seperti emas; perak; batubara; dan tembaga; maupun berupa hutan yang lebat dan perkebunan yang luas, terutama karet, kelapa sawit dan kakao. Di samping kedua jenis sumberdaya tersebut, Indonesia juga dikenal sebagai kawasan yang memiliki laut yang luas dan sungai-sungai yang beraneka ragamnya. Pendek kata, Indonesia adalah negara yang kaya akan sumberdaya alam yang melimpah sehingga mengemuka suatu ungkapan “tongkat kayu dan batu jadi tanaman” yang mengisyaratkan akan kesuburan negeri ini.

Namun demikian, belakangan ini Indonesia seakan sangat akrab dengan bencana alam yang ditimbulkan oleh beragam kekayaan sumberdaya alam yang dimilikinya. Berdasarkan hasil interview Kompas (23 Februari 2010) dengan Koordinator Pusat Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Ridwan Yunus, jenis bencana yang melanda wilayah Indonesia didominasi banjir yang mencapai 35% dari total 6.632 kali bencana, disusul kekeringan (18%), tanah longsor, angin topan dan kebakaran, masing-masing 11%, sedangkan bencana banjir yang disusul tanah longsor tercatat sebanyak 3%. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam sebuah laporannya merilis jumlah bencana alam yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2011 mencapai angka 1.598 (www.okezonenews.com. 30 Desember 2011). Masih berdasarkan data BNPB, bencana alam hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin puting beliung merupakan jenis bencana alam yang paling banyak (89%) melanda Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir (2002-2011).

Bencana alam hidrometeorologi seperti tanah longsor terjadi di mana-mana, mulai dari Aceh di ujung barat hingga Papua di bagian timur Indonensia. Begitu juga dengan banjir bandang yang seakan menjadi ‘santapan’ sehari-hari masyarakat Indonesia, bahkan di tempat-tempat yang dulu dikenal memiliki sumberdaya hutan yang luas sehingga tidak memungkinkan terjadinya banjir yang menelan korban jiwa seperti yang terjadi di Wasior Papua dan Aceh tahun 2011 yang lalu. Sumberdaya air juga tidak luput dari bencana karena banyak laut, sungai dan mata air yang sudah tercemar, baik oleh limbah pertambangan maupun oleh beragam aktivitas manusia lainnya (Pahrudin HM, 2010: 143-159). Satu hal yang juga layak dicermati adalah mengemukanya ‘serangan’ ulat bulu di tahun 2011 lalu yang memakan daun-daun pohon di Jawa Timur, kemudian menyebar ke Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat dan Jakarta serta sampai ke Sumatera Utara. Di samping menggunduli pohon-pohon yang ada di wilayah-wilayah tersebut, serangan ulat bulu ini juga mengancam manusia karena sudah memasuki rumah dan menimbulkan gatal-gatal di kulit. Belakangan ini kita juga dikejutkan dengan adanya binatang sejenis serangga (tomcat) yang ‘menyerang’ manusia, khususnya anak-anak, di Surabaya dan kemudian menyebar setidaknya di delapan wilayah di Jawa Timur. Meskipun tidak sampai merenggut korban jiwa, namun ‘serangan’ tomcat membuat tubuh manusia dihinggapinya gatal-gatal dan melepuh seperti terbakar akibat cairan yang dikeluarkannya.

Inilah sekilas realitas yang terjadi dengan masyarakat Indonesia yang mendiami negeri yang dikenal sebagai kawasan yang kaya akan beragam sumberdaya alam dan seharusnya menikmati dampak-dampak positifnya. Di tengah kekhawatiran akan bencana yang bertubi-tubi tersebut, sebenarnya ada banyak cara yang dapat dilakukan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membangun kesadaran untuk menggiatkan kembali (revitalisasi) implementasi beragam kearifan lokal yang berkaitan dengan sumberdaya alam yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Tulisan berikut akan mencoba menghadirkan paparan mengenai kearifan lokal Nusantara dan urgensi merevitalisasinya dalam kehidupan masyarakat kita. Hal ini perlu dilakukan karena para nenek moyang kita sebenarnya telah mewariskan beragam pengetahuan yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan alam sehingga bencana-bencana tersebut di atas dapat dihindari atau paling tidak diminimalisasi kuantitas dan kualitasnya.

Memahami Kearifan Lokal

Para pakar sosiologi, dan juga antropologi, menyakini bahwa dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, manusia tidak akan pernah terlepas dari alam sekitarnya (Rachmad, 2008; Poerwanto, 2008). Meskipun demikian, tidak semua manusia menyadari urgensitas hubungannya dengan alam yang harus selalu dijaga dan dipelihara dalam sebuah keseimbangan yang memungkinkannya terus berlangsung (sustainable). Kelompok manusia yang tidak menyadari pentingnya eksistensi alam dalam kehidupan manusia akan melakukan segala cara sesuai dengan  keinginannya sehingga tidak jarang berimplikasi pada terjadinya beragam ketidakseimbangan bahkan juga bencana. Sementara sebaliknya, manusia yang sadar akan arti penting alam bagi kehidupannya akan memanfaatkannya sesuai kebutuhan dan menciptakan beragam aturan atau metode agar keseimbangannya tetap selalu terjaga atau lestari. Inilah yang kemudian dikenal dalam khazanah ilmu pengetahuan modern dengan ‘kearifan lokal’.

Secara sederhana, kearifan lokal (indigenous knowledge atau local knowledge) dapat dipahami sebagai pengetahuan kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat tertentu yang mencakup di dalamnya sejumlah pengetahuan kebudayaan yang berkaitan dengan model-model pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam secara lestari (Zakaria, 1994: 56). Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa dalam sejarah manusia terdapat orang-orang yang sadar dan peduli akan kelestarian alam dan dari kelompok orang seperti inilah kearifan lokal tersebut berasal. Orang-orang yang memiliki kepedulian alam ini kemudian menciptakan aturan-aturan sederhana yang pada awalnya didapatkan melalui proses trial & error dengan cara meneruskan aktivitas yang diyakini dapat melestarikan alam dan meninggalkan praktek-praktek yang berujung pada kerusakan (Mitchell, 2003: 299). Aturan atau ketentuan dalam format ‘kearifan lokal’ tersebut diciptakan oleh masyarakat dalam terminologi pantangan yang bercorak religius-magis dan aturan adat (Lubis, 2005: 251). Masyarakat dilarang untuk mendekat dan memasuki apalagi memanfaatkan tempat-tempat atau zona-zona yang ditetapkan sebagai ‘larangan’. Agar ketentuan ini menjadi efektif, maka diciptakanlah beragam mitos atau cerita takhayul (superstition) sehingga orang-orang yang bermaksud untuk melakukan aktivitas destruktif menjadi takut. Cerita-cerita tersebut dibuat dalam beragam format, seperti adanya hantu yang menjadi penunggu zona tersebut, atau dapat pula berupa binatang buas yang akan memangsa siapapun yang melakukan aktivitas merusak di kawasan tersebut serta ada juga berupa penyakit aneh yang akan menyerang orang-orang yang bertindak tidak baik di dalamnya.

Merevitalisasi Kearifan Lokal dalam Kehidupan Masyarakat

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa ketentuan kearifan lokal (local knowledge) memang diciptakan dalam format religius-magis yang jika dipandang dengan ‘kacamata’ kemodernan saat ini akan kelihatan aneh dan tidak logis. Namun demikian, jika memperhatikan maksud dan tujuan dibalik mengemukanya beragam kearifan lokal yang ada dalam masyarakat kita maka tentu segala ‘keanehan’ dan ketidaklogisan tersebut akan berubah menjadi kekaguman. Mengemukanya beragam kearifan lokal dalam beragam format yang ada dalam masyarakat Indonesia sesungguhnya bukan hendak menakut-nakuti orang atau agar seseorang ‘menyembah’ sesuatu yang berada diluar kepercayaan agama yang dianutnya, seperti menyekutukan Allah dalam terminologi Islam. Akan tetapi bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumberdaya alam yang ada dalam suatu masyarakat. Kearifan lokal yang ada dan dapat dijumpai di Indonesia mengemuka dalam beragam format sesuai dengan sumberdaya alam yang ada dan dimiliki oleh masyarakatnya. Masyarakat yang memiliki sumberdaya hutan memiliki apa yang dikenal dengan ‘hutan larangan’, dan masyarakat yang memiliki sumberdaya air atau sungai mempunyai kearifan lokal yang biasa dikenal dengan ‘lubuk larangan’. Sedangkan masyarakat yang bermatapencaharian utama sebagai nelayan di laut memiliki ‘pantangan’ untuk tidak terlalu banyak mengambil ikan di tengah laut dan menjaga terumbu karang, adapun masyarakat petani mengenal sistem ‘tumpangsari’ serta membiarkan laba-laba, kumbang dan burung berada di lingkungan pertanian mereka. Adapun masyarakat petani sawah mengenal kearifan lokal berupa pemeliharaan suatu ikan jenis tertentu dan membiarkan ular air berkembang biak di areal persawahan.          

Di tengah ‘serbuan’ bencana alam yang seakan datang silih berganti menerjang negeri ini, ada baiknya kita kembali menengok beragam warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Kearifan lokal yang diwariskan para pendahulu kita tersebut memang bercorak religius-magis yang tidak jarang menakutkan, namun dalam konteks sekarang tidak lagi dipandang demikian karena sebenarnya mengajarkan manusia pada kerendahan hati dan kebutuhan untuk belajar dari suatu komunitas sebelum kita mengajari mereka (Chamber & Richard, 1995: xiii-xiv) . Nenek moyang kita telah mewariskan beragam format kearifan lokal yang bertujuan untuk menjaga kelestarian dan menyelamatkan lingkungan dan sumberdaya alam sehingga dapat selalu dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya.

Beragam analisis mengungkapkan bahwa terjadinya tanah longsor yang dan banjir bandang yang mencapai 11% dari total 6.632 bencana alam di tahun 2010 dan mayoritas (89%) dari total 1.598 bencana alam di tahun 2011 di berbagai daerah di Tanah Air disebabkan oleh kian menyusutnya kualitas dan kuantitas hutan. Pohon-pohon yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap air tidak lagi banyak dan efektif seperti dulu akibat penebangan liar untuk beragam keperluan manusia. Akibatnya tentu dapat ditebak, terjadilah tanah longsong dan banjir bandang. Di sinilah letak urgensi kearifan lokal dalam konteks sumberdaya hutan, yaitu adanya ‘hutan larangan’. Ketentuan ini mengatur suatu kawasan hutan yang tidak boleh dimanfaatkan oleh masyarakat, apalagi ditebangi untuk keperluan apapun. Penentuan ‘hutan larangan’ biasanya ditetapkan berdasarkan pada efektivitasnya dalam menjaga kelestarian lingkungan, seperti di perbukitan; di sepanjang aliran sungai dan dekat dengan sumber mata air warga (Lubis, 2005: 251). Fungsinya sangat jelas agar bukit-bukit yang biasanya mengalami pengikisan oleh air hujan yang berakibat longsoran menjadi terhindari, begitu juga dengan banjir bandang yang dapat terhindari karena banyaknya pohon sehingga air hujan tidak sepenuhnya ditampung oleh sungai dan sebagai resapan air bagi sumber mata air yang biasa dimanfaatkan masyarakat.

Begitu juga dengan kian banyaknya kasus pencemaran sungai dan air akibat beragam keperluan manusia, seperti pertambangan dan lain sebagainya. Kearifan lokal yang dapat ditemukan dalam konteks ini mengemuka dalam format ‘lubuk larangan’, yaitu berupa penetapan zona-zona tertentu di sungai yang tidak boleh didekati dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Di beberapa daerah di Sumatera, ‘lubuk larangan’ diberlakukan terhadap bagian sungai yang terdalam (lubuk) dan memiliki kontur air yang berputar-putar serta berada di suatu tikungan sungai (Pahrudin HM, 2010: 143-159).  Jika mencermati kearifan lokal dalam bingkai ‘lubuk larangan’, maka akan didapatkan beberapa aspek yang sangat berguna bagi kelestarian lingkungan atau ekosisten sungai dan air. Revitalisasi ‘lubuk larangan’ dalam kehidupan masyarakat akan mencakup paling tidak tiga aspek penting dalam kehidupan masyarakat, yaitu ekologis; ekonomis; dan sosio-kultural sekaligus. Menumbuh kembangkan kearifan lokal berupa ‘lubuk larangan’ di tengah masyarakat akan membuat lingkungan atau ekologi menjadi terjaga dan kalau pun sempat menghadapi ancaman degradasi tentu akan dapat dicegah sedini mungkin. Karena penerapan ‘lubuk larangan’ yang efektif, aktivitas pemanfaatan sungai dan air yang dilakukan masyarakat akan terkontrol dan kegiatan-kegiatan destruktif seperti penambangan yang akan berujung pada degradasi lingkungan dapat dihindari. Sedangkan secara ekonomis, efektivitas penerapan ‘lubuk larangan’ akan berimplikasi positif bagi kehidupan masyarakat karena beragam resources yang terdapat dalam zona ‘pantangan’ tersebut, seperti ikan yang memang banyak terdapat di tempat-tempat yang sesuai dengan ketentuan ‘lubuk larangan’, dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Hal ini karena ‘pantangan’ yang ada pada ‘lubuk larangan’ tidak sepenuhnya diberlakukan sepanjang waktu dan sepanjang tahun. Ada waktu-waktu tertentu, biasanya saat lebaran, yang memperbolehkan warga masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan beragam resources yang ada dalam ‘lubuk larangan’ tersebut. Seluruh anggota masyarakat bersama-sama mengambil ikan-ikan yang ada dalam ‘lubuk larangan’ tersebut untuk dikonsumsi oleh keluarga, sedangkan sebagaian besar ikan lainnya dijual oleh desa dan hasil penjualannya digunakan untuk beragam keperluan publik, seperti membantu pembangunan tempat ibadah, sarana kesehatan dan lain sebagainya. Adapun dari aspek sosio-kultural adalah kebersamaan dan kesamarataan beragam lapisan sosial dalam memanfaatkan hasil ‘lubuk larangan’ tanpa memandang status sosial mereka. Di samping itu, ajang ‘pembukaan’ kearifan lokal ini juga dimanfaatkan sebagai pariwisata budaya karena biasanya juga mengetengahkan beragam atraksi budaya masyarakat setempat, khususnya yang berkaitan dengan budaya sungai. Demikianlah sebuah kearifan lokal yang seringkali dianggap sebagai ketinggalan zaman ternyata dapat mengait pada paling tidak tiga aspek penting dalam kehidupan masyarakat.

Masyarakat nelayan juga mengenal kearifan lokal, di antaranya berupa ‘pantangan’ untuk tidak terlalu banyak menangkap ikan di tengah-tengah laut (Mitchell, 2003: 320). Aturan ini sudah lama mengakar dalam masyarakat nelayan, bahkan juga di banyak komunitas nelayan di seluruh dunia, karena dengan mengambil ikan dalam jumlah yang terlalu banyak di tengah-tengah laut, maka kuantitas dan kualitas ikan yang akan berkumpul di tepi laut menjadi sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Dengan minimnya keberadaan ikan di tepi laut, atau laut dangkal, maka nelayan-nelayan yang kebetulan tidak memiliki peralatan tangkap yang lengkap tentu tidak akan kebagian anugerah yang diberikan Tuhan dari laut. Di samping itu, melalui kajian ilmu pengetahuan perikanan dan kelautan modern dapat diketahui bahwa beberapa jenis ikan justru bertelur dan berkembangbiak di tepi laut, atau laut dangkal. Dengan menangkap ikan dalam kuantitas yang besar di tengah-tengah laut di samping akan mematikan kesempatan kelompok nelayan kecil untuk mencari rezeki, juga akan mengganggu keberlanjutan spesies-spesies ikan tersebut di kemudian hari. Kearifan lokal lainnya yang dapat ditemukan dalam komunitas nelayan adalah pelestarian yang mereka lakukan terhadap terumbu karang di laut dan hutan bakau (mangrove) di tepi pantai. Kedua benda ini sangat berarti bagi kelangsungan hidup para nelayan karena terumbu karang dan pohon bakaulah yang menjadi tempat perkembangbiakan beragam spesies ikan. Dengan melakukan perlindungan dan pelestarian terhadap terumbu karang dan bakau, maka kelangsungan hidup beragam spesies ikan akan terus terjaga yang berarti kelangsungan hidup nelayan dan anggota keluarganya juga dapat terus berlanjut.

Kelompok masyarakat lainnya yang di dalamnya dapat ditemukan kearifan lokal yang sudah sangat mengakar adalah masyarakat petani. Kelompok terbesar dalam komposisi penduduk Indoensia ini mengenal sistem ‘tumpangsari’ serta membiarkan laba-laba, kumbang dan burung berada di lingkungan pertanian mereka serta pemeliharaan suatu ikan jenis tertentu dan membiarkan ular air berkembang biak di areal persawahan (Mitchell, 2003: 300). Sistem ‘tumpangsari’ adalah praktek penanaman beragam biji-bijian sebagai bagian dari peladangan berpindah yang banyak meniru kompleksitas dan keragaman sistem vegetasi wilayah sub-tropis dan tropis. Model pertanian ini dilakukan dengan cara menanam beberapa jenis tanaman yang berbeda dalam suatu areal atau petak tanah secara bersamaan. Pada awalnya, sistem pertanian ini dianggap ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan ilmu pertanian modern karena tidak efisien secara kuantitas dan kualitas hasil yang akan didapatkan. Akan tetapi terdapat tujuan yang baik dan penting adanya kearifan lokal ini, yaitu untuk melindungi tanah dari sinar matahari langsung, mengurangi pemanasan langsung pada permukaan tanah, menjaga permukaan tanah dari proses erosi, penggunaan volume tanah secara efisien dan mengurangi kerentananan tanah dari hama dan serangga perusak. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan kecepatan tumbuh beragam tanaman tersebut membuat tanah menjadi permanen, di samping itu juga karena tanahnya selalu ditutupi oleh tanaman tersebut secara terus menerus serta sistem akar tanaman tersebut yang bervariasi.

Hama menjadi momok yang menakutkan bagi para petani karena akan berakibat pada penurunan produktivitas pertanian, bahkan dapat pula gagal sama sekali. Pada tahun 1974, ribuan hektar tanaman padi yang ada di Pulau Jawa dan Bali diserang dan dirusak oleh hama wereng serta memusnahkan 3 juta ton produksi padi (Rigg, 1999: 62-63). Untuk mengatasi hal ini, sistem pengetahuan modern menciptakan beragam varitas padi baru yang diyakini kebal terhadap serbuan hama bernama Latin nilaparvata lugens yang selama ini menyerang padi-padi jenis lokal. Namun demikian, varitas-varitas padi baru ini ternyata tetap diserang wereng yang telah bertransformasi menjadi hama yang berjenis baru juga. Padahal dalam masyarakat petani sebenarnya mengenal suatu kearifan lokal yang selama ini dipakai untuk menangkal hama wereng, yaitu membiarkan suatu jenis kumbang dan laba-laba berkembangbiak di areal pertanian. Kedua spesies hewan yang biasa beraktivitas di daun-daun padi ini menjadikan wereng sebagai salah satu makanannya sehingga secara alami dapat mengontrol populasi wereng yang sering ditakutkan para petani tersebut. Seekor laba-laba, seperti laba-laba serigala (Lyosa pseudoannulata), dapat memangsa 5-15 hama wereng setiap harinya (Rigg, 1999) dan bagaimana jika ada ratusan laba-laba di sawah yang tentunya akan dapat mengurangi hawa ereng secara signifikan.

Di samping wereng, hama ulat juga menjadi sesuatu yang dihindari oleh petani dan masyarakat pada umumnya sebagaimana yang kini banyak terjadi di berbagai daerah di Jawa dan Sumatera. Untuk mengatasi hal ini sebenarnya juga ada pengetahuan lokal yang kini seakan ditinggalkan, yaitu pelestarian beragam jenis burung yang memangsa ulat-ulat tersebut. Namun demikian, seiring dengan kian menipisnya areal hutan yang menjadi habitatnya akibat beragam keperluan manusia, populasi burung pun menjadi berkurang secara drastis sehingga ulat-ulat bulu menjadi semakin merajalela akibat ketiadaan pemangsa alaminya. Ular air dan ikan-ikan kecil juga dibiarkan dan pelihara oleh para petani sawah sebagai pengetahuan lokal yang mereka miliki untuk menghindarkan pertanian mereka dari beragam hama yang terdapat di akar-akar padi mereka. Serbuan ulat bulu di tahun 2011 dan serangga tomcat di beberapa daerah di Jawa Timur di awal 2012 ini bisa jadi merupakan dampak dari penggunaan insektisida yang berlebihan di lahan-lahan pertanian dan perkebunan. Penggunaan obat-obatan kimia memang membuat tanaman tumbuh dengan baik dan lebih cepat, tetapi di sisi lain membuat pemangsa alami hama tanaman dan beragam jenis serangga, seperti laba-laba, burung dan kumbang, juga ikut mati. Akibatnya ulat bulu dan serangga dengan leluasa hidup dan berkembangbiak serta berkeliaran bahkan sampai ke pemukiman masyarakat.

Demikianlah beragam pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat kita, beberapa di antaranya masih tetap dipertahankan dan beberapa di antara yang lainnya sudah dilupakan dan ditinggalkan. Dunia modern yang ditandai dengan penggunaan sepenuhnya nalar ilmiah dalam setiap aktivitas manusia memang sedikit banyak telah menenggelamkan warisan-warisan masa lalu yang ditinggalkan nenek moyang. Nalar ilmiah menjadi satu-satunya indikator penerimaan suatu hal yang dapat dilakukan oleh komunitas masyarakat, jika dianggap tidak logis maka cenderung akan ditinggalkan. Itulah konsekuensi yang harus dialami oleh beragam warisan masa lampau dalam dunia modern. Terdapat banyak dampak yang ditimbulkan oleh modernisasi, baik positif maupun yang dianggap negatif. Efek positif yang dihasilkan oleh modernisasi di antaranya adalah perkembangan peralatan komunikasi dan informasi yang membuat dunia layaknya sebuah perkampungan dalam bingkai ‘globalisasi’ atau desa buana sehingga memungkinkan manusia berinteraksi dengan banyak orang di belahan bumi lainnya. Sedangkan efek negatifnya terjadinya pergeseran nilai dan kepercayaan di tengah-tengah masyarakat dan lain sebagainya (Giddens, 2005; Piliang, 2004a; Piliang, 2004b).

Beragam local knowledge sebagaimana yang dikemukakan di atas memang sangat bernuansa religius-mistis dan cenderung tidak masuk akal dalam nalar modern saat ini. Namun demikian, warisan-warisan nenek moyang kita tersebut sebenarnya memiliki aspek positif yang sangat besar bagi kelangsungan dan kelestarian beragam sumberdaya yang sangat berguna di sekeliling kita. Hutan Larangan, Lubuk Larangan, pelestarian burung dan ular yang keberadaannya dilengkapi dengan bumbu-bumbu mistik yang berkonotasi menakutkan jika dilihat sepintas lalu adalah kegiatan-kegiatan yang ketinggalan zaman. Namun lihatlah manfaat positifnya bagi pelestarian hutan, sumber air dan sungai serta pertanian yang sekian lama terbukti mampu mencegah aktivitas yang berujung pada degradasi sumberdaya alam dan lingkungan sedini mungkin. Bumbu-bumbu mistis yang dianggap tidak logis dalam beragam kearifan lokal tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk mencegah masyarakat dalam melakukan perbuatan yang ‘semena-mena’ terhadap sumberdaya alam tersebut. Karena tingkat pengetahuan masyarakat pada saat itu masih pada taraf teologi, maka aturan dan ketentuan pelestarian sumberdaya alam yang dibuat pun harus mengikuti karakteristik seperti itu. Karena model berpikir manusia pada masa diciptakannya kearifan lokal ini masih belum menggunakan penalaran ilmiah, maka bumbu mistik berupa makhluk gaib dan kekuatan supernatural lainnya menghiasi aturan dan ketentuan tersebut. Hal ini jika meminjam istilah yang dikemukakan oleh Auguste Comte (1798-1857), seorang ilmuan sosial terkemuka asal Perancis yang dianggap sebagai penemu fisika sosial yang pada tahun 1839 diganti menjadi sosiologi. Menurut Comte, perkembangan pemikiran manusia terbagi atau melalui tiga tahapan (fase), yaitu: teologi atau fiktif; metafisik atau abstrak; dan ilmiah atau positif. Pada fase teologi, pemikiran manusia menganggap bahwa semua gejala dihasilkan oleh tindakan langsung dari hal-hal yang supernatural dan berlangsung pada era sebelum 1300. Sedangkan fase kedua (metafisik) berlangsung pada era 1300-1800 yang ditandai dengan pemikiran manusia yang menganggap bahwa semua gejala bukan berasal dari hal-hal yang supernatural seperti pada tahapan pertama, tetapi berasal dari kekuatan-kekuatan abstrak. Terakhir, fase ilmiah yang berlangsung sejak era 1800 yang ditandai dengan model pemikiran manusia yang berlandaskan pada penalaran dan pengamatan yang kelak memunculkan pengetahuan ilmiah (Ritzer & Goodman, 2004: 16-20; Johnson, 1988: 84-86; Jary, 1991: 107-109; Abercrombie, 2006: 104).  Dengan demikian, di dunia modern atau fase ilmiah menurut Comte yang ditandai dengan penggunaan nalar ilmiah sebagai indikator penerimaan sebuah aktivitas, kearifan-kearifan lokal tersebut tetap dapat diterapkan dengan memperhatikan manfaat-manfaat positif yang ditimbulkannya.

Penutup

Beragam bencana alam yang ‘rutin’ menimpa negeri yang dikenal memiliki sumberdaya alam yang kaya ini seharusnya menyadarkan kita akan signifikansi kelestarian alam. Nenek moyang kita telah mewariskan beragam kearifan lokal yang sebenarnya dimaksudkan untuk menjaga kelestarian dan kesinambungan alam dengan beragam sumberdaya di dalamnya. Meskipun dunia modern meniscayakan penggunaan nalar ilmiah dalam beraktivitas, tetapi beragam kearifan lokal tersebut sebenarnya bertujuan sangat baik dan mulia meskipun dibumbui oleh hal-hal yang mistik. Merevitalisasi beragam kearifan lokal yang ada dalam masyarakat Indonesia sudah semestinya gencar dilakukan agar aneka ragam bencana alam dapat diantisipasi atau paling tidak diminimalisasi. Upaya yang dilakukan untuk pelestarian alam dalam bingkai revitalisasi kearifan lokal sehingga beragam bencana alam paling tidak dapat dikurangi tentu tidak cukup hanya dilakukan oleh sekelompok orang saja. Saat ini yang sangat diperlukan adalah kesadaran kolektif segenap komponen masyarakat untuk melestarikan alam melalui revitalisasi kearifan lokal yang dimiliki oleh masing-masing komunitas. Selanjutnya, agar upaya ini dapat berjalan efektif perlu adanya payung hukum, paling tidak berupa peraturan daerah yang mengatur keberadaan kearifan lokal tersebut. Hal ini sebagaimana yang dilakukan di Kabupaten Tapanuli Selatan yang mengeluarkan Peratuan Daerah No. 19/1988 tentang Pengelolaan Lubuk Larangan. Hal yang sama juga dapat dilakukan pada beberapa kearifan lokal masyarakat Indonesia lainnya, seperti Hutan Larangan. Upaya ini sangat mungkin dilakukan seiring dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22/1999 yang memberi peluang bagi pemerintah daerah untuk menata wilayahnya dengan memperhatikan karakteristik budaya dan tradisinya yang khas. ?  Yogyakarta, medio 2011

 

DAFTAR PUSTAKA

 Abercrombie, Nicholas. dkk. 2006. Kamus Sosiologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Caplow, Theodore. 1971. Elementary Sociology. NJ: Prentice-Hall & Englewood Cliffs.

Chamber, Robert. & P. Richards.  1995. ‘Preface’, dalam D.M. Warren dkk. (peny.). The Cultural Dimension of Development: Indigenous Systems. London: Intermediate Technology Publications.

Giddens, Anthony. 2005. Konsekuensi-Konsekuensi Modernitas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Horton, Paul B. & Chester L. Hunt. 1984. Sosiologi. Surabaya: Penerbit Erlangga. Jilid I.

Johnson, Doyle Paul. 1988. Teori Sosiologi Klasik dan Modern. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Jary, David. & Julia Jary. 1991. Collins Dictionary of Sociology. Glasgow: HarperCollins Publishers.

Lubis, Zulkifli B. 2005. Menumbuhkan (Kembali) Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Tapanuli Selatan. Jurnal “Antropologi Indonesia”. Departemen Antropologi Fisipol Universitas Indonesia Jakarta. Volume 29 No. 3 Tahun 2005.

Mitchell, Bruce. dkk. 2003. Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Pahrudin HM. 2010. Menelisik Aktivitas Penambangan Emas di Sungai Tabir-Jambi. Jurnal “Sosiologi Reflektif” Program Studi Sosiologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Volume 4 No. 2 April 2010.

Piliang, Yasraf Amir. 2004a. Dunia Yang Dilipat, Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan. Yogyakarta: Jalasutra.

————————–. 2004b. Posrealitas, Realitas Kebudayaan Dalam Era Metafisika. Yogyakarta: Jalasutra.

Poerwanto, Hari. 2008. Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rigg, J. 1999. Local Knowledge, Expert Knowledge. Dalam J. Rigg (Ed.) The Human Environment. Jakarta: Archipelago Press.

Ritzer, George. & Douglas J. Goodman. 2004. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Kencana.

Zakaria, Y.R. 1994. Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat. Jakarta: Penerbit Walhi.

www.okezonenews.com//bnpb-bencana-alam-terjadi-ditahun-2011. Akses 20 Maret 2012.

www.kompas.com//statistik-bencana-alam. Akses 20 Maret 2012.

www.waspadaonline.com//daftar-bencana-banjir-di-Indonesia. Akses 20 Maret 2012.

HUBUNGAN INDONESIA-AMERIKA SERIKAT (Catatan Menyambut Kedatangan Obama)

Oleh : Pahrudin HM, M.A.

Tidak berapa lama lagi, tepat pada pertengahan Maret 2010 mendatang, orang yang paling berkuasa di plenet bumi ini akan mengunjungi negara yang pernah menjadi tempatnya menghabiskan beberapa tahun di masa kecilnya. Ya, Presiden Amerika Serikat ke-40 Barack Husein Obama, demikian nama lengkapnya yang dibacakan saat pelantikannya di Gedung Putih sekitar setahun yang lalu, akan menyambangi Indonesia. Dalam sejarah hubungan yang terjalin antara Indonesia dengan Amerika Serikat, hampir sebagian besar kepala negara adikuasa itu telah pernah menyambangi negeri ini. Setiap kunjungan yang dilakukan tersebut tentu memiliki cerita dan misi tersendiri tentunya. Namun demikian, apa sesungguhnya informasi yang dapat diungkapkan mengenai kunjungan kepala negara yang dikenal sebagai Polisi Dunia itu kali ini?

Dalam pidato pelantikannya di hadapan ribuan masyarakat Amerika dan disaksikan jutaan pasang mata di seluruh dunia, Obama memang akan mengambil kebijakan yang berbeda terhadap dunia, khususnya dunia Islam. Jika di masa-masa pendahulunya, terutama sekali yang dilakukan oleh George W. Bush dalam dua periode pemerintahannya, kebijakan yang diterapkan oleh Amerika lebih bersifat kekerasan (hard policy) seperti yang tampak dengan invasi Amerika terhadap Irak dan Afghanistan, namun di masa Obama akan dilakukan soft policy. Beberapa bulan setelah pelantikannya, Obama menyampaikan pidatonya di sebuah negeri Islam yang terletak di Benua Afrika, Mesir. Pada awalnya, banyak yang berharap dan memprediksi bahwa pidato mengenai kebijakannya terhadap dunia Islam itu disampaikan di Indonesia, tetapi ternyata Obama lebih memilih Mesir karena mungkin berdasarkan pertimbangan kedekatan negeri Fir’aun tersebut dengan salah satu mitranya sekaligus dianggap sebagai sumber pertikaian di Timur Tengah, Israel. Dalam pidatonya, Obama mengakui sumbangsih dan andil besar dunia Islam bagi dunia, bahkan dengan tidak sungkan-sungkan Obama menyitir beberapa ayat al-Qur’an dan Hadis yang menjadi sesuatu yang asing bagi seorang kepala negara Barat seperti Amerika Serikat.

Penerapan kebijakan baru yang akan diterapkan oleh Obama terhadap dunia tidak hanya sampai di situ. Beberapa waktu lalu, tepatnya sebelum pemilu 2009, salah satu sosok penting yang menjadi ujung tombak kebijakan Amerika terhadap dunia, Mentri Luar Negeri Hillary Clinton, mengunjungi Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya seperti Korea dan Jepang. Implementasi kebijakan yang dicanangkan oleh Obama terus dilakukan, baik melaluinya secara langsung maupun melalui para wakilnya seperti para duta besar negara adikuasa tersebut di berbagai belahan dunia.

Pertengahan Maret 2010 ini Obama akan mengunjungi Indonesia. Banyak orang tentu sangat mengharapkan kedatangannya ke negara tempat ia beberapa tahun menghabiskan masa kecilnya sekaligus juga mengunjungi para keluarga dari ayah tirinya yang ada di Indonesia. Salah satu bentuk antusiasme menyambut kedatangan Obama mungkin dapat disaksikan dengan hadirnya patung Obama di masa kecilnya di Taman Menteng yang sekarang telah dipindahkan ke Sekolah Dasar Menteng tempat ia pernbah bersekolah dahulu setelah mendapat banyak kritikan dari masyarakat.

Di samping hendak bernostalgia untuk mengunjungi keluarganya yang ada di negeri ini sekalugus juga melihat tempat-tempat yang pernah ada dalam sejarah hidupnya, kedatangan Obama ke Indonesia tentu memiliki misi yang jauh lebih penting. Sebagai negara adikuasa yang kini mulai banyak dikritik dan mendapat tentangan dari banyak pihak dan kalangan, kedatangan Obama tentu ingin memperlihatkan kebijakan Amerika di bawahnya yang berbeda dengan pendahulu-pendahulunya. Hal ini penting dilakukan karena posisi Amerika dalam kancah percaturan dunia tidaklah sekuat dahulu, meskipun secara militer negara ini masih jauh mengungguli negara manapun di dunia ini, akan tetapi riak-riak penentangan mulai tampak dan berani tampil ke permukaan. Contohnya adalah kekuatan China yang memperlihatkan kemajuan dalam segala bidang yang sangat signifikan dan ‘kebandelan’ Iran dengan program nuklirnya yang terus bertahan meskipun ditekan dengan segala macam cara serta kekuatan ‘pembangkangan’ yang terus diperlihatkan beberapa negara di Amerika Latin seperi Bolivia, Venezuela dan tentunya Kuba. Dengan kondisi semacam ini, mau tidak mau Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Obama harus terus mencari dukungan dengan cara membangun citra yang positif dari seluruh dunia.

Bagi Indonesia, kunjungan Obama yang segera akan terealisasi dalam waktu dekat tentu berdampak signifikan bagi pentingnya hubungan antara kedua negara. Di samping secara emosional adanya kedekatan yang terjalin karena masa kecil Obama yang kental dengan negeri ini, Indonesia tentu membutuhkan dukungan Amerika dalam segala bidang untuk dapat senantiasa membangun negeri ini. Dari aspek ekonomi, Indonesia tentu membutuhkan dukungan finansial Amerika untuk membantu perekonomian dari keterpurukan sedangkan dari sisi militer Indonesia membutuhkan bantuan militer untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negeri ini.

Dengan demikian, hubungan yang kelak makin terjalin erat dengan kunjungan Obama adalah hubungan simbiosis mutualisme atau hubungan yang saling memetik hasilnya. Dengan menjalin hubungan yang kian erat dengan Indonesia, Amerika akan mendapatkan citra yang positif dari dunia, khususnya dengan dunia Islam. Sebagai negara dengan komunitas Muslim terbesar di dunia sekaligus menerapkan sistem demokrasi, peran Indonesia tentu sangat diperlukan dan diharapkan untuk mendongkrak popularitas Amerika di mata dunia pada umunya dan dunia Islam pada khususnya. Sementara bagi Indonesia, dengan kedekatan emosional yang ada ditambah dengan jalinan di segala bidang lainnya, maka keterbatasan Indonesia dalam beragam aspek akan mampu dibantu oleh Amerika.

Meskipun demikian, satu hal yang perlu diperhatikan dan diwaspadai adalah manfaat yang diperoleh oleh masing-masing pihak dalam hubungan semacam ini. Sebuah hubungan yang baik dan ideal dalam jalinan simbiosis mutualisme adalah hasil yang diperoleh oleh kedua belah pihak adalah seimbang atau sama rata dan masing-masing pihak harus berdiri seimbang, tidak ada yang merasa lebih besar dibanding yang lainnya. Dalam konteks ini, hubungan yang terjalin antara Amerika Serikat dan Indonesia adalah hubungan yang setara dan seimbang sehingga hasil yang didapatkan oleh keduanya adalah sama dan seimbang pula. Di samping itu, hubungan yang terjalin tersebut harus dirasakan manfaat positifnya bagi masing-masing pihak dan tidak berdampak negatif bagi keduanya.

Sebagai negara yang kerapkali berada pada posisi tawar yang lemah sebagai konsekuensi dari negara dunia ketiga, apakah hubungan semacam ini dapat diterapkan dengan hasil yang diharapkan sebagaimana tersebut di atas? Kita tunggu saja realisasi janji manis Obama yang hendak menempatkan seluruh negara, utamanya negara-negara Islam, dalam posisi yang setara dalam berinteraksi dengan Amerika Serikat.

Redefenisi Haji

Oleh: Pahrudin HM, M.A.

Ibadah haji merupakan salah satu dari lima rukun yang menjadi penopang bangunan agama Islam. Ia terdiri dari rangkaian aktivitas yang melibatkan fisik dan spiritual yang menguras tenaga. Aktivitas ibadah ini dimulai dengan niat untuk melaksanakan haji dan memakai pakaian ihram, berlanjut dengan kegiatan mengelilingi ka’bah sebanyak tujuh kali atau yang biasa dikenal dengan thawaf, diteruskan dengan berlari-lari kecil antara bukit shafa dan marwa (sa’i), kemudian berdiam (wukuf) di padang Arafah, berdiam sejenak (mabit) di Muzdalifah, bermalam di Mina dan diakhiri dengan melontar jumarat.

Kalangan sejarawan Islam meyakini bahwa aktivitas ibadah semacam ini telah ada jauh sebelum datangnya Nabi Muhammad. Dengan kata lain dapat diungkapkan bahwa ibadah haji di era Islam adalah penyempurnaan dari ritual sama yang dilakukan umat-umat terdahulu. Hal ini dapat dimengerti karena kalangan umat Islam meyakini bahwa nabi-nabi terdahulu juga mengajarkan Islam kepada segenap umatnya dan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah penyempurna dari ajaran-ajaran terdahulu tersebut. Keyakinan ini bersumber dari banyak dalil, baik yang berasal dari al-Qur’an maupun Hadits yang merupakan pegangan bagi umat Islam.

Ibadah haji merupakan suatu kewajiban yang mesti dilakukan bagi muslim yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Seluruh kaum muslim dari segenap penjuru dunia yang berkemampuan berkumpul di Mekkah yang merupakan pusat aktivitas ritual ini untuk melaksanakan serangkaian ibadah haji. Ritual agung dan suci ini dapat dikatakan sebagai pertemuan tahunan antara segenap kaum muslim dari seluruh pelosok bumi ini, meskipun diantara mereka tidak saling mengenal, tetapi pada hakekatnya mereka bersaudara. Persaudaraan dalam Islam memang tidak memandang status sosial, etnisitas, perbedaan warna kulit, bahasa bahkan adat istiadat, asalkan ia seorang pemeluk Islam maka ia adalah saudara. Di kota Mekkah inilah semuanya berkumpul untuk bersama-sama melakukan serangkaian ritual haji dan sebagai ibadah tambahan, biasanya diteruskan dengan mengunjungi tempat-tempat yang memiliki aspek historis dengan Islam. Tempat-tempat tersebut yang paling utama adalah Madinah dengan segudang nilai historisnya dengan perjuangan Rasulullah serta beberapa tempat lain seputar Mekkah dan lain sebagainya.

Tak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan ibadah haji telah lama menjadi magnet bagi kaum muslim di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Dari tahun ke tahun, minat kaum muslim untuk menunaikan rukun Islam kelima ini makin meningkat sehingga cenderung tak terkendali. Menyikapi realitas ini, maka Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam salah satu pertemuaannya beberapa tahun yang lalu mengambil kebijakan untuk menerapkan kuota bagi setiap negeri muslim di dunia yang warganya akan berhaji. Indonesia sebagai sebuah negara muslim terbesar di dunia mendapat jatah kuota terbesar dibanding negara lainnya karena dengan jumlah penduduk mencapai 220 juta jiwa, maka negeri kepulauan ini mendapat kuota 200-an ribu orang jamaah setiap musim haji. Kebijakan ini pun belakangan ini dinilai belum efektif untuk ‘membendung’ hasrat kaum muslim, karena terbukti setiap musim haji terjadi penumpukan daftar tunggu pelaksaan haji. Untuk menyebut salah satu contoh konkrit adalah apa yang terjadi di salah satu desa di Kabupaten Merangin-Jambi, dimana jatah kursi yang tersedia untuk wilayah ini telah terpenuhi hingga tahun 2014, artinya beberapa calon jamaah yang berasal dari wilayah ini harus mengantri hingga beberapa tahun ke depan untuk mendapat kesempatan berangkat ke tanah suci. Implikasinya adalah baru-baru ini pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan baru yaitu membatasi pelaksnaan ibadah haji bagi setiap muslim hanya untuk satu kali seumur hidup. Kuota-kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi diprioritaskan untuk kaum muslim yang akan melaksanakan ibadah haji untuk pertama kalinya.

Meskipun demikian, ibadah haji sepertinya telah menjadi tujuan akhir dari implementasi peribadatan seorang seorang muslim. Terbukti dengan tetap tingginya minat kaum muslim untuk kembali mengunjungi Baitullah, walaupun telah melaksanakannya, bahkan tidak jarang yang telah menunaikannya lebih dari dua kali. Beberapa cara pun dilakukan banyak kaum muslim agar tetap dapat melaksanakan haji untuk yang kesekian kalinya, di antaranya dengan mendaftarkan diri menggunakan identitas yang berbeda dengan persyaratan sebelumnya. Jika sebelumnya ia menggunakan identitas daerah tertentu, maka agar dapat berhaji kembali ia menggunakan identitas yang dikeluarkan di daerah tertentu lainnya. Cara ini terbukti cukup efektif untuk menyiasati adanya kebijakan berhaji hanya sekali saja yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia.

Memperhatikan begitu besarnya minat umat Islam untuk menunaikan ibadah haji dapat dimengerti karena sebagian besar kaum muslim beranggapan bahwa mereka mencari nafkah dengan tujuan akhir untuk mengunjungi Baitullah. Tidak mengherankan jika kemudian kita temui banyak kaum muslim yang sampai-sampai harus menjual harta benda berupa sawah, ladang, binatang ternak, perhiasan dan lain sebagainya demi merealisasikan keinginan mereka untuk berhaji.

Jika dilihat lebih mendalam, terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi terus membludaknya kuantitas kaum muslim yang melaksanakan haji dari waktu ke waktu. Faktor yang jelas mengemuka ke permukaan adalah keinginan untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima, setelah syahadat, shalat, zakat, dan puasa. Latar belakang ini hampir pasti akan mengemuka setiap kali penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, sebenarnya ada latar belakang lain yang juga turun mewarnai perjalanan haji seorang muslim menuju Baitullah dan ziarah ke Madinah. Motivasi yang cenderung tersembunyi dimaksud adalah untuk lebih meningkatkan status sosial di tengah masyarakat.

Tak dapat dipungkiri bahwa sebagai negeri berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia telah lama dikenal sebagai kawasan yang memiliki kultur dan budaya Islam yang mengakar kuat. Salah satu budaya di negeri ini adalah menganggap seorang muslim yang bergelar haji adalah segalanya. Tidak mengherankan jika dijumpai kemudian suatu kenyataan bahwa hampir tak ada orang muslim terkenal dan kaya di Indonesia yang tak bergelar haji, dari presiden hingga pemuka masyarakat di pelosok pedesaan. Status haji yang disandang seseorang memiliki arti yang istimewa di tengah-tengah masyarakat, dihormati, disegani, dituruti segala titahnya. Dapat dimengerti memang jika kemudian masyarakat muslim berbondong-bondong melaksanakan ibadah yang memusatkan aktivitas ritualnya di Mekkah ini.
Meskipun demikian, jika memperhatikan lebih jauh kondisi yang dialami masyarakat muslim yang menjadi penghuni mayoritas negeri ini, maka niscaya perasaan kita akan menjadi miris. Sungguh sebuah realitas yang kontradiktif. Di satu sisi sebagian kaum muslim berbondong-bondong ingin melaksanakan haji yang memerlukan biaya hingga puluhan juta rupiah rupiah, bahkan rela masuk daftar tunggu untuk beberapa tahun ke depan sekalipun, sementara sebagian yang lain hidup di tengah ketidakpastian. Sebagian lain sibuk memikirkan berapa uang belanja yang akan dibawa kelak di tanah suci, sementara di sisi lain sebagian pusing memikirkan harga sembako, BBM, listrik, dan biaya pendidikan anak-anak yang terus merambat naik. Beberapa kaum muslim yang berkecukupan senantiasa terbersit hasrat dalam hatinya untuk dapat melaksanakan ibadah haji setiap tahun, dalam dadanya selalu memendam kerinduan untuk kembali memenuhi panggilan Allah dengan mengunjungi Baitullah dan menziarahi makam nabi-Nya. Kenyataan ini tidak sepenuhnya dapat disalahkan karena ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam, artinya belum dianggap sempurna Islam seseorang karena salah satu rukunnya belum terpenuhi. Akan tetapi, bukankah yang diwajibkan adalah satu kali saja untuk seumur hidup seorang muslim, sedangkan selebihnya adalah sunnah yang kualitasnya berada dibawah sebuah kewajiban dalam hirarki hukum Islam.

Jika seorang muslim yang berkecukupan dan telah melaksanakan haji untuk sekali saja mau jeli ada banyak cara pengabdian kepada Allah dan mensyukuri nikmatnya selain beribadah haji berkali-kali. Beberapa keluarga, kerabat dan handai taulan bahkan tetangga terdekat rumah kita setiap saat hidup dalam ketidakmenentuan akibat kemiskinan yang terus mendera. Di sinilah lahan untuk implementasi dari kesalehan sosial seorang muslim, apalagi seorang yang memiliki kecukupan harta dan telah berhaji pula. Kesalehan sosial seorang muslim tidak kalah penting dan utamanya dari kesalehan pribadi yang salah satunya mewujud dalam dimensi peribadatan haji di tanah suci. Hal ini sebenarnya telah dikemukakan oleh Rasulullah yang menganjurkan seorang muslim untuk memperhatikan saudaranya, terutama yang terdekat dengan rumahnya. Bahkan, sampai hal yang terkecil dan sepintas tak berarti apa-apa sekalipun menjadi perhatian Rasulullah yang mencerminkan kepedulian kita terhadap sesama, utamanya tetangga terdekat rumah. Hal ini, misalnya, mengemuka dalam sebuah hadits: “Jika kamu memasak makanan, maka perbanyaklah kuahnya dan bagikanlah kepada tetangga-tetanggamu”. Begitu mulianya apa yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada umatnya yang berarti kepedulian kita kepada sesama yang ditimpa kekurangan, apalagi dengan dana haji yang bernilai puluhan juta tersebut.
Dapat dipastikan bahwa ongkos yang dikeluarkan oleh seorang muslim untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Meskipun demikian, ongkos yang senantiasa menggunung ini seakan tak menyurutkan niat kaum muslim untuk melaksanakan rukun Islam kelima ini. Ada baiknya puluhan juta rupiah yang diperuntukkan untuk keperluan melaksanakan ibadah ibadah haji untuk kesekian kalinya tersebut dipergunakan untuk memberdayakan masyarakat sekitar yang tidak jarang terdiri dari saudara, kerabat dan tetangganya. Jumlah sebesar ini tentu akan semakin banyak jika masing-masing muslim yang hendak melaksanakan haji untuk yang kedua dan seterusnya mau mengurungkan niatnya yang setiap musim penyelenggarakan haji semakin membludak. Jika setiap tahun kuota jamaah haji Indonesia adalah 220.000 orang, maka hampir lima puluh persennya adalah jamaah yang hendak melaksanakan haji untuk yang kedua kalinya, bahkan lebih, maka didapatkan 110.000 orang yang dananya dapat diinvestasikan dalam bentuk ibadah lain yang bersifat sosial. Artinya, dari jumlah tersebut terkumpul dana minimal 3 miliar lebih setiap tahunnya dengan asumsi bahwa jamaah yang berangkat haji mengeluarkan dana minimal 30 juta. Dengan dana sebesar itu tentu dapat diperuntukkan untuk membangun sentra-sentra perekonomian sebagai lapangan pekerjaan yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk menjadi lebih baik. Bagi masyarakat Sumatera yang sebagian besar hidup pada sektor pertanian dan perkebunan, maka dengan dana ini dapat membuka lahan pertanian dan perkebunan baru yang diperuntukkan bagi kalangan yang tidak memiliki apa-apa. Begitu juga dengan masyarakat yang berada di berbagai wilayah lainnya, seperti Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan lainnya sebagainya. Kebijakan yang akan diambil nantinya tentu berdasarkan sumberdaya yang ada dan tersedia di tempat tersebut.

Sepintas lalu ide ini terkesan terlalu bombastis karena tidak mudah untuk menyadarkan masyarakat untuk menginvestasikan dananya untuk pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, penulis meyakini bahwa ide ini bukanlah sesuatu yang tidak mungkin diterapkan di kemudian hari, tergantung pada kemauan kita untuk bersama-sama memberikan pengarahan kepada masyarakat muslim bahwa kesalehan sosial yang salah satunya mewujud dalam pemberdayaan masyarakat yang banyak ditekankan dalam al-Qur’an dan Hadits adalah lebih penting dibandingkan melaksanakan haji berkali-kali sementara di sisi lain tetangga dan warganya serba kekurangan. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk pencerahan masyarakat, misalnya dengan memasukkannya dalam setiap materi khutbah Jum’at, pengajian-pengajian dan majelis-majelis taklim yang banyak bertebaran di negeri ini serta melalui tulisan-tulisan di berbagai media dan liputan-liputan televisi. Langkah konkrit dalam upaya ini dapat dilakukan dengan cara mengarahkan keluarga, tetangga dan warga sekitarnya mengimplementasikan hal ini.
Jika masing-masing kita mau dan mampu melaksanakan hal ini maka niscaya kemiskinan dan kebodohan yang menimpa hampir sebagian besar bangsa ini lambat laun akan berkurang. Hal ini dapat terjadi karena masing-masing umat muslim yang merupakan bagian terbesar negeri ini telah memiliki penghasilan tetap dari pekerjaan yang merupakan sumbangsih dana ‘rencana haji kedua’ orang-orang muslim kaya negeri ini. Dengan penghasilan tersebut, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya, menyekolahkan anak-anaknya hingga pada akhirnya kesejahteraan senantiasa menghinggapi masyarakat negeri ini sehingga welfare state yang selama ini didengungkan dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, Amin.