Tag Archives: Karet

Kebijakan Perkebunan Karet Rakyat di Indonesia

Oleh: Pahrudin HM, M.A.

Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan karet di tengah masyarakat Indonesia berdampak signifikan terhadap kehidupannya. Berawal dari ketertarikan terhadap keberhasilan yang dicapai oleh perusahaan-perusahaan Belanda dalam mengusahakan komoditas ekspor ini, masyarakat Indonesia, khususnya di Sumatra dan Kalimantan, mulai mengusahakan tanaman yang disadap getahnya ini. Pada awalnya hanya diusahakan dalam areal yang terbatas di antara tanaman-tanaman lainnya, namun lambat laun mulai diusahakan di areal tersendiri dan dalam skala yang cukup besar.

Melihat begitu besar dan luasnya pengaruh positif perkebunan karet bagi perekonomian bangsa dan masyarakat Indonesia, setelah merdeka pemerintah melakukan upaya untuk menata sistem perkebunan karet di dalam negeri. Sebagai langkah awal, pemerintah Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno menasionalisasi perusahaan-perusahaan perkebunan milik Belanda yang banyak tersebar di Sumatra, Jawa, dan Kalimantan, seperti di Sumatra Utara, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu dan berbagai wilayah di Pulau Jawa dan Kalimantan Selatan. Setelah melakukan pengambilalihan, selanjutnya pemerintah mengambil kebijakan untuk menata perusahaan-perusahaan perkebunan karet tersebut agar hasil yang didapatkan menjadi lebih baik untuk membantu perekonomian bangsa yang baru merdeka pada saat itu. Kebijakan penataan perusahaan-perkebunan karet ini dimulai tahun 1958 pada masa Orde Lama dengan adanya Perusahaan Perkebunan Negara Baru atau yang dikenal dengan PPN Baru untuk membiayai upaya perebutan Irian Barat yang saat itu masih dikuasai oleh Belanda. Di antara langkah penting yang dilakukan pemerintah saat itu adalah mengganti seluruh manajemen perusahaan dengan orang-orang Indonesia.

Kebijakan penataan perkebunan karet yang telah dimulai pada masa Orde Lama dilanjutkan kembali pada masa Orde Baru pada dasawarsa 1967-1977. Satu aspek yang membedakan sistem penataan dan pengelolaan perkebunan karet di masa Orde Baru dengan di masa sebelumnya adalah penataan perkebunan karet dilakukan secara lebih komprehensif dengan memasukkan perkebunan karet rakyat dalam pengaturan pemerintah. Jika di masa Orde Lama perkebunan karet disamaratakan, baik yang dikelola oleh perusahaan maupun yang dikelola secara mandiri oleh rakyat, tetapi di masa Orde Lama perkebunan karet rakyat mendapatkan porsi tersendiri. Pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto ini mengambil kebijakan pengelolaan perkebunan karet dengan membaginya menjadi: Perkebunan Besar dengan sistem manajemen Perseroan Terbatas Perkebunan (PTP) dan Perkebunan Rakyat dengan sistem Perkebunan Inti rakyat atau PIR.

Pada masa Orde Baru, pemerintah menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada politik ekonomi pasar bebas, sementara di sisi lain laju inflasi kian tidak terkendali. Akibatnya, pemerintah merasa perlu menata ulang sistem perkebunan yang selama ini diterapkan agar segala permasalahan yang timbul dapat segera teratasi. Upaya perombakan tersebut terealisasi dengan terbentuknya Perseroan Terbatas Perkebunan (PTP), yaitu suatu lembaga perekonomian yang sah dan didukung penuh oleh pemerintah yang berusaha untuk mengejar keuntungan ekonomis sebesar-besarnya. Hingga saat ini tercatat telah ada 29 PTP yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari PTP I di wilayah Propinsi Aceh (NAD) hingga PTP XXIX di Surabaya yang wilayah kerjanya mencakup daerah Jawa Timur dan Kalimantan Timur.

Meskipun demikian,  ternyata  inovasi yang terjadi dalam bidang ini tidak berhenti hanya sampai di situ. Pada tahun 1977 pemerintah menerapkan kebijakan baru yang mendasarkan diri pada upaya untuk memberdayakan perkebunan yang dimiliki oleh rakyat agar terorganisasi dengan baik dan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Hasilnya terbentuklah Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang ditandai dengan penerapan Necleus Estate System (NES) yang berfungsi untuk membina perkebunan rakyat dengan pembiayaan, terutama bersumber dari keuntungan yang diperoleh dari PTP, serta bantuan dari luar negeri. Kebijakan ini pertama kali diterapkan di Tabenan (Sumatera Selatan) dan Langsa (Aceh) pada tahun 1977 yang dibiayai oleh Bank Dunia dan kemudian terus dikembangkan, bahkan antara tahun 1980-1981 telah mencapai 10 lokasi PIR. Pemilihan lokasi NES berdasarkan atas potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut, yaitu potensi perkebunan, baik dari aspek teknik agricultural maupun ekonomi.  Kebijakan perkebunan rakyat dengan pola PIR ini dilakukan sebagai upaya menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat petani karet miskin yang sering kalah bersaing dengan perusahaan besar. Pola PIR dilakukan dengan memberdayakan perusahaan besar yang berfungsi sebagai inti untuk membantu petani karet (plasma) sehingga terjalin hubungan yang saling menguntungkan. Pola ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan  petani karet yang selama ini berada pada posisi yang kecil dan juga berfungsi untuk merangsang kenaikan produksi.

Melihat kondisi petani PIR mengalami masalah ketidakmampuan untuk melunasi kreditnya, penjualan bahan olah karet (bokar) keluar inti, mutu bokar yang rendah dan beragam serta eksploitasi tanaman karet yang berlebihan, maka sejak tahun 1991 pemerintah tidak lagi mengembangkan perkebunan karet melalui Pola PIR. Setelah cukup lama dalam kevakuman, akhirnya pada tahun 2006 pemerintah mengambil kebijakan untuk kembali memperhatikan eksistensi karet rakyat melalui Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan. Kebijakan pemerintah ini ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 117/PMK.06/2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP). Peraturan Menteri Pertanian tahun 2006 di atas dijadikan acuan dan pedoman dalam upaya pemerintah membantu eksistensi para petani karet rakyat melalui program revitalisasi perkebunan, sedangkan Peraturan Menteri Keuangan tahun 2006 tersebut berfungsi sebagai acuan dalam membiayai program tersebut. Program Revitalisasi Perkebunan adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung kredit investasi perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah dengan melibatkan perusahaan di bidang usaha perkebunan sebagai mitra dalam pengembangan perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil.

Yogyakarta, Menjelang Akhir 2012

Daftar Bacaan

Ahmad, Rofiq. 1998. Perkebunan; Dari NES Ke PIR. Jakarta: Puspa Swara. Cetakan Pertama.

Forum Pengkajian Perkaretan, 1994. Konsepsi Pembangunan Jangka Panjang Perkaretan Indonesia (1994-2019). Jakarta : Kerjasama PPPA dan GPKI.

Padmo, Soegijanto. 2004. ‘Perusahaan Tanaman Karet di Sumatera Timur’ dalam Bunga Rampai Sejarah Sosial-Ekonomi Indonesia. Yogyakarta: Aditya Media-Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Edisi Pertama.

Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 117/PMK.06/2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP).

Zed, Mestika. 2002. ‘Ekonomi Dualistis Palembang pada Periode Kolonial Akhir’ dalam J. Thomas Lindblad (ed.). Fondasi Historis Ekonomi Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM. Cetakan Pertama.

Iklan

Sekilas Sejarah Karet di Indonesia

Oleh: Pahrudin HM, M.A.

Sebagai negara agraris, Indonesia sudah lama dikenal sebagai kawasan yang subur bahkan jauh sebelum negeri ini mendapatkan kemerdekaannya. Beragam tumbuhan dan tanaman dapat tumbuh dengan baik di hampir setiap jengkal tanah bumi yang dilalui oleh garis katulistiwa ini. Tidak mengherankan jika melihat jutaan hektar beragam tanaman terhampar luas di Nusantara ini, baik yang ditanam dan diusahakan oleh masyarakat secara mandiri maupun oleh perusahaan-perusahaan. Keadaan tanahnya yang sangat baik untuk dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk mengusahakan beragam tanaman, baik yang berorientasi pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun yang ditujukan untuk kebutuhan ekspor. Mulai dari padi, palawija, kopi, cengkeh, dan kayu manis, hingga karet dan kelapa sawit dapat tumbuh subur dan berhasil sangat memuaskan di bumi Indonesia. Salah satu jenis tanaman yang banyak diusahakan di Indonesia sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu adalah karet. Jenis karet pertama yang diusahakan di Indonesia adalah karet alami Asia Tenggara (ficus elastica) yang sudah mulai ditanam sejak tahun 1860-an di berbagai perkebunan di Jawa. Karet jenis ini pada awalnya adalah tanaman karet liar yang tidak sengaja ditanami alias tumbuh secara alami di hutan di kawasan Asia Tenggara. Karet jenis ini dikenal dengan beragam nama di beberapa tempat dan daerah di Sumatera, seperti di Palembang dengan sebutan rambung dan karet batang di Bengkulu. Akan tetapi karena dianggap kurang produktif, akhirnya pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan jenis baru (Castiloa Elastica atau Hevea Brasiliensis) yang ditemukan oleh Michele de Cuneo pada tahun 1493 di Amerika Selatan. Pengalihan penanaman karet dari ficus elastica ke jenis baru (Castiloa Elastica atau Hevea Brasiliensis) yang didatangkan dari kawasan Amerika Selatan ini karena kebijakan pemerintah kolonial Belanda untuk memenuhi tingginya permintaan karet di pasaran yang salah satunya akibat makin pesatnya perkembangan industri ban. Jenis ini adalah tanaman karet tahunan yang mempunyai kehidupan ekonomis antara 25-30 tahun. Pohonnya dapat diproduksi getah (latex)-nya ketika telah berdiameter 45 cm dan berketinggian 100 cm di atas pangkal akar atau ketika telah berumur 5 atau 6 tahun. Karet jenis ini dapat tumbuh, terutama, di dataran rendah yang beriklim tropis dengan temperatur udara antara 24-28 derajat Celsius dengan curah hujan tahun 2.000 mm. Setelah dilakukan serangkaian penanaman percobaan, ternyata karet jenis ini cocok untuk ditanam dan diusahakan di Nusantara karena iklim dan kondisi tanahnya memang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkannya. Sebagai upaya mewujudkan keinginan untuk menaikkan produksi agar terpenuhinya permintaan pasar yang besar sehingga berimplikasi pada peningkatan pendapatan negara, maka pemerintah kolonial Belanda membuka lahan perkebunan karet. Lokasi yang dipilih sebagai tempat pengusahaan tanaman karet jenis baru ini adalah Sumatra Timur yang mencakup Sumatra Selatan, Jambi dan Bengkulu karena lahan yang tersedia di kawasan ini masih sangat luas. Tahun 1902 merupakan tahun pertama pengusahaan jenis karet baru di Sumatra Timur yang dilakukan perusahaan Inggris, Harrison & Crossfield Company, yang sudah berpengalaman di Malaysia, diikuti oleh perusahaan Belgia, Sociente Financiere des Caoutchoues, pada tahun 1909, dan perusahaan patungan Belanda-Amerika, Hollands Amerikaanse Plantage Maatschappij (HAPM), pada tahun 1910-1911. Peningkatan harga karet di pasaran di rentang tahun 1910 dan 1911 membuat beragam perusahaan yang berafiliasi dengan pemerintah kolonial Belanda ini terus menambah jumlah areal perekebunannya. Meskipun pada tahun 1920-1921 terjadi kemerosotan harga yang cukup signifikan di pasaran, namun ternyata tidak berlangsung lama karena pada tahun 1922 dan 1926 kembali terjadi peningkatan harga jual di pasaran seiring dengan semakin majunya industri mobil di Amerika. Keuntungan besar dan berlipat ganda yang didapatkan ini tentu berimplikasi positif terhadap perekonomian Belanda, baik di negeri jajahan Indonesia maupun negeri asalnya di Eropa. Melihat keberhasilan yang dicapai oleh perusahaan-perusahan perkebunan Belanda dalam mengusahakan tanaman karet tersebut, terutama akibat fluktuasi harga karet yang tinggi di pasaran dunia, masyarakat pun menjadi tertarik untuk ikut mengusahakan jenis tanaman ini meskipun masih berupa usaha sambilan dari kegiatan utama mereka sebagai petani penanam tanaman pangan, seperti padi dan palawija. Kebiasaan yang dilakukan masyarakat saat itu adalah menanam bibit karet di areal lahan yang sudah dipanen tanaman pangannya atau di areal yang baru dibuka sebelum ditanam tanaman pangan di atasnya. Selanjutnya, karet tersebut dibiarkan begitu saja hingga tiba saat diproduksi getahnya. Pekerjaan penyadapan dilakukan oleh masyarakat pemilik sendiri dengan tanpa melibatkan orang lain. Sedangkan pemasarannya sangat tergantung dengan harga yang ditetapkan oleh perusahaan perkebunan Belanda sebagai satu-satunya penampung karet hasil produksi masyarakat saat itu. Berdasarkan penelusuran terhadap beragam literatur terkait karet di Sumatra, dapat disimpulkan bahwa orang Sumatra sudah menanam karet jenis baru pada tahun 1905. Ini berarti bahwa orang Sumatra sudah tertarik mengusahakan tanaman karet selang beberapa saat saja dari pembukaan perkebunan karet yang dilakukan oleh beragam perusahaan yang berafiliasi dengan Belanda. Lebih lanjut dikatakan bahwa di hampir semua distrik di Jambi, orang-orang lokal sudah menanam salah satu jenis tanaman komoditas ekspor ini. Hal yang sama juga terjadi di Palembang, Bengkulu, Komering, Rawas, dan daerah-daerah hulu dan hilir Sungai Musi. Pendek kata, karet sudah menjadi primadona yang menarik hati setiap warga masyarakat di Sumatra untuk mengusahakannya. Hal ini dapat dimengerti karena permintaan pasar yang tinggi membuat harga jualnya melambung sehingga pada gilirannya membuat kesejahteraan masyarakat semakin terangkat dan membaik.

Yogyakarta, 2012

Daftar Bacaan

Ahmad, Rofiq. 1998. Perkebunan; Dari NES Ke PIR. Jakarta: Puspa Swara. Cetakan Pertama.

Departemen Pertanian RI. 1989. Industri Perkebunan Besar di Indonesia. Jakarta: Deptan-PT. Alogo Sejahtera.

Forum Pengkajian Perkaretan, 1994. Konsepsi Pembangunan Jangka Panjang Perkaretan Indonesia (1994-2019). Jakarta : Kerjasama PPPA dan GPKI.

Locher-Scholten, E.B. 2002. ‘Berdirinya Kekuasaan Kolonial di Jambi: Peran Ganda Politik dan Ekonomi’. dalam Fondasi Historis Ekonomi Indonesia. J. Thomas Lindblad (ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Pusat Studi Sosial Asia Tenggara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Cetakan Pertama.

Padmo, Soegijanto. 2004. ‘Perusahaan Tanaman Karet di Sumatera Timur’ dalam Bunga Rampai Sejarah Sosial-Ekonomi Indonesia. Yogyakarta: Aditya Media-Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Edisi Pertama.

Pahrudin HM. 2009. ‘Relasi Patronase Dalam Pengelolaan Perkebunan Karet Rakyat’. Jurnal Sosiologi Reflektif Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Volume 3, Nomor 2, April 2009.

Purwanto, Bambang. 2002. ‘Ekonomi Karet Rakyat Indonesia Tahun 1890-an Sampai 1940’. dalam J. Thomas Lindblad (ed.). Fondasi Historis Ekonomi Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM. Cetakan Pertama.

Tim Penulis Penebar Swadaya. 2006. Karet, Budi Daya dan Pengolahan serta Strategi Pemasaran. Depok: PT. Penebar Swadaya. Cetakan Kedua Belas.

Zed, Mestika. 2002. ‘Ekonomi Dualistis Palembang pada Periode Kolonial Akhir’ dalam J. Thomas Lindblad (ed.). Fondasi Historis Ekonomi Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM. Cetakan Pertama.