Tag Archives: Kebun Karet Rakyat

Sekilas Sejarah Karet di Indonesia

Oleh: Pahrudin HM, M.A.

Sebagai negara agraris, Indonesia sudah lama dikenal sebagai kawasan yang subur bahkan jauh sebelum negeri ini mendapatkan kemerdekaannya. Beragam tumbuhan dan tanaman dapat tumbuh dengan baik di hampir setiap jengkal tanah bumi yang dilalui oleh garis katulistiwa ini. Tidak mengherankan jika melihat jutaan hektar beragam tanaman terhampar luas di Nusantara ini, baik yang ditanam dan diusahakan oleh masyarakat secara mandiri maupun oleh perusahaan-perusahaan. Keadaan tanahnya yang sangat baik untuk dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk mengusahakan beragam tanaman, baik yang berorientasi pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun yang ditujukan untuk kebutuhan ekspor. Mulai dari padi, palawija, kopi, cengkeh, dan kayu manis, hingga karet dan kelapa sawit dapat tumbuh subur dan berhasil sangat memuaskan di bumi Indonesia. Salah satu jenis tanaman yang banyak diusahakan di Indonesia sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu adalah karet. Jenis karet pertama yang diusahakan di Indonesia adalah karet alami Asia Tenggara (ficus elastica) yang sudah mulai ditanam sejak tahun 1860-an di berbagai perkebunan di Jawa. Karet jenis ini pada awalnya adalah tanaman karet liar yang tidak sengaja ditanami alias tumbuh secara alami di hutan di kawasan Asia Tenggara. Karet jenis ini dikenal dengan beragam nama di beberapa tempat dan daerah di Sumatera, seperti di Palembang dengan sebutan rambung dan karet batang di Bengkulu. Akan tetapi karena dianggap kurang produktif, akhirnya pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan jenis baru (Castiloa Elastica atau Hevea Brasiliensis) yang ditemukan oleh Michele de Cuneo pada tahun 1493 di Amerika Selatan. Pengalihan penanaman karet dari ficus elastica ke jenis baru (Castiloa Elastica atau Hevea Brasiliensis) yang didatangkan dari kawasan Amerika Selatan ini karena kebijakan pemerintah kolonial Belanda untuk memenuhi tingginya permintaan karet di pasaran yang salah satunya akibat makin pesatnya perkembangan industri ban. Jenis ini adalah tanaman karet tahunan yang mempunyai kehidupan ekonomis antara 25-30 tahun. Pohonnya dapat diproduksi getah (latex)-nya ketika telah berdiameter 45 cm dan berketinggian 100 cm di atas pangkal akar atau ketika telah berumur 5 atau 6 tahun. Karet jenis ini dapat tumbuh, terutama, di dataran rendah yang beriklim tropis dengan temperatur udara antara 24-28 derajat Celsius dengan curah hujan tahun 2.000 mm. Setelah dilakukan serangkaian penanaman percobaan, ternyata karet jenis ini cocok untuk ditanam dan diusahakan di Nusantara karena iklim dan kondisi tanahnya memang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkannya. Sebagai upaya mewujudkan keinginan untuk menaikkan produksi agar terpenuhinya permintaan pasar yang besar sehingga berimplikasi pada peningkatan pendapatan negara, maka pemerintah kolonial Belanda membuka lahan perkebunan karet. Lokasi yang dipilih sebagai tempat pengusahaan tanaman karet jenis baru ini adalah Sumatra Timur yang mencakup Sumatra Selatan, Jambi dan Bengkulu karena lahan yang tersedia di kawasan ini masih sangat luas. Tahun 1902 merupakan tahun pertama pengusahaan jenis karet baru di Sumatra Timur yang dilakukan perusahaan Inggris, Harrison & Crossfield Company, yang sudah berpengalaman di Malaysia, diikuti oleh perusahaan Belgia, Sociente Financiere des Caoutchoues, pada tahun 1909, dan perusahaan patungan Belanda-Amerika, Hollands Amerikaanse Plantage Maatschappij (HAPM), pada tahun 1910-1911. Peningkatan harga karet di pasaran di rentang tahun 1910 dan 1911 membuat beragam perusahaan yang berafiliasi dengan pemerintah kolonial Belanda ini terus menambah jumlah areal perekebunannya. Meskipun pada tahun 1920-1921 terjadi kemerosotan harga yang cukup signifikan di pasaran, namun ternyata tidak berlangsung lama karena pada tahun 1922 dan 1926 kembali terjadi peningkatan harga jual di pasaran seiring dengan semakin majunya industri mobil di Amerika. Keuntungan besar dan berlipat ganda yang didapatkan ini tentu berimplikasi positif terhadap perekonomian Belanda, baik di negeri jajahan Indonesia maupun negeri asalnya di Eropa. Melihat keberhasilan yang dicapai oleh perusahaan-perusahan perkebunan Belanda dalam mengusahakan tanaman karet tersebut, terutama akibat fluktuasi harga karet yang tinggi di pasaran dunia, masyarakat pun menjadi tertarik untuk ikut mengusahakan jenis tanaman ini meskipun masih berupa usaha sambilan dari kegiatan utama mereka sebagai petani penanam tanaman pangan, seperti padi dan palawija. Kebiasaan yang dilakukan masyarakat saat itu adalah menanam bibit karet di areal lahan yang sudah dipanen tanaman pangannya atau di areal yang baru dibuka sebelum ditanam tanaman pangan di atasnya. Selanjutnya, karet tersebut dibiarkan begitu saja hingga tiba saat diproduksi getahnya. Pekerjaan penyadapan dilakukan oleh masyarakat pemilik sendiri dengan tanpa melibatkan orang lain. Sedangkan pemasarannya sangat tergantung dengan harga yang ditetapkan oleh perusahaan perkebunan Belanda sebagai satu-satunya penampung karet hasil produksi masyarakat saat itu. Berdasarkan penelusuran terhadap beragam literatur terkait karet di Sumatra, dapat disimpulkan bahwa orang Sumatra sudah menanam karet jenis baru pada tahun 1905. Ini berarti bahwa orang Sumatra sudah tertarik mengusahakan tanaman karet selang beberapa saat saja dari pembukaan perkebunan karet yang dilakukan oleh beragam perusahaan yang berafiliasi dengan Belanda. Lebih lanjut dikatakan bahwa di hampir semua distrik di Jambi, orang-orang lokal sudah menanam salah satu jenis tanaman komoditas ekspor ini. Hal yang sama juga terjadi di Palembang, Bengkulu, Komering, Rawas, dan daerah-daerah hulu dan hilir Sungai Musi. Pendek kata, karet sudah menjadi primadona yang menarik hati setiap warga masyarakat di Sumatra untuk mengusahakannya. Hal ini dapat dimengerti karena permintaan pasar yang tinggi membuat harga jualnya melambung sehingga pada gilirannya membuat kesejahteraan masyarakat semakin terangkat dan membaik.

Yogyakarta, 2012

Daftar Bacaan

Ahmad, Rofiq. 1998. Perkebunan; Dari NES Ke PIR. Jakarta: Puspa Swara. Cetakan Pertama.

Departemen Pertanian RI. 1989. Industri Perkebunan Besar di Indonesia. Jakarta: Deptan-PT. Alogo Sejahtera.

Forum Pengkajian Perkaretan, 1994. Konsepsi Pembangunan Jangka Panjang Perkaretan Indonesia (1994-2019). Jakarta : Kerjasama PPPA dan GPKI.

Locher-Scholten, E.B. 2002. ‘Berdirinya Kekuasaan Kolonial di Jambi: Peran Ganda Politik dan Ekonomi’. dalam Fondasi Historis Ekonomi Indonesia. J. Thomas Lindblad (ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Pusat Studi Sosial Asia Tenggara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Cetakan Pertama.

Padmo, Soegijanto. 2004. ‘Perusahaan Tanaman Karet di Sumatera Timur’ dalam Bunga Rampai Sejarah Sosial-Ekonomi Indonesia. Yogyakarta: Aditya Media-Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Edisi Pertama.

Pahrudin HM. 2009. ‘Relasi Patronase Dalam Pengelolaan Perkebunan Karet Rakyat’. Jurnal Sosiologi Reflektif Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Volume 3, Nomor 2, April 2009.

Purwanto, Bambang. 2002. ‘Ekonomi Karet Rakyat Indonesia Tahun 1890-an Sampai 1940’. dalam J. Thomas Lindblad (ed.). Fondasi Historis Ekonomi Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM. Cetakan Pertama.

Tim Penulis Penebar Swadaya. 2006. Karet, Budi Daya dan Pengolahan serta Strategi Pemasaran. Depok: PT. Penebar Swadaya. Cetakan Kedua Belas.

Zed, Mestika. 2002. ‘Ekonomi Dualistis Palembang pada Periode Kolonial Akhir’ dalam J. Thomas Lindblad (ed.). Fondasi Historis Ekonomi Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM. Cetakan Pertama.

Kondisi Sosial Masyarakat Tabir Ilir-Jambi

Oleh : Pahrudin HM, M.A.

Jambi adalah salah satu provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Berbatasan dengan Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau dan Bengkulu. Provinsi ini memiliki areal perkebunan karet dan kelapa sawit yang telah sejak lama menjadi tumpuan hidup masyarakatnya. Salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang memiliki areal perkebunan karet dan kelapa sawit yang cukup luas adalah Kabupaten Merangin. Kabupaten ini pada awalnya bernama Kabupaten Sarolangun Bangko atau yang biasa disingkat dengan Sarko. Namun setelah era reformasi bergulir, beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Jambi mengalami pemekaran termasuk di dalamnya Kabupaten Sarko yang berubah menjadi Kabupaten Merangin dengan ibukotanya Bangko dan Kabupaten Sarolangun.

Seiring dengan pemekaran wilayah kabupaten tersebut, kecamatan-kecamatan yang ada di dalamnya pun mengalami hal yang serupa. Kecamatan Tabir yang dahulu mencakup wilayah yang luas dalam Kabupaten Merangin pun mengalami pemekaran. Kecamatan ini berkembang menjadi beberapa kecamatan, seperti Tabir Ulu yang berpusat di Muara Jernih, Tabir Ilir yang berpusat di Rantau Limau Manis, Margo Tabir di Margoyoso dan lain sebagainya. Salah satu wilayah pemekaran Kecamatan Tabir yang cukup menyita perhatian adalah Tabir Ilir karena di samping memiliki sumberdaya alam berupa perkebunan karet dan kelapa sawit yang cukup luas, juga menjadi salah satu wilayah yang didominasi para penduduk asli. Sedangkan beberapa wilayah lainnya, seperti Margo Tabir, Tabir Selatan dan Tabir Lintas merupakan wilayah yang didominasi para pendatang yang sebagian besar berasal dari Jawa.

Berbicara mengenai Tabir Ilir, tentu tidak bisa dilepaskan dari Desa Rantau Limau Manis. Desa ini sebelumnya termasuk dalam kategori daerah terpencil atau pelosok karena lokasinya yang jauh dari pusat kota, baik dari ibukota propinsi (Jambi) maupun ibukota kabupaten (Bangko). Namun demikian, setelah terjadinya pemekaran maka lambat laun isolasi yang selama ini mengiringi desa ini mulai hilang seiring dengan pembangunan jalan yang menghubungkannya dengan wilayah sekitarnya.

Untuk menjangkau desa yang dikelilingi oleh sejumlah areal perkebunan ini, maka dapat memanfaatkan angkutan darat dari kota Jambi dengan jarak tempuh sembilan jam untuk ukuran normal. Hal ini karena beberapa ruas jalan dalam kondisi yang kurang layak untuk ditempuh karena banyak terdapat lubang di sana sini, terutama di saat musim hujan. Saat ini, kondisi jalan yang kurang layak terutama terdapat pada sebagian besar jalan propinsi yang merupakan bagian terbesar jalur ini, di samping jalan negara yang berupa jalan Lintas Sumatera.

Setelah sampai di kota Bangko, perjalanan dilanjutkan dengan kendaraan yang berukuran lebih kecil (angkutan pedesaan) yang memang diperuntukkan untuk menempuh perjalanan melalui pedesaan yang ada di Kabupaten Merangin. Jarak tempuh yang mesti dilalui untuk mencapai desa ini dari kota Bangko adalah tiga jam perjalanan dalam kondisi normal, karena kondisi jalan yang juga kurang baik. Perjalanan ini pun harus dibagi dua, karena satu jam perjalanan ditempuh dari kota Bangko menuju kota kecamatan Tabir, Rantau Panjang. Perjalanan kemudian dilanjutkan juga dengan angkutan pedesaan selama dua jam untuk mencapai desa lokasi penelitian ini. Sepanjang perjalanan, kita akan menemui beraneka ragam desa dengan bermacam karakteristik. Satu desa terlihat begitu tertata rapi sistem pemukimanannya, kehidupan masyarakatnya terlihat begitu makmur terutama tampak pada beragam fasilitas yang milikinya. Tetapi pada desa lainnya justru terlihat sebaliknya, terkesan kumuh dan memiliki fasilitas apa adanya sesuai kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat desa tersebut.

Desa Rantau Limau Manis ini terletak di pinggiran sungai Tabir yang bersumber dari Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci-Jambi, dan bermuara di Sungai Batanghari yang merupakan salah satu sungai terbesar di Sumatera. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat desa ini, dan juga hampir sebagian besar desa yang ada di Propinsi Jambi, merupakan masyarakat sungai, karena sejak dahulu aktivitas masyarakatnya banyak menggunakan sarana sungai sebagaimana yang umumnya juga banyak dijumpai di hampir sebagian besar wilayah pulau Sumatera.[1] Sungai juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan mencuci, mandi dan buang hajat. Meskipun demikian, beberapa tahun belakangan ini hanya sebagian kecil masyarakat saja yang masih melakukan hal serupa karena di beberapa rumah telah tersedia kamar mandi dan fasilitas mencuci yang modern.

Sebelum dilakukan pemekaran kecamatan pada tahun 2006,  Rantau Limau Manis merupakan wilayah desa paling terpencil atau desa terakhir dalam Kecamatan Tabir yang dapat ditempuh menggunakan angkutan darat, selebihnya harus menggunakan sarana angkutan sungai. Namun demikian pada tahun 1999, jalan yang melintasi desa ini telah diaspal sehingga cukup membantu masyarakat melakukan aktivitas kesehariannya. Walaupun demikian sangat disayangkan ternyata pengaspalan jalan yang cukup baik ini tidak dilakukan di kawasan desa lainnya yang dilintasi jalur ini. Padahal ruas jalan terbesar justru terdapat di wilayah desa lainnya sehingga setelah memasuki wilayah kecamatan Tabir kita mesti disuguhi kondisi jalan yang rusak baru kemudian menjumpai jalan yang diaspal cukup baik. Dapat dimengerti memang bahwa umumnya masyarakat desa lain yang dilintasi jalur menuju Desa Rantau Limau Manis ini kurang memiliki tingkat ekonomi dan politik yang tinggi dan kuat sehingga mampu melakukan bargaining position di tingkat pengambil kebijakan di pemerintahan daerah. Hal ini terbukti dengan keberhasilan lobi yang dilakukan oleh masyarakat desa ini kepada bupati untuk pengaspalan jalan desa dan beragam kondisi yang ada di desa ini dengan beragam fasilitas yang dimilikinya hanya dapat disamai oleh ibu kota kecamatan Tabir, Rantau Panjang.

Rumah-rumah penduduk berdiri berjejer di sepanjang jalan yang dilalui, walaupun terkesan kurang rapi, tetapi cukup tertata dengan baik. Jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya paling dekat sekitar lima meter, bahkan di beberapa sudut desa ada yang sampai berjarak puluhan meter. Hal ini karena tradisi yang berlaku di desa ini adalah dalam membangun rumah biasanya mesti berdekatan dengan keluarga dan kerabat sendiri atau paling tidak orang yang telah dikenal. Apalagi bagi yang memiliki anak perempuan, maka menjadi kewajiban orang tua untuk menyiapkan rumah bagi anaknya jika kelak berumah tangga. Hal ini dilakukan oleh masyarakat desa ini di samping untuk memudahkan saling silaturrahmi, juga agar senantiasa dapat menjaga kedekatan emosional antar sesama keluarga.

Sebagian besar rumah yang ada di desa ini telah dibangun dengan sistem konstruksi modern, yaitu menggunakan semen dan lain sebagainya. Perubahan konstruksi bangunan yang ada di desa ini dapat dikatakan terjadi baru belakangan ini saja setelah masyarakat mengenal jenis konstruksi beton yang ternyata lebih kuat dan mudah untuk dikerjakan. Di samping itu, jenis bahan bangunan ini mudah didapat seiring dengan terbukanya jalur transportasi darat yang menghubungkan ke kota terdekat. Meskipun demikian, masih banyak juga dijumpai masyarakat yang masih menggunakan konstruksi lama atau memakai kayu sebagai bahan baku utama.[2] Bentuk bangunannya pun beragam, tetapi sebagian besar bergaya khas Melayu yang atapnya berbentuk lonjong dilengkapi dengan semacam serambi di sisi-sisinya. Lokasi lain yang juga dipilih masyarakat sebagai tempat pemukiman adalah pinggiran sungai yang memang telah lama menjadi urat nadi wilayah ini. Meskipun demikian, lokasi ini dipilih oleh masyarakat yang telah tinggal lama di tempat tersebut yang digunakan untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang ada. Bentuk rumahnya pun tak jauh berbeda dengan yang ada di sepanjang jalan, tetapi biasanya berbentuk panggung (tingkat) untuk mengantisipasi terhadap luapan air sungai yang rutin terjadi.

Untuk menggantikan lokasi pinggir sungai sebagai lahan pemukiman yang kurang diminati lagi, masyarakat juga memanfaatkan areal perkebunan sebagai lokasi pemukiman. Hal ini biasanya dilakukan oleh para pekerja penyadap karet yang merupakan penduduk pendatang dari berbagai daerah di luar desa ini. Meskipun demikian, beberapa tahun belakangan ini masyarakat asli desa ini pun turut membangun rumah di lokasi ini berbaur dengan penduduk pendatang tersebut. Hal ini ditambah lagi dengan keberadaan program transmigrasi yang dilakukan pemerintah, di mana areal pemukiman yang diperuntukkan bagi kalangan transmigran berada tidak jauh dari desa dan perkebunan warga yang menambah ramai suasana yang dahulunya hanya ditinggali warga setempat. Tidak mengherankan jika kemudian muncul pemukiman-pemukiman baru di sekitar desa, karena dengan alasan efektivitas rumah di lokasi perkebunan mereka. Bahkan, banyak di antara mereka yang tetap membangun rumah di lokasi perkebunan meskipun sebenarnya telah memiliki rumah di desa. Realitas ini berdampak pada makin luasnya wilayah pemukiman desa, di samping implikasi lainnya yaitu makin sulitnya mengumpulkan masyarakat jika ada keperluan karena makin berpencarnya keberadaan mereka tersebut.

Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan yang berlaku di wilayah ini adalah pemerintahan desa yang dipegang oleh seorang kepala desa atau disini biasa disebut rio.[3] Seorang kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui sebuah pemilihan yang diadakan oleh suatu panitia yang dibentuk. Calon-calon yang dipilih biasanya mengajukan diri secara pribadi dengan cara mendaftarkan diri pada panitia pemilihan dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang mesti dipenuhi. Bisa juga calon-calon walaupun tetap mengatasnamakan pribadi. Pada masa lalu, terutama sebelum era reformasi bergulir, calon-calon yang akan maju pada pemilihan kepala desa harus berasal dari kontestan pemilu yang dominan di desa ini, walaupun hal ini tidak diisyaratkan secara tertulis. Meskipun demikian, pernah juga ada calon kepala desa yang berasal dari partai politik yang tidak dominan di desa ini dan berhasil memenangkan kursi kepala desa. Namun demikian, hal sedemikian baru terjadi sekali dalam sejarah pemilihan kepala desa yang hingga saat ini telah diadakan sebanyak sepuluh kali sejak era pemerintahan orde baru. Calon-calon kepala desa yang akan maju dalam pemilihan haruslah orang yang sudah dikenal segala kemampuannya oleh masyarakat, diutamakan yang berpendidikan dan biasanya berasal dari keluarga atau keturunan pendiri atau tokoh masyarakat desa ini.

Dalam sejarah desa ini, jabatan kepala desa selalu dipegang oleh dua golongan yang ada di desa ini, yaitu kalangan ulama dan pemangku (birokrat) yang secara bergantian memegang tampuk pemerintahan desa ini, walaupun sebenarnya hal ini tanpa direncanakan sebelumnya. Dengan kategorisasi seperti ini, seringkali terjadi gesekan yang berupa riak-riak kecil di tengah masyarakat jika salah satu pihak tidak berhasil memenangkan pemilihan.Kondisi seperti ini biasanya berujung pada timbulnya rasa ketidakpuasan di kalangan tertentu hingga menghendaki pelengseran jabatan kepala desa. Bahkan, beberapa tahun sebelum era reformasi bergulir di negeri ini, Desa Rantau Limau Manis telah beberapa kali mengalami pergantian pucuk pimpinan yang bukan pada waktunya.

Dalam melakukan tugasnya sehari-hari, seorang kepala desa dibantu oleh seorang Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan (Pembangunan, Pemerintahan dan Budaya), di samping lembaga-lembaga lain yang dibentuk untuk mengurusi permasalahan khusus, seperti Lembaga Pengembangan Masyarakat (LPM) serta Karang Taruna. Meskipun demikian, sekarang ini sedang dipersiapkan dan sudah disahkan oleh DPRD Kabupaten Merangin untuk menjadi sebuah wilayah kelurahan yang merupakan pusat kota kecamatan atas pemekaran wilayah administrasi Kecamatan Tabir menjadi Kecamatan Tabir Ilir.

Tabel 1

Pembagian Wilayah Desa Rantau Limau Manis

No Nama Pedusunan Cakupan Wilayah
1

2

3

Dusun Bukit Jung

Dusun Muaro Mendelang

Dusun Rantau Palembang

RT 01 dan RT 04

RT 05 – RT 07

RT 08 – RT 10

Sumber: Buku Profil Desa Rantau Limau Manis, 2008

Desa ini terbagi menjadi tiga wilayah pedusunan dan terdiri dari sepuluh Rukun Tetangga (RT) yang masing-masing wilayah pedusunan dipimpin oleh seorang kepala dusun yang disini lazim disebut dengan Palimo atau Panglima dan ketua RT. Meskipun demikian, sebagaimana lazimnya yang ada di pemerintahan desa pada umumnya, Desa Rantau Limau Manis tidak mengenal apa yang dinamakan Rukun Warga (RW).

Sejarah Berdirinya Desa

Menurut penuturan beberapa pemuka masyarakat yang terdiri dari tetua adat setempat,[4] desa ini telah terbentuk jauh sebelum kedatangan penjajah Belanda. Pada awalnya, pemukiman penduduk desa ini berada di wilayah Dusun Tunggul Bulin (kini Desa Tunggul Bulin) yang merupakan cikal bakal terbentuknya Desa Rantau Limau Manis. Bahkan pada awalnya, wilayah desa mencakup beberapa wilayah desa sekitar yang sekarang ada. Para pemukimnya pun terdiri dari  alias masih bersaudara yang terikat satu dengan yang lainnya. Baru kemudian setelah berdatangan para pendatang dari bermacam-macam daerah yang kemudian membentuk komunitas sendiri dan akhirnya membentuk wilayah tersendiri. Orang-orang yang datang dari belantara timur desa ini, tepatnya wilayah peladangan Muara Teleh, kemudian membentuk pemukiman di bagian barat desa ini hingga menjadi Desa Ulak Makam saat ini.

Sedangkan para pendatang membuka beragam pemukiman baru di sekitar desa ini. Misalnya, komunitas transmigran yang sebagian besar berasal dari Pulau Jawa atas prakarsa dan fasilitas pemerintah membuka pemukiman baru di wilayah timur, utara dan selatan desa. Pemukiman-pemukiman baru ini kemudian membentuk bermacam-macam unit transmigrasi yang selanjutnya menjelma menjadi desa-desa baru yang berdiri sendiri. Adapun orang-orang yang berasal dari Palembang, Padang, Kerinci dan Medan biasanya hanya pendatang musiman yang hanya pada beberapa perkebunan yang ada di desa ini. Meskipun demikian, terdapat beberapa orang di antara mereka yang kemudian menetap di desa ini karena telah mendapatkan pekerjaan yang tetap atau menikah dengan penduduk setempat.

Sebagaimana yang banyak dibicarakan orang, bahwa Desa Rantau Limau Manis sangat terkenal dengan perkebunan karetnya. Komoditas ekspor ini memang erat kaitannya dengan kebiasaan masyarakatnya yang gemar bertani dan berkunjung dari satu daerah ke daerah lainnya. Menurut penuturan beberapa tetua desa dan tokoh masyarakat,[5] Rantau Limau Manis adalah sebuah desa yang dapat dikategorikan sebagai salah satu wilayah desa paling awal yang melakukan pengelolaan karet yang dilakukan oleh rakyat di Kabupaten Merangin, meskipun tidak ditemukan adanya bukti tertulis yang menyebutkannya.

Satu-satunya fakta yang dapat dijadikan bukti adalah beberapa areal perkebunan karet yang sudah tua dan berumur hampir seabad yang diyakini merupakan karet tertua yang ada di wilayah ini. Areal ini diyakini sebagai tempat penanaman karet pertama yang dilakukan nenek moyang masyarakat desa ini. Bibit-bibit karet tersebut mereka dapatkan dari Singapura sekitar tahun 1890-an dengan cara dimasukkan ke dalam peti yang terbuat dari kayu dan terkunci rapat, kemudian dibawa berlayar ke desa ini dengan menggunakan perahu. Pada saat itu, mereka karet saja dengan pertimbangan ketatnya blokade yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda. Sejak saat itulah masyarakat wilayah ini mulai berkenalan dan bersentuhan dengan tanaman langka yang bernama karet tersebut. Hal ini kiranya sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Padmo yang menyebutkan bahwa beberapa orang dari Nusantara dikirim untuk mengunjungi beberapa perkebunan karet yang ada di semenanjung Malaka dan membeli bibitnya di sana serta mengusahakannya di tanah air.[6]

Tahun 1930-an merupakan saat sejarah awal yang menggembirakan bagi petani karet di desa ini karena saat itu areal perkebunan karet yang diusahakan oleh masyarakat sudah sedemikian luas. Tanaman karet tidak lagi menjadi hak monopoli kalangan tertentu dalam masyarakat, tetapi hampir sebagian besar masyarakat telah memiliki perkebunan karet sendiri. Meskipun demikian, orang-orang kaya dan mampu tetap mendominasi sektor ini dengan memiliki areal perkebunan yang lebih luas. Hal ini dapat dimengerti karena untuk mengusahakan komoditas ekspor ini pasti membutuhkan dana yang tidak sedikit, mulai dari membuka hutan untuk areal perkebunan, memelihara dan menjaganya dari beragam hama yang mengancam pertumbuhannya, menyadapnya hingga menjualnya.

Seiring dengan makin luasnya areal perkebunan karet yang membutuhkan penanganan ekstra, sementara masyarakat yang ada tidak mampu menangani karena jumlah mereka yang terbatas, di samping juga karena masing-masing sibuk dengan tugasnya sendiri, maka masyarakat setempat berinisiatif untuk mendatangkan pekerja dari wilayah lain yang masih dalam propinsi Jambi yaitu dari Kerinci. Masyarakat Kerinci saat itu memang sangat membutuhkan pekerjaan karena hasil yang mereka dapatkan dari mengusahakan tanaman kayu manis tidak mencukupi hingga mereka menerima tawaran dari masyarakat Desa Rantau Limau Manis. Sejak saat itu, mulailah orang-orang dari luar daerah mengadu nasib di desa ini dan diperkenalkan dengan tanaman karet serta dipekerjakan di sektor ini.

Setelah beberapa saat orang-orang Kerinci mendominasi pengelolaan perkebunan karet di wilayah ini sebagai penyadap karet, maka pada tahun 1970-an secara berangsur-angsur mereka mulai menarik diri dari pekerjaan ini. Hal ini terjadi karena usaha perkebunan kayu manis yang mereka usahakan di Kerinci mulai menampakkan hasil yang menggembirakan karena laku keras di pasaran dengan harga yang tinggi. Di samping itu juga disebabkan banyaknya anggota keluarga mereka yang diterima menjadi pegawai negeri dan menduduki beragam jabatan di pemerintahan daerah dengan penghasilan yang cukup besar sehingga dapat menjamin kehidupan mereka. Menyikapi kenyataan ini, para pengusaha karet di desa ini cukup dibuat pusing juga sehingga akhirnya seorang pemilik perkebunan karet terbesar di wilayah ini berinisiatif untuk mendatangkan orang-orang Jawa, terutama dari Pati Jawa Tengah, yang telah lama dikenal sebagai pekerja yang ulet untuk dipekerjakan di sektor perkebunan karet rakyat di desa ini. Tindakan serupa diikuti oleh pemilik perkebunan karet lainnya sehingga jumlah pekerja yang datang dari Pati di desa ini mencapai angka ribuan hingga saat ini.

Para pekerja di sektor ini datang dengan membawa beberapa anggota keluarga yang biasanya terdiri dari seorang isteri dan satu orang anak laki-laki, atau minimal seorang laki-laki. Untuk melakukan pekerjaan di sektor ini maka diterapkan kebijakan dengan membagi beberapa hektar kebun untuk dikerjakan oleh beberapa orang. Biasanya beberapa hektar kebun karet tersebut hanya dikerjakan oleh satu keluarga dengan maksud agar hasil yang didapatkan dari pengelolaan itu tidak berpindah kepada orang lain atau berkumpul pada mereka saja. Selanjutnya, jika keberadaan mereka di sektor ini dianggap telah tua serta semakin lanjut usia dan tidak sanggup lagi bekerja, maka segera ia mencarikan gantinya yang biasanya berasal dari anak atau saudaranya untuk bekerja di pemilik perkebunan yang sama sehingga keberlangsungannya tetap terjaga, bahkan hingga saat ini.

Penguasaan perkebunan karet di desa ini sebagian besar dimiliki oleh kalangan ulama dan pemangku  yang merupakan golongan terpandang dan kaya dalam struktur masyarakat tidak resmi yang ada desa ini. Kedua kalangan ini diyakini dan dianggap merupakan keturunan dari para pendiri dan pemuka desa ini. Perkebunan-perkebunan karet tersebut mereka usahakan sendiri sejak dahulu dan ada juga yang merupakan warisan dari keluarga yang kemudian dikembangkan sehingga mencapai areal yang luas untuk siap dilakukan penyadapan. Orang-orang lain di luar kelompok ini sangat sulit untuk mengusahakannya karena membutuhkan biaya yang besar, meskipun ada beberapa yang mampu melakukannya tetapi dalam jumlah yang relatif sedikit dan seadanya.

Berbeda halnya dengan kondisi yang terjadi di tempat lain, kepemilikan tanah oleh masyarakat Desa Rantau Limau Manis dilakukan dengan tanpa adanya sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Model kepemilikan tanah yang berlaku di tempat ini hanya diakui oleh pemiliknya dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi yang dianggap mengetahuinya. Batas-batas antara satu areal tanah dengan yang lainnya hanya dibuat seadanya dan alami, bahkan seringkali berdasarkan kondisi yang ada di lapangan seperti bukit, sungai, danau dan pohon besar. Beberapa orang memang ada yang memiliki surat yang menerangkan kepemilikan tanah atau lahan tersebut, tetapi hanya dibuat oleh kepala desa setempat dengan mencantumkan saksi-saksi yang mengetahui hal itu. Adanya surat semacam ini dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan agar ketika dilakukan jual beli maka tidak perlu repot-repot lagi menghubungi orang-orang yang dianggap mengetahui keberadaan tanah atau lahan tersebut.  Hal ini dapat terjadi karena memang tanah-tanah dan lahan-lahan tersebut pada awalnya memang berupa hutan belantara yang digarap sesuka hati masyarakat. Dengan telah digarapnya lahan tersebut, maka otomatis telah menjadi miliknya yang sah menurut adat yang berlaku dalam masyarakat desa ini dan orang lain tidak berhak mengklaimnya kecuali setelah dilakukan proses jual beli.

Keadaan Masyarakat

Desa Rantau Limau Manis dapat dikategorikan sebagai wilayah desa dengan jumlah penduduk yang relatif besar jika dibandingkan dengan wilayah lainnya yang ada dalam propinsi Jambi. Angka kelahiran dan kematian berbanding sangat kontradiktif yang berarti bahwa tingkat kelahiran sangat tinggi jika dibandingkan angka kematian. Kenyataan ini makin dikuatkan dengan adanya anggapan yang sudah mendarah daging di tengah masyarakat bahwa banyak anak banyak rezeki. Hal ini berarti secara tidak langsung memotivasi masyarakat untuk memiliki keturunan sebanyak-banyaknya. Dengan ini dapat dipastikan bahwa setiap keluarga minimal memiliki tiga orang anak, padahal hampir setiap datangnya lebaran haji[7] akan ada minimal tiga pasang remaja yang melangsungkan pernikahan.

Realitas demikian bukan lantas mengindikasikan bahwa program pembatasan kelahiran (baca: KB atau Keluarga Berencana) yang dulu pernah menjadi program utama pemerintah tidak menyentuh lapisan masyarakat ini. Program semacam ini tetap berjalan sebagaimana mestinya di tengah masyarakat, tetapi yang mampu memahami dan melaksanakan hanya segelintir orang saja. Hal ini terbukti dengan terus gencarnya penyuluhan program ini di tengah masyarakat, tetapi di sisi lain sebagian besar mereka tetap hidup dengan ‘dogma’ yang telah mereka ketahui sejak nenek moyang mereka dahulu. Kalaupun ada yang benar-benar melaksanakan anjuran pemerintah tersebut, itupun hanya segelintir tersadarkan akan pentingnya program ini bagi mereka dan anak-anak mereka. Bahkan tidak jarang terjadi konflik di tengah masyarakat dalam menyikapi program ini. Satu pihak menganggap bahwa program ini sangat penting untuk mempersiapkan keturunan yang benar-benar berkualitas. Sementara di pihak lain menganggap bahwa program ini tidak lebih sebagai penyelewengan terhadap ajaran Islam, bukankah Allah telah menjamin rezeki setiap manusia, demikian menurut mereka ajaran Islam yang dimaksudkan.

Data statistik hingga Agustus 2005 yang ada di kantor desa setempat mengungkapkan bahwa jumlah penduduk Desa Rantau Limau Manis saat ini adalah 5.700 jiwa. Jumlah ini diyakini akan terus bertambah seiring dengan terus berlangsungnya pernikahan di tengah masyarakat sejalan dengan terus meningkatnya angka kesiapan usia pernikahan di kalangan remaja.[8] Realitas ini mungkin akan bertambah lagi dengan kian banyaknya pendatang yang menetap dan menjadi warga desa setiap waktu seiring dengan meningkatnya jumlah lapangan kerja yang tersedia.

Secara sosial, masyarakat desa ini dikenal ramah dan sangat santun dalam bersikap. Hal ini misalnya minimal terlihat dari penilaian-penilaian yang dilontarkan oleh beberapa pendatang musiman maupun yang telah menetap lama di wilayah ini. Ketika berjumpa bahkan tidak segan-segan mereka menyapa satu sama lainnya, bahkan terhadap orang asing sekalipun. Hal ini mungkin disebabkan oleh budaya mereka yang sangat menjunjung tinggi persaudaraan dan silaturrahmi dengan sesama. Lebih jauh, silahkan perhatikan kata-kata seorang penyadap karet asal Pati, Jawa Tengah mengungkapkan pandangannya berikut ini:

‘Dulu, saat pertama kali ada tawaran untuk bekerja sebagai penyadap karet di Sumatera, aku sempat ragu. Karena, menurut anggapan orang Jawa, terutama di daerahku, orang Sumatera itu keras-keras dan sulit menerima orang lain yang bukan dari kalangan mereka, apalagi untuk kerjasama. Tapi, kemudian aku berhasil diyakinkan oleh beberapa temanku hingga sekarang aku telah tinggal di sini selama hampir dua puluh tahun. Ternyata, orang-orang di sini sangat ramah bahkan terhadap kami yang bukan dari kalangan mereka sekalipun. Aku sangat betah dan nyaman tinggal dan bekerja di sini’.

Meskipun berpredikat sebagai penduduk mayoritas muslim, masyarakat desa ini sangat menjunjung tinggi toleransi beragama. Menurut pendapat masyarakat desa ini, setiap orang berhak untuk dihormati dan menghormati tanpa memandang latar belakang agama yang dianutnya. Hal ini terlihat dengan keramahan yang mereka tunjukkan terhadap orang-orang yang dari kalangan non-muslim. Kalangan seperti ini biasanya terdiri dari tenaga pengajar di sekolah-sekolah, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian serta para pekerja di berbagai lapangan pekerjaan yang ada di desa ini. Sampai saat ini terbukti tidak pernah terjadi gesekan yang berujung pada perselisihan berlatar belakang agama, karena masing-masing pihak menghormati haknya

Di waktu sore hari, banyak di antara mereka yang memilih untuk bersantai di balai-balai yang berada di pinggiran sungai atau di depan toko-toko. Di sini terlihat bagaimana keakraban dan kebersamaan di antara mereka tetap terjaga. Topik-topik obrolan mereka pun beragam, ada yang seputar pekerjaan mereka, rumah tangga, masyarakat, bahkan persoalan politik dan ekonomi saat ini. Realitas demikian ini wajar terjadi karena dengan keuntungan penjualan karet yang mereka miliki, masyarakat desa ini dapat mengakses beragam informasi melalui sarana radio dan televisi. Sebagian besar rumah di desa ini telah memiliki perangkat parabola, karena memang jaringan televisi tidak dapat diakses secara langsung di sini, untuk menangkap siaran televisi dalam maupun luar negeri yang tentunya makin menambah wawasan mereka tentang beragam hal yang terjadi di berbagai belahan dunia. Sarana telekomunikasi, terutama hand phone, mulai menjamur dan tidak lagi menjadi barang langka di desa ini karena hampir sebagian orang, terutama para remajanya, telah memiliki perangkat komunikasi yang satu ini.

Dari aspek politik, masyarakat desa ini adalah warga negara yang baik, terutama terindikasi dari tingginya tingkat partisipasi masyarakat untuk mengikuti beragam pemilihan umum yang diselenggarakan di negeri ini. Masyarakat dengan sukarela dan tanpa intimidasi dapat memilih partai politik yang menjadi pilihannya. Beragam partai politik dapat membuka diri di desa ini, meskipun demikian tetap saja partai politik yang sudah mengakar kuat di tengah masyarakat yang muncul sebagai pemenang. Pada pemilu-pemilu sebelum era reformasi 1998, Partai Golkar (kala itu bernama Golkar saja) menjadi pemenang mutlak di desa ini yang berarti partai ini sangat kuat pengaruhnya dalam setiap lubuk hati masyarakat desa ini. Sebagian kecil masyarakat juga memilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai pilihannya sebagai manifestasi keIslaman yang merupakan agama mayoritas di desa ini, dan tidak ada satu pun yang memilih partai peserta selain keduanya, yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Namun demikian, apa yang mengemuka kemudian di era pasca reformasi justru terjadi perubahan yang signifikan, meskipun Partai Golkar tetap mendominasi perolehan suara di desa ini. Pasca terjungkalnya Orde Baru yang dipahami sebagai masa keterbukaan, pilihan masyarakat menjadi beragam bahkan terhadap parpol yang selama ini dikenal dengan nasionalis dan non-muslim sekalipun. Pada Pemilu 1999 dan 2004, Partai Golkar tidak lagi menjadi pemain tunggal yang menjadi pihan masyarakat dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Warga masyarakat yang mempunyai hak pilih banyak yang beralih kepada partai-partai lain, terutama yang terasosiasi dengan Islam, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sekalipun, meskipun jumlah perolehan suaranya belum mampu menggeser dominasi Partai Golkar. Namun demikian, dari dua kali penyelenggaraan pemilu pasca reformasi mencuatkan suatu kenyataan bahwa parpol lama, terutama Partai Golkar, ternyata lebih banyak dipilih oleh kalangan orang tua atau yang dulu mengalami masa keemasan parpol ini. Sedangkan kalangan anak muda yang berumur di bawah empat puluh tahunan lebih banyak menetapkan pilihannya kepada partai-partai baru yang memang banyak bermunculan setelah era multi partai jilid II ini. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah keluarga terdapat kedua orang tua yang menjadi pemilih Partai Golkar yang setia dan anak-anaknya yang berseberangan dengan kedua orang tuanya karena memilih partai-partai lainnya.

Meskipun demikian, perbedaan pilihan partai sejauh ini tidak terlalu menjadi hambatan dan memecah persatuan masyarakat desa ini. Konflik kecil-kecilan tetap terjadi, tetapi biasanya hanya mengemuka menjelang pemilu atau pilkada. Setelah event-event tersebut berlalu, maka perselisihan tersebut pun hilang dengan sendirinya. Hal ini dapat dimengerti karena masyarakat desa ini merupakan sebuah keluarga besar, di mana antara satu dengan yang lain jika ditelusuri measih memiliki hubungan darah alias bersaudara.

Pekerjaan Masyarakat

Sebagaimana orang-orang pada umumnya  yang mengandalkan kekayaan alam yang berlimpah, sebagian besar masyarakat desa ini memilih pertanian sebagai usaha untuk menghidupi keluarga dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pertanian dimaksud mencakup juga di dalamnya perkebunan yang terdiri dari beragam komoditas. Usaha perkebunan yang memiliki skala besar,-baik dalam kuantitas lahan maupun kualitas hasilnya bagi masyarakat-, yang dipilih oleh masyarakat desa ini adalah perkebunan karet yang memang telah menjadi komoditas utama yang diusahakan oleh masyarakat desa ini. Usaha ini dipilih karena di samping pengerjaannya relatif gampang, menurut tata cara mereka, juga karena lahan garapan yang tersedia sangat luas dan tidak dimiliki oleh siapapun yang berarti tidak perlu membeli serta hasil produksinya akan senantiasa ada setiap saat dan akan pasti menjamin masa depan yang lebih baik.

Jika melihat apa yang ada di lapangan memang sangat realistis dan sekaligus juga fantastis. Lahan perkebunan karet yang diusahakan masyarakat desa ini memang berada tidak jauh dari lokasi pemukiman mereka. Dahulu, seantoreo desa ini dikelilingi oleh hutan belantara yang masih perawan dan di sanalah masyarakat mengusahakan tanaman ini. Masyarakat tinggal datang ke hutan dan membuat batasan-batasannya dengan yang lain, kemudian dibakar dan ditanami karet di sela-sela padi yang juga turut ditanam. Luas arealnya pun terserah penggarapnya, sebatas kemampuan yang dimilikinya dan jika sudah demikian maka sudah sah lahan tersebut menjadi milik mereka. Maka tak mengherankan jika hampir sebagian sebagian masyarakat desa ini memiliki areal perkebunan karet yang menjadi tumpuan hidupnya. Kalaupun ada di antara mereka yang saat ini tidak memiliki lahan perkebunan, maka hal itu karena kekurangsabaran mereka menunggu saatnya diproduksi, akibatnya lahan tersebut mereka jual kepada orang lain. Bahkan data di pemerintahan desa menyebutkan angka 200.000 hektar perkebunan karet yang dimiliki oleh masyarakat desa ini. Jumlah sebesar ini tersebar di wilayah sekitar desa dan desa-desa tetangga, bahkan hingga melampaui batas teritorial Kabupaten Merangin.

Tanpa waktu yang relatif lama, karena hanya berkisar sekitar 10-15 tahun, maka pohon karet yang ditanam sudah dapat diproduksi getahnya untuk kemudian dijual. Satu hektar lahan dapat ditanami seribuan bibit pohon karet yang jika kelak saatnya diproduksi akan menghasilkan puluhan liter getah yang setelah dipadatkan akan menjadi puluhan kilogram karet. Jika dijual, maka hasil produksi yang sudah dipadatkan tersebut dapat terjual sekitar Rp. 9.000,-an per kilogramnya saat ini. Tidak mengherankan jika komoditas karet menjadi pilihan utama masyarakat desa ini untuk lebih meningkatkan taraf hidup mereka agar menjadi lebih baik.

Komoditas perkebunan lainnya yang juga diusahakan oleh masyarakat desa ini adalah kelapa sawit. Jenis usaha ini datang belakangan dalam masyarakat ini seiring dengan datangnya para transmigran dari Pulau Jawa yang banyak mengusahan komoditas ini. Meskipun demikian, perkebunan kelapa sawit masih menjadi komoditas ‘kelas dua’ yang diusahakan masyarakat desa ini. Ada beberapa alasan kiranya yang menjadi penyebab kurang berminatnya masyarakat mengusahan tanaman produksi jenis ini. Salah satunya adalah menyangkut permasalahan dana dan tenaga penggarap. Berbeda dengan karet, kelapa sawit membutuhkan dana yang besar untuk keperluan pengadaan bibit yang jauh lebih mahal dibandingkan karet, belum lagi biaya pupuk dan pemeliharaan oleh tenaga khusus. Persoalan lainnya adalah masalah pemasaran yang sangat sulit karena penjualannya mesti ke pabrik pengolahan secara langsung yang jaraknya sangat jauh dari lokasi penanaman komoditas di sektor ini.

Namun demikian, belakangan ini beberapa persoalan di atas sudah mulai dapat terpecahkan satu persatu. Pengadaan bibit tidak lagi membutuhkan biaya besar karena sudah banyak penjualan bibit di sekitar wilayah desa, demikian juga dengan pupuk serta perawatan yang sudah dapat ditangani sendiri. Pemasaran juga sudah dapat terpecahkan seiring dengan banyaknya berdiri pabrik-pabrik di sekitar desa yang memang mulai getol melakukan pengusahaan perkebunan kelapa sawit melalui beragam perusahaan.

Meskipun demikian, tetap saja komoditas kelapa sawit tidak dapat menggeser keberadaan karet dalam masyarakat desa karena, sebagaimana yang banyak diakui oleh masyarakat, bahwa hasil yang didapatkan kelapa sawit secara finansial tidak akan sebanding dengan karet. Sekali lagi hal ini menyangkut uang, di mana hasil yang didapatkan masyarakat dari penjualan karet jauh lebih besar berkali-kali lipat dibandingkan hasil penjualan kelapa sawit. Untuk itu, sampai saat ini masyarakat Desa Rantau Limau Manis tetap menjadikan karet sebagai komoditas utama di atas tanaman produksi lainnya, bahkan kelapa sawit dengan beragam keunggulannya sekalipun.

Keadaan Pendidikan

Secara subyektif tentunya kita akan menilai bahwa dengan kondisi perekonomian yang relatif sangat baik karena keuntungan yang didapatkan dari hasil perjualan karet, tentu masyarakat desa ini akan dengan mudah memilih pendidikan yang baik bagi anak-anaknya. Hal ini karena keuntungan finansial dari penjualan karet dapat dialokasikan oleh masing-masing keluarga untuk membiayai pendidikan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Namun demikian, kondisi obyektif yang terjadi ternyata berkata lain karena pendidikan di desa ini bukan menjadi prioritas utama bagi setiap keluarga.

Sektor pendidikan menjadi agenda yang tak diutamakan bagi mayoritas masyarakat di desa ini. Hal ini berdampak pada rendahnya jumlah masyarakat yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Dari data statistik sebelum tahun 1990 yang terdapat di balai desa terlihat bahwa mayoritas masyarakat hanya mengenyam pendidikan Sekolah Dasar, bahkan lebih setengahnya tidak berhasil menamatkan pendidikannya. Hanya segelintir di antara mereka yang kemudian melanjutkan ke jenjang lanjutan, seperti SLTP dan SLTA. Lebih jauh lagi, data tersebut mengungkapkan bahwa hanya lima puluh orang di antara mereka yang melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana, tetapi hanya setengah di antara mereka yang berhasil menggondol gelar sarjana dari berbagai perguruan tinggi.

Bagi masyarakat desa ini, pendidikan dalam pemahaman mereka hanya terbatas bagaimana bisa membaca, menulis dan berhitung. Atau, paling tidak jika dikaitkan dengan jenjang pendidikan, maka bagi mereka pendidikan cukup hanya sampai Sekolah Dasar (SD). Setelah itu, anak-anak yang laki-laki dipersilahkan bekerja sendiri, atau bagi yang berasal dari kalangan ‘mampu’ maka difasilitasi untuk mencukupi kebutuhannya.[9]

Realitas ini terjadi bukan disebabkan minimnya sarana pendidikan yang ada di desa ini, karena sudah sejak lama sekolah-sekolah telah didirikan. Sarana-sarana pendidikan tersebut ada yang berdiri atas prakarsa masyarakat sendiri dan ada yang sudah berstatus negeri. Secara khusus diketahui memang sarana-sarana pendidikan yang ada di desa ini masih terbatas pada tingkat dasar. Meskipun demikian, sejak enam tahun yang lalu pemerintah telah mendirikan sarana pendidikan lanjutan (SLTP) di desa tetangga (Desa Ulak Makam) yang berjarak sekitar dua kilo meter dari desa ini. Begitu juga dengan sarana-sarana pendidikan yang banyak tersebar di sekitar desa ini, seperti di kecamatan dan kabupaten.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa faktor finansial dan sarana pendidikan bukan menjadi kendala minimnya anak-anak yang menempuh pendidikan yang lebih tinggi di desa ini. Minimnya pemahaman masyarakat akan pendidikan menjadi faktor dominan sehingga membuat sektor krusial ini tidak menjadi sesuatu yang diprioritaskan. Hal ini terbukti dengan banyaknya anak-anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikannya, padahal mereka berasal dari kalangan orang kaya dan memiliki kemampuan studi layaknya anak-anak di daerah lainnya.

Meskipun demikian, kadang-kadang timbul juga kesadaran sebagian orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi di beragam tempat. Hal ini pada awalnya berhasil membuat anak-anaknya mengenyam pendidikan lanjut, tetapi tak bertahan lama karena rasa rindu akan fasilitas di rumah dengan segala kemewahannya membuat mereka tak betah hingga akhirnya berhenti.[10] Kenyataan seperti ini seringkali disiasati oleh orang tua dengan memindahkan sekolah anak-anaknya menjadi lebih dekat dengan rumahnya.

Seiring dengan perputaran waktu yang silih berganti, belakangan banyak masyarakat desa ini kian tersadarkan akan arti penting pendidikan bagi anak-anak mereka. Kesadaran ini tumbuh seiring dengan terbukanya wawasan dan pengetahuan mereka mengenai dampak negatif bagi anak-anak mereka di tengah dunia yang makin kompetitif ini. Mereka sadar bahwa di masa depan anak-anak tidak hanya cukup bermodalkan kekayaan saja, karena pendidikan sangat diperlukan.

Tabel 2

Sarana Pendidikan di Desa Rantau Limau Manis dan Sekitarnya

No

Sarana Pendidikan Status Tahun Berdiri
1

2

3

4

5

Madrasah Diniyyah

Sekolah Dasar (SD) I

Sekolah Dasar (SD) II

SLTP Hitam Ulu

SLTP 8 Tabir

Sekolah Swasta

Sekolah Negeri

Sekolah Negeri

Sekolah Negeri

Sekolah Negeri

1970-an

1980

1970-an

1990

2000

Sumber: Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Tabir, 2005

Setiap pagi dapat dijumpai lalu lalang anak-anak yang berangkat ke sekolah, baik ke Sekolah Dasar maupun ke sekolah lanjutan. Di siang hari, sehabis sekolah umum, kegiatan pendidikan dilanjutkan di sekolah agama, dalam hal ini adalah Madrasah Diniyyah yang terletak berdampingan dengan masjid yang ada di desa ini. Secara kuantitas, angka masyarakat yang melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Data statistik desa tahun 1995 mengungkapkan bahwa sebagian besar anak-anak usia sekolah telah menyenyam bangku pendidikan, bahkan mereka juga melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi setelah tamat. Sekolah lanjutan juga diserbu sehingga bangku-bangku sekolah tersebut tidak pernah kosong pada setiap tahunnya. Khusus sekolah lanjutan, di samping SLTP yang banyak diminati, juga terdapat pondok pesantren yang juga diserbu para lulusan Sekolah Dasar. Pesantren-pesantren yang dipilih tersebut berada di beragam tempat, umumnya yang berada dekat desa, tetapi ada juga yang sangat jauh, seperti di berbagai kabupaten di Propinsi Jambi, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat.

Demikian pula halnya dengan jumlah keberlanjutan pendidikan ke perguruan tinggi yang secara kuantitas juga mengalami peningkatan. Hampir dipastikan bahwa setiap tahun terdapat generasi muda desa yang melanjutkan pendidikan tinggi di berbagai perguruan tinggi yang ada di Jambi, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat, bahkan hingga ke Pulau Jawa.

Sistem Kepercayaan

Seperti umumnya orang-orang Melayu yang merupakan bagian terbesar penduduk desa ini, mayoritas masyarakat desa ini adalah pemeluk agama Islam. Beragam tradisi keislaman tidak asing lagi bagi mereka, karena telah ada sejak zaman nenek moyang mereka dahulu. Seperti masyarakat pemeluk Islam lainnya, beragam aktivitas keagamaan senantiasa mereka jalani, seperti shalat lima waktu, shalat jumat, puasa Ramadhan dan ibadah haji. Khusus ibadah haji, ada keunikan tersendiri karena sebagian besar para pemuka masyarakat di sini bergelar haji, baik yang sekali bahkan ada yang sudah berkali-kali. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tatanan sosial-kemasyarakatan yang berlaku di desa ini adalah berlandaskan ajaran Islam, meskipun juga diakui masih terdapat secuil kepercayaan animisme yang masih melekat di tengah sebagian kecil masyarakat.[11]

Karena begitu kuatnya ajaran Islam tertanam di tengah-tengah masyarakat, hampir dipastikan bahwa setiap warga di desa ini dapat memahami ajaran Islam dan bisa membaca al-Qur’an. Realitas ini terjadi karena sejak kecil mereka memang telah terbiasa belajar mengaji sehingga berfungsi sebagai rutinitas keseharian. Pengajian-pengajian dan perlombaan-perlombaan keagamaan pun sering lakukan untuk lebih mendekatkan masyarakat akan ajaran agamanya.[12]

Beragam aktivitas peribadatan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa ini dipusatkan di masjid yang cukup besar dan telah berumur puluhan tahun. Segala kegiatan keagamaan yang berskala besar dilakukan di sini, mulai dari ibadah shalat Jumat, shalat Ied, shalat Tarawih dan lain sebagainya. Sedangkan kegiatan keagamaan yang berskala kecil, seperti Yasinan setiap malam Jumat, biasanya dilaksanakan di mushalla-mushalla yang banyak tersebar di hampir setiap wilayah pedusunan. Bahkan, dengan alasan efisiensi dan efektivitas, penyuluhan dan pengumuman yang berkaitan dengan pemerintahan desa juga dilaksanakan di masjid ini.[13]

Budaya Masyarakat

Meskipun berpredikat sebagai orang-orang Islam, tetapi masyarakat Desa Rantau Limau Manis tetap menjunjung tinggi adat istiadat yang memang telah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kondisi seperti ini tampak mengemuka dengan adanya adagium yang sangat terkenal dalam masyarakat desa ini, yaitu adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah. Adagium ini berarti bahwa segala aspek kehidupan sehari-hari masyarakat diatur oleh adat yang diwarisi dari nenek moyang mereka, di mana adat tersebut dibuat berdasarkan ajaran Islam yang mereka anut. Walaupun demikian, dalam implementasi yang terjadi di lapangan tidak sepenuhnya begitu, karena beberapa adat istiadat tidak sepenuhnya sejalan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Hal ini seperti terlihat dalam penerapan hukum waris yang menempatkan laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama, padahal dalam ajaran Islam laki-laki mendapatkan dua kali lebih besar dari perempuan. Demikian pula dengan hukum pembunuhan yang harus dibayarkan dengan seekor kerbau sebagai pampas an, padahal dalam Islam dilakukan hukum bunuh (qishas). Masih banyak lagi budaya dan adat yang berlaku di desa ini yang diyakini tidak sejalan dengan adagium yang menjadi pedoman masyarakat dalam bertindak sehari-hari.

Secara resmi masyarakat Desa Rantau Limau Manis, bahkan Propinsi Jambi pada umumnya, tidak mengenal adanya strata atau sturuktur sosial yang membedakan antara satu individu dengan individu lainnya. Meskipun demikian, dalam kehidupan sehari-hari struktur sosial tersebut terlihat dan mengemuka dalam masyarakat. Berdasarkan pengamatan dan pemahaman peneliti di lapangan, struktur sosial yang berlaku dalam masyarakat desa ini terdiri dari empat bagian, yaitu: ulama, pemangku, rakyat biasa dan pendatang. Golongan ulama adalah orang-orang yang merupakan ahli agama yang memang telah dikenal dalam masyarakat sejak dahulu kala. Golongan ini rata-rata bergelar haji atau memiliki pengetahuan agama yang lebih baik dibandingkan masyarakat kebanyakan yang ada di desa ini. Kelompok ini memegang jabatan imam masjid, guru mengaji dan beragam jabatan yang berkaitan dengan keagamaan yang ada di desa ini. Sedangkan kelompok pemangku adalah orang-orang yang memegang jabatan struktural atau pemerintahan di Desa Rantau Limau Manis, baik kepala desa; kepala dusun; ketua RT dan lain sebagainya. Kedua kelompok yang dianggap keturunan pendiri desa ini merupakan orang-orang terpandang dan memiliki kekayaan melebihi apa yang dimiliki oleh kelompok lainnya. Adapun orang biasa adalah masyarakat desa yang bukan termasuk dua kelompok sebelumnya, tetapi merupakan penduduk asli desa ini sedangkan pendatang adalah orang-orang yang datang dari luar desa yang kemudian menetap karena berbagai keperluan, bekerja sebagai penyadap karet misalnya.

Dua golongan yang disebutkan pertama merupakan kalangan terpandang dalam masyarakat karena merekalah penggerak pemerintahan dan segala sistem yang berlaku di desa ini. Segala titah dan perintah yang biasanya mewujud dalam aturan dan adat desa menjadi tuntunan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pengelolaan perkebunan karet rakyat di desa ini, kedua kelompok ini memainkan peranan yang signifikan karena mereka memiliki mayoritas perkebunan karet yang ada di desa ini. Dengan posisinya sebagai kalangan ‘darah biru’ dalam masyarakat ditambah lagi dengan faktor ekonomi yang di atas masyarakat kebanyakan, maka kelompok ulama dan pemangku berperan layaknya tuan kepada para pengikutnya. Masing-masing orang dalam kedua kelompok ini memiliki bawahan yang berposisi layaknya ‘anak buah’, baik perannya sebagai kalangan ningrat desa maupun dalam pengelolaan perkebunan karet. Para bawahan yang bekerja dengan mereka tersebut melaksanakan segala titah yang diperintahkan oleh kedua kalangan ningrat tersebut.

Peranan vital yang dimainkan oleh kedua kelompok ‘darah biru’ ini memungkinkan dapat terjadi di samping karena faktor ekonomi yang mereka miliki, juga yang terpenting adalah budaya setempat yang menempatkan mereka dalam posisi teratas. Menurut budaya yang berlaku dan diyakini oleh masyarakat desa ini, kedua kalangan ini adalah keturunan langsung para pemuka atau para pendiri desa ini dahulu kala. Dengan demikian, segala hal yang berkaitan dengan desa ini dimainkan secara signifikan oleh kedua kalangan ini, sedangkan dua golongan lainnya sebagai pengikut atau pihak yang menjalankan dan tunduk pada kedua golongan di atas mereka. Realitas seperti ini bukan hanya terbatas pada aspek sosial dan budaya saja, tetapi lambat laun merambah aspek lainnya, seperti ekonomi dan bahkan politik. Secara ekonomi, misalnya, kalangan rakyat biasa dan apalagi pendatang selalu diposisikan sebagai ‘anak buah’ yang bekerja dan mendapat perlindungan dari kalangan ulama dan pemangku sebagai pemilik lahan perkebunan karet tempat mereka bekerja. Kondisi seperti ini juga berlaku pada aspek politik, di mana banyak dijumpai kalangan rakyat biasa dan pendatang yang berafiliasi politik tertentu sama dengan kalangan ‘ningrat’ tempat mereka mengabdi sebagai pekerja penyadap karet.


[1] Menurut penuturan beberapa tokoh masyarakat di desa ini, jauh sebelum dibangunnya jalan yang menghubungkan wilayah desa ini dengan wilayah-wilayah lain sekitarnya dan juga ke perkotaan, masyarakat desa memanfaatkan sarana sungai untuk bepergian. Ke kota Jambi, misalnya, untuk keperluan menjual beragam hasil bumi maka masyarakat menggunakan perahu atau kapal untuk kemudian dijual ke ibu kota propinsi yang terletak di pinggiran sungai Batang Hari tersebut. Jika maka angkutan sungai memang memakan waktu lebih lama. Saat ini, dapat dikatakan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang menggunakan sarana sungai untuk bepergian, terutama ke perkotaan, karena sarana darat sudah cukup tersedia. Meskipun demikian, sungai beserta sarananya masih dimanfaatkan masyarakat untuk mengangkut beberapa hasil perkebunan yang tidak dapat dilakukan dengan sarana darat, seperti jalan yang belum tersedia.

[2] Perubahan bahan bangunan yang digunakan oleh masyarakat  desa ini dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagaimana yang disebutkan di atas. Namun demikian, faktor lainnya adalah semakin sulitnya mendapatkan kayu yang berkualitas untuk dijadikan bahan bangunan sebagaimana yang dahulu digunakan. Adapun jenis kayu yang biasa digunakan untuk bahan bangunan di desa ini adalah Kayu Bulin, Tembesu, Merantih, Marsawa dan lain sebagainya yang dikenal oleh masyarakat setempat sebagai jenis-jenis kayu yang kuat, kokoh dan tahan lama. Hal ini terjadi karena semakin menipisnya hutan yang ada di sekitar desa ini di mana dahulu menjadi sumber utama didapatkannya kayu-kayu yang berkualitas tersebut. Areal hutan yang luas tersebut kini telah menjelma menjadi lahan perkebunan karet dan kelapa sawit serta sebagian yang lainnya berupa belukar yang dibiarkan tidak terawat. Meskipun ada segelintir rumah warga yang masih menggunakan kayu, itu pun merupakan sisa peninggalan masa lalu yang biasa menjadi rumah kuno yang tidak jarang malah menjadi menakutkan bagi sebagian masyarakat karena bentuknya yang menyeramkan tidak terawat.

[3] Meskipun demikian, setelah menjadi ibukota kecamatan yang baru maka tentu desa ini akan segera berubah menjadi kelurahan layaknya yang ada di wilayah lainnya. Sebagaimana diketahui bahwa dengan berubah menjadi kelurahan, maka keistimewaan yang dimiliki desa seperti pemilihan kepala desa secara langsung menjadi hilang berganti dengan lurah yang ditunjuk oleh pemerintah. Hanya saja, hingga saat ini status yang ada pada desa ini masih seperti yang ada sebelum dan belum mengalami perubahan.

[4] Wawancara dengan para mantan Kepala Desa Rantau Limau Manis (Ahmad Karim dan M. Nafis HM) dan beberapa tokoh masyarakat setempat pada tanggal 03 dan 04 Agustus 2005.

[5] Wawancara dengan H. Mahmud HT (tokoh masyarakat) dan Ahmad Karim (mantan Kepala Desa) tanggal 05 Agustus 2005.

[6] Lebih lanjut dapat dilihat dalam: Soegijanto Padmo, ‘Perusahaan Tanaman Karet di Sumatera Timur’ …hlm. 110.

[7] Lebaran haji atau idul adha adalah waktu yang tepat untuk melangsungkan pernikahan menurut anggapan yang telah lama dianut oleh masyarakat desa ini. Meskipun demikian, pada waktu-waktu lainnya tetap ada yang melangsungkan pernikahan, tetapi tidak lebih banyak jumlahnya jika dengan ketika sehabis lebaran haji. Waktu pelaksanaan lain yang juga banyak dipilih adalah setelah lebaran idul fitri, dimana sebagian besar anggota keluarga berkumpul.

[8] Ada suatu pemahaman yang berkembang di dalam masyarakat ini bahwa setiap anak laki-laki ketika telah mencapai usia baligh (17 tahun) dan telah mampu mencari pekerjaan sendiri maka orang tuanya akan merasa malu kepada tetangga atau keluarganya jika belum menikah. Maka biasanya sang ibu berusaha mencari pasangan yang cocok buat anaknya atau si anak sendiri yang  umur minimal untuk melangsungkan pernikahan. Maka tak jarang beberapa anak perempuan di dusun tertentu yang telah melangsungkan pernikahan padahal ia baru saja menamatkan sekolah dasar.

[9] Bagi anak-anak yang dianggap telah dewasa dan tidak melanjutkan pendidikannya, maka beberapa orang tua yang kaya memfasilitasi anak-anak mereka tersebut dengan beberapa cara, yaitu: menyerahkan pengelolaan perkebunan karet untuk jangka waktu tertentu dengan tujuan agar memiliki modal untuk berusaha sendiri di kemudian hari, membelikan beberapa lahan perkebunan, baik yang sudah siap diproduksi maupun yang belum, sebagai modal dasar, dan membuka usaha lain di luar perkebunan karet yang biasa dilakukan oleh orang tuanya, seperti berdagang dan lain sebagainya. Sedangkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, bahkan miskin maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ia bekerja di beberapa pemilik perkebunan karet sebagai penyadap bersaing dengan para penyadap yang datang dari Pulau Jawa.

[10] Budaya konsumerisme sebagaimana yang dikemukakan oleh Baudrillard (2006) nampaknya telah lama menjangkiti masyarakat desa ini karena dengan beragam keuntungan dari penjualan karet maka dengan mudahnya mereka membeli beragam peralatan dan perlengkapan modern yang mahal dengan tanpa melihat manfaat sebenarnya dari barang-barang tersebut. Aneka ragam barang yang tidak lebih dari gaya hidup dan pencitraan tersebut, terutama sepeda motor dan mobil, tidak jarang diperuntukkan bagi anak-anak mereka yang masih dalam usia sekolah. Masalahnya, ketika anak-anak tersebut bersekolah yang sebagian besar berada di wilayah Propinsi Jambi, maka yang ada dalam pikirannya adalah motor atau mobil dan beragam fasilitas ada di rumah. Maka tidak jarang anak-anak tersebut gagal menyelesaikan studinya karena lebih banyak berada di rumah dengan menikmati fasilitas yang serba komplit tersebut, sementara apa yang mereka temukan di sekolahnya sangat kontradiktif. Meskipun belakangan ini minat belajar cukup menggeliat, tetapi tetap saja budaya konsumerisme yang tidak proporsional ini terus diketengahkan oleh para orang tua di hadapan anak-anaknya sehingga membuat mereka tidak betah bersekolah.

[11] Beberapa kepercayaan yang dapat dikategorikan sebagai sisa-sisa animisme, sekaligus juga sebagai kearifan lokal dari perspektif lainnya, di desa ini  adalah adanya anggapan yang masih melekat di masyarakat bahwa tempat-tempat tertentu memiliki ‘penunggu’ berupa makhluk halus. Realitas semacam ini misalnya tampak pada diadakannya seperti upacara selamatan sebelum membuka lahan perkebunan yang berupa hutan untuk meminta izin ‘penunggunya’. Perilaku lainnya yang juga dapat dikategorikan dalam aspek ini adalah digunakannya semacam dupa yang terus mengepulkan asap kemenyan setiap kali diadakan doa di setiap acara selamatan, baik yasinan setiap malam Jum’at, kematian, kelahiran dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan oleh masyarakat sebagai perantara doa yang mereka panjatkan, meskipun tata cara selamatan yang dilakukan tersebut menggunakan cara-cara yang lazim dikerjakan dalam Islam. Di samping itu, beberapa tempat di sekitar desa masih dianggap keramat, seperti kota tua Koto Rayo yang terletak di bagian timur desa dan beberapa kubur tua yang diyakini sebagai tempat bersemayamnya para pembuka desa ini dahulunya, salah satunya Puyang Sungkai yang sekarang diyakini masyarakat mewujudkan diri menjadi seekor harimau yang masih sering menampakkan dirinya kepada masyarakat.

[12] Beberapa perlombaan keagamaan yang biasa diadakan di desa ini adalah Musabah Tilawatil Qur’an (MTQ) yang terdiri dari lomba membaca al-Qur’an dan lomba adzan. Kegiatan yang dipusatkan di depan masjid desa ini biasanya dilaksanakan setelah lebaran atau bersamaan dengan perayaan idul fitri. Peserta yang mengikuti acara ini biasanya merupakan utusan dari setiap RT yang ada di desa ini untuk memperebutkan piala bergilir Kepala Desa, piagam penghargaan dan uang pembinaan dari para donatur. Di samping itu, penyelenggaraan perlombaan ini juga sekaligus sebagai pemuas rasa bangga bagi para pemenang di ajang ini karena berhasil menunjukkan dominasi mereka atas RT-RT yang lainnya.

[13] Efisiensi dan efektivitas maksudnya ialah karena di saat shalat Jumat dan salat Ied adalah waktu di mana banyak orang yang hadir dan berkumpul. Sebagaimana diakui oleh perangkat desa setempat bahwa karena kesibukan masyarakat dalam bekerja di berbagai usaha, sangat sulit mengumpulkan mereka di balai desa sebagaimana umumnya yang dilakukan di berbagai tempat di tanah air. Untuk menyiasati kondisi ini, maka para tetua desa mengambil inisiatif untuk melaksanakannya setelah pelaksanaan salat Jumat atau salat Ied, karena pada kedua momen ini adalah hari libur bagi masyarakat Desa Rantau Limau Manis. Pada kedua hari ini, biasanya mereka pulang ke rumah setelah beberapa hari bekerja, juga untuk mempersiapkan perbekalan untuk dibawa kembali bekerja di hari berikutnya. Hari Jumat juga merupakan hari pasaran di desa ini. Dengan demikian, pemanfaatan hari Jumat dan idul fitri bukan saja efektif bagi pelaksanaan aktivitas keagamaan,  tetapi juga bagi kegiatan pemerintahan desa.

RELASI PATRONASE DALAM PERKEBUNAN KARET RAKYAT

Oleh: Pahrudin HM, M.A.

Abstrak

Social relation in the form of patron-client has been living long time in the live of human. It is not wondering if there is almost no a sector or an aspect of human live in the earth that is not touched by these relational patterns. From agricultural, holticultural, fishing sectors, and other social groups, they are also influenced from this patronage relation. Many experts define the relational pattern of patron-client as the integrated relation between  individual each other or groups and individuals or other groups where one party positions as a patron or a boss while the other party position as a client or a staff. This relational pattern has been done by many people involved in it through goods or services exchanging. A patron usually has resources very needed by their clients. Soon after that they exchange them whith the other goods or services owned by them, for instance. This relation pattern has been living though their benefits obtained are not same. Even it tends making a party positioning as a patron getting benefits more than their client.

This writing will discuss about the pattern and form of patron-client relation in managing rubber holticultural in the village of Rantau Limau Manis, Jambi and the determining factors of the continuing patron-client relation in managing rubber agricultural in this village. From this discussion writer gets the fact that patron-client relation in managing the rubber agricultural in this village in done by exchanging the garden owner’s resources of rubber holticultural with the rubber wiretapping services from a rubber wiretapper. This relational pattern has been living until they get the benefits respectively, both material and non-material. Though from the outside perspective, they are unbalance, but people involved, especially the client aspect, in this business are not aware. Even they get more benefits from them. However, writer find the fact that there are four factors becoming  determiner of their continuing of this relational pattern; the limiting of alternative jobs, the expensive of rubber price, the applying of paternalistic feudal system in the society and the mastering of rubber holticulturtal from certain people. These four determining factors are related each other so that the relational pattern of patronage have been still standing and developing in the society until now.

A. Pendahuluan

Pulau Sumatera, khususnya Jambi telah lama dikenal sebagai lahan yang subur untuk pengusahaan perkebunan sehingga Belanda mendirikan beragam perusahaan perkebunan di wilayah ini. Karet merupakan salah satu komoditas utama wilayah ini karena ribuan hektar yang dimilikinya tersebar di seantereo daerah yang terletak di jantung Sumatera ini. Perkebunan karet yang ada di wilayah ini pada awalnya didominasi oleh perkebunan karet milik Belanda yang kemudian dinasionalisasi setelah kemerdekaan. Namun kemudian, masyarakat pun mulai tertarik untuk mengusahakannya setelah melihat hasil yang didapatkan perusahaan-perusahaan tersebut dari penjualan hasil produksi perkebunan-perkebunan tersebut.

Desa Rantau Limau Manis menjadi salah wilayah pedesaan di Propinsi Jambi yang memiliki areal perkebunan karet yang luas dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Sebagaimana halnya komoditas lainnya yang berlaku di berbagai wilayah tanah air, sektor perkebunan karet menjadi satu-satunya sumber mata pencaharian utama masyarakat desa ini untuk memperbaiki taraf hidupnya. Usaha pengelolaan komoditas ekspor ini telah berlangsung dalam kurun waktu yang panjang, bahkan jauh sebelum Nusantara ini mendapatkan kemerdekaan dari belenggu penjajahan Belanda dan Jepang.

Dalam melakukan pengelolaan terhadap tanaman keras yang sejak lama telah menjadi idola ini, masyarakat wilayah ini menerapkan suatu jenis hubungan yang terdiri dari banyak pelaku layaknya sebuah hubungan yang bernama patronase. Masing-masing  pihak yang terlibat dalam pola hubungan berperan pada posisinya masing-masing. Satu pihak berposisi sebagai atasan yang berfungsi sebagai pelindung, sedangkan pihak lain berposisi sebagai bawahan yang berfungsi sebagai yang dilindungi. Beragam keuntungan dan dampak positif mereka peroleh dari diterapkannya pola hubungan semacam ini. Meskipun demikian, keuntungan (baik materi maupun non-materi) yang diperoleh masing-masing pihak yang terlibat terjadi perbedaan yang cukup signifikan. Akan tetapi, adanya perbedaan status dan keuntungan yang diperoleh tidak membuat hubungan ini terputus, bahkan terus berlangsung dan tidak pernah hilang hingga saat ini. Padahal sebagai sebuah bentuk relasi yang terjalin di sektor informal,[1] pola hubungan yang ada dalam pengelolaan perkebunan karet  rakyat di daerah ini cenderung dapat merugikan pihak yang memiliki posisi tawar rendah, dalam konteks ini adalah penyadap karet. Tetapi sebaliknya, pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih tinggi karena kekuasaannya, yaitu pemilik kebun, maka akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar.

Pola patronase telah diterapkan dan berlangsung lama dalam pengelolaan perkebunan karet di seluruh Propinsi Jambi, akan tetapi dampak yang ditimbulkannya tidak seperti yang terjadi di Desa Rantau Limau Manis. Di wilayah lain penerapan pola ini tidak berdampak signifikan pada perubahan taraf hidup para pelaku yang terlibat di dalamnya, seperti peningkatan pendapatan dari pengelolaan karet tersebut. Namun demikian, pola patronase yang diterapkan dalam pengelolaan perkebunan karet rakyat di Desa Rantau Limau Manis berdampak sangat signifikan terhadap para pelaku yang terlibat di dalamnya.

Tulisan berikut akan mencoba mengupas seputar pola atau bentuk hubungan patron-klien yang dilakukan masyarakat Desa Rantau Limau Manis dalam pengelolaan perkebunan karet yang mereka miliki yang telah berangsung lama tersebut. Di samping itu, dalam tulisan ini nantinya juga akan memaparkan faktor-faktor yang menyebabkan jenis relasi sosial ini terus berlangsung, bahkan hingga saat ini, dalam masyarakat yang melakukan pengelolaan terhadap perkebunan karet rakyat yang ada di desa ini.

Sebelum membahas bagaimana pola relasi patronase yang dilakukan masyarakat desa ini dalam pengelolaan perkebunan karet yang mereka miliki dan faktor keberlanjutannya, maka terlebih dahulu harus mengetahui apa yang dimaksudkan dengan ‘patron’ dan ‘klien’ yang menjadi tema sentral tulisan ini.

Istilah patron berasal dari ungkapan bahasa Spanyol yang secara etimologis berarti seseorang yang memiliki kekuasaan (power), status, wewenang dan pengaruh.[2] Pola relasi patronase merupakan aliansi dari dua kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat, baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan, sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih rendah (inferior), dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi (superior). Atau, dapat pula diartikan bahwa patron adalah orang yang berada dalam posisi untuk membantu klien-kliennya.[3] Pada tahap selanjutnya, klien membalas dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan kepada patron.[4] Sementara itu, Lande mendefinisikan relasi ini sebagaimana berikut:[5]

A patron client relationship is a vertical dyadic, i.e, an alliance between two person of unequal status, power or resources each of whom finds it useful to have as anally someone superior member of such an alliance is called a patron. The imferior member is called his client.

Sedangkan Scott mengungkapkannya, sebagaimana berikut ini:[6]

Relationship in which an individual of higher socio-economis status (patron) uses his own influence and resources to provide protection or benefits or both, for a person of a lower status (client) who for his part reciprocates by offering general support and assistance, including personal service, to the person.

Dari paparan di atas terdapat satu hal penting yang dapat digarisbawahi, yaitu bahwa terdapat unsur pertukaran barang atau jasa bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pola hubungan patron-klien. Dengan demikian, pola hubungan semacam ini dapat dimasukkan ke dalam hubungan pertukaran yang lebih luas, yaitu teori pertukaran. Adapun asumsi dasar teori ini adalah bahwa transaksi pertukaran akan terjadi apabila kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan-keuntungan dari adanya pertukaran tersebut.

Sebagai salah satu pakar jenis relasi ini, Scott memang tidak secara langsung memasukkan hubungan patron-klien ke dalam teori pertukaran, akan tetapi jika memperhatikan uraian-uraiannya mengenai gejala patronase, maka akan terlihat di dalamnya unsur pertukaran yang merupakan bagian terpenting dari pola hubungan semacam ini. Menurutnya, hubungan patron-klien berawal dari adanya pemberian barang atau jasa yang dapat dalam berbagai bentuk yang sangat berguna atau diperlukan oleh salah satu pihak, bagi pihak yang menerima barang atau jasa tersebut berkewajiban untuk membalas pemberian tersebut.[7]

Selanjutnya, agar dapat menjamin kontinyuitas hubungan patron-klien antar pelaku yang terdapat di dalamnya, maka barang atau jasa yang dipertukarkan tersebut harus seimbang. Hal ini dapat berarti bahwa reward atau cost yang dipertukarkan seharusnya kurang lebih sama nilainya dalam jangka panjang atau jangka pendek. Dengan demikian, semangat untuk terus mempertahankan suatu keseimbangan yang memadai dalam transaksi pertukaran mengungkapkan suatu kenyataan bahwa keuntungan yang diberikan oleh orang lain harus dibalas.[8]

Terjadinya pertukaran barang atau jasa dalam relasi ini karena orang yang memiliki surplus akan sumber-sumber atau sifat-sifat yang mampu memberikan reward cenderung untuk menawarkan berbagai macam pelayanan atau hadiah secara sepihak. Dalam hal ini mereka dapat menikmati sejumlah besar reward yang berkembang dengan statusnya yang lebih tinggi akan kekuasaan atau orang lain. Dengan ungkapan lain dapat dikatakan bahwa orang yang selalu menerima kemurahan hati secara sepihak harus menerima posisi sub-ordinasi yang berarti suruhan atau obyek.[9]

Adanya perbedaan dalam transaksi pertukaran barang atau jasa akibat terdapat pihak yang berstatus sebagai superior di satu sisi dan pihak yang berstatus sebagai inferior di sisi lain berimplikasi pada terciptanya kewajiban untuk tunduk hingga pada gilirannya memunculkan hubungan yang bersifat tidak setara (asimetris). Hubungan semacam ini bila dilanjutkan dengan hubungan personal (non-kontraktual) maka akan menjelma menjadi hubungan patron-klien. Oleh karena itu, Wolf menekankan bahwa hubungan patron-klien bersifat vertikal antara seseorang atau pihak yang mempunyai kedudukan sosial, politik dan ekonomi yang lebih tinggi dengan seseorang atau pihak yang berkedudukan sosial, politik dan ekonominya lebih rendah. Ikatan yang tidak simetris tersebut merupakan bentuk persahabatan yang berat sebelah.[10] Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Scott, di mana menurutnya seorang patron berposisi dan berfungsi sebagai pemberi terhadap kliennya, sedangkan klien berposisi sebagai penerima segala sesuatu yang diberikan oleh patronnya.[11] Menurut Legg, nilai barang yang dipertukarkan harus seimbang, di mana nilai barang atau jasa yang dipertukarkan tersebut ditentukan oleh pelaku atau pihak yang melakukan pertukaran, di mana ketika barang atau jasa tersebut semakin dibutuhkan maka ia akan semakin tinggi nilainya.[12]

Pola Relasi Patronase Dalam Pengelolaan Perkebunan Karet Rakyat

Persoalan pertama yang mesti dilakukan dalam membahas relasi patronase adalah menentukan siapa saja aktor yang terlibat dalam pola hubungan semacam ini serta bagaimanakah cara membedakan posisi masing-masing mereka. Beberapa pakar sepakat bahwa ketidakseimbangan dalam penguasaan sumberdaya yang dibutuhkan oleh orang banyak menjadi barometer atau tolok ukur kedudukan seseorang dalam pola hubungan semacam ini.[13] Artinya, seseorang atau kelompok yang memiliki atau menguasai banyak sumberdaya yang dibutuhkan oleh orang banyak tempat hubungan patron-klien itu berlangsung, maka secara tidak langsung dapat dikategorikan sebagai patron. Sedangkan sebaliknya, bagi yang tidak menguasai sumberdaya langka tersebut, maka ia berada dalam posisi sebagai klien bagi patronnya.

Dalam konteks ini, posisi patron ditempati oleh para pemilik kebun karet (tauke) karena mereka memiliki sumberdaya yang diperlukan oleh banyak orang berupa perkebunan karet yang tersebar di seantereo wilayah desa ini. Mayoritas areal perkebunan tersebut dimiliki secara pribadi oleh mereka, di samping juga ada areal perkebunan yang berupa sewaan[14] dari orang lain meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak. Untuk melengkapi status mereka sebagai patron yang harus melindungi para kliennya yang seringkali memerlukan bantuan finansial, maka setiap juga pemilik kebun memiliki simpanan uang. Adapun posisi klien ditempati oleh para penyadap karet dengan sumberdaya yang dimiliki berupa tenaga yang digunakan untuk bekerja menyadap karet yang dimiliki para patron mereka.

Adapun pola yang diterapkan dalam hubungan ini dilakukan dengan cara mempertukarkan sumberdaya yang dimiliki oleh para pemilik kebun berupa sejumlah areal perkebunan karet dengan tenaga yang dimiliki oleh para penyadap dengan  cara menyadapnya. Setelah seorang penyadap karet diterima bekerja pada seorang tauke, maka ia resmi sebagai ‘anak buah’ dengan fasilitas berupa peralatan sadap karet dan kebutuhan sehari-hari. Di saat tiba masanya ‘timbang getah’[15], para tauke tersebut datang ke perkebunan karet yang mereka miliki untuk menimbang hasil penyadapan karet yang dilakukan ‘anak buah’ mereka. Setelah dikalkulasi, maka hasil kerja ‘anak buah’ dibayarkan dan karet hasil produksi tersebut dibawa dan dijual ke pabrik.

Dalam pola hubungan patron-klien, pihak-pihak yang terlibat tidak hanya melakukan pertukaran barang atau jasa saja, kemudian kedua belah pihak menerima keuntungan dari pertukaran tersebut, tetapi ternyata keduanya juga menjalin hubungan yang bersifat luwes, tatap muka, dan saling percaya. Hubungan semacam ini sangat penting artinya, karena pada dasarnya hubungan patron-klien itu bersifat informal, lebih banyak didasarkan atas saling percaya sebagai teman, keluarga, maupun tetangga. Realitas ini dapat dikatakan sebagai benang merah yang membedakan antara hubungan patron-klien dengan hubungan-hubungan sosial lainnya.

Dengan demikian, pola hubungan patron-klien paling tidak harus memenuhi persyaratan-persyaratan, seperti memiliki unsur-unsur pertukaran barang atau jasa, kepemilikan sumberdaya yang tidak seimbang, pertukaran yang terjadi antara keduanya saling menguntungkan, dan bersifat luwes, pribadi, dan tatap muka. Semua unsur-unsur tersebut tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Hal ini berarti bahwa suatu hubungan patron-klien tidak dapat berlangsung jika salah satu unsur tersebut tidak dapat ditemukan.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan ditemukan bahwa pertukaran yang terjadi tersebut tidak seimbang, karena ternyata pemilik kebun mendapatkan keuntungan yang besar sementara penyadap tidak demikian. Misalnya, penyadap yang bekerja dengan segala kemampuan dimilikinya justru mendapatkan keuntungan yang tidak sebanding dengan apa yang diperoleh oleh pemilik kebun. Hasil penjualan karet yang dilakukan pemilik kebun ke pabrik jauh lebih tinggi dibandingkan apa yang didapatkan penyadap ketika pemilik kebun menentukan harga di tingkat penyadap.

Perhitungan semacam ini memang terlalu subyektif, karena dari beberapa wawancara ternyata para penyadap justru didapatkan sebuah realitas bahwa mereka tidak terlalu mempersoalkannya. Hal ini karena pada saat mereka membutuhkan bantuan, maka dengan senang hati pemilik kebun akan membantunya. Di samping itu, ada semacam rasa sungkan dan hormat yang ditunjukkan oleh penyadap ketika mengetahui bahwa harga jual karet di tingkat mereka lebih rendah dibandingkan dengan harga yang sebenarnya di pasaran. Menurut pemahaman mereka, dapat bekerja di sektor yang sangat membantu ini saja sudah merupakan sebuah anugerah serta sudah saatnya para pemilik kebun menikmati jerih payahnya selama ini. Kondisi semacam ini sangat wajar terjadi dalam pola hubungan seperti yang mereka ciptakan ini.

Dengan demikian, apa yang dikemukakan oleh Legg bahwa sistem pertukaran yang terjadi antara kedua belah pihak dalam suatu pola hubungan sosial, barang atau jasa tersebut harus seimbang menurut pandangan pihak yang terlibat dalam pertukaran tersebut.[16] Sebaliknya, barang atau jasa tersebut bisa saja tidak sama, tetapi mempunyai nilai yang sama di mata kedua belah pihak. Realitas seperi ini memungkinkan terjadi karena ketika semakin dibutuhkan suatu barang tertentu, maka akan semakin tinggi nilai barang tersebut baginya.

Apa yang semula diperhitungkan bahwa terjadi ketidakseimbangan keuntungan dari pertukaran dalam pola hubungan pemilik kebun dan penyadap, ternyata bagi para pelaku yang terlibat dalam hubungan ini mempunyai penilaian sendiri. Bagi pemilik kebun, kesetiaan atau tenaga kerja yang dimiliki oleh penyadap mempunyai nilai yang tinggi baginya, sedangkan bagi penyadap bantuan keuangan sangat diperlukannya. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh oleh kedua pelaku yang terlibat dalam pola hubungan semacam ini tidak dapat dinilai berdasarkan perspektif luar yang tidak terlibat dalam pengelolaan perkebunan karet ini. Akan tetapi harus dilihat dari  perspektif para pelakunya dimana para penyadap terbantu dengan adanya hubungan dengan pemilik kebun karena pada saat tertentu mereka mendapatkan bantuan yang belum tentu dapat diperolehnya di tempat atau pada model hubungan lain. Realitas adanya unsur saling menguntungkan dalam pola hubungan patron-klien telah dibuktikan juga oleh beberapa pakar Indonesia yang banyak membicarakan masalah ini.[17]

Adanya keuntungan yang diperoleh dari pola hubungannya dengan penyadap karet membuat para pemilik kebun senantiasa memelihara hubungan ini agar tetap berkesinambungan. Pemilik kebun berusaha agar ‘anak buah’-nya yang bekerja di perkebunan senantiasa nyaman dan senang sehingga mampu menghasilkan karet-karet dalam jumlah yang banyak dan berkualitas tinggi. Hal ini, misalnya, diterapkan dengan cara memudahkan para ‘anak buah’-nya meminjam uang untuk keperluan keluarga, mendatangi mereka di perkebunan di saat-saat tertentu dan menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pekerjaan mereka.

Pertukaran yang terjadi tersebut bukan hanya dalam aktivitas ekonomi saja, tetapi juga mengemuka dalam aktivitas sosial yang juga turut mewarnai pola hubungan semacam ini. Pada saat penyadap memerlukan bantuan untuk beragam keperluan, semisal; berobat, memperbaiki rumah dan lain sebagainya, maka pemilik kebun akan turut membantu. Begitu juga yang terjadi sebaliknya, di mana ketika pemilik kebun membutuhkan penyadap, seperti membantu untuk penyelenggaraan suatu acara tertentu, maka dengan serta merta penyadap akan memenuhinya. Hubungan yang terjalin dalam berbagai aspek kehidupan ini bersifat elastis, sehingga tidak mudah diputuskan, atau sebagaimana yang dikemukakan oleh Wolf yang menyebutnya sebagai ‘koalisi banyak benang’.[18]

Faktor Penyebab Bertahannya Relasi Patronase

Seperti pola relasi lainnya yang memiliki hal-hal yang membuatnya tetap tumbuh dan berkembang, maka demikian pula dengan hubungan patron-klien yang banyak terjadi dalam beragam aspek kehidupan manusia. Scott menyebutkan tiga faktor yang menjadi penyebab tumbuh dan berkembangnya relasi patronase dalam suatu komunitas, yaitu: ketimpangan pasar yang kuat dalam penguasaan kekayaan, status dan kekuasaan yang banyak diterima sebagai sesuatu yang sah, ketiadaan jaminan fisik, status dan kedudukan yang kuat dan bersifat personal serta ketidakberdayaan kesatuan keluarga sebagai wahana yang efektif bagi keamanan dan pengembangan diri.[19] Berbeda dengan Scott, Einsenstadt dan Loniger mengatakan bahwa keterbelakangan suatu komunitas bukanlah satu-satunya penyebab tumbuh dan berkembangnya suatu relasi patronase.[20] Lebih lanjut kedua pakar ini mengungkapkan bahwa suatu masyarakat yang periphery-nya rendah sehingga sumberdayanya lebih banyak dikuasai oleh pusat dan suatu masyarakat yang berdasarkan konsep keagamaan di mana hanya kalangan tertentu saja yang dapat berhubungan dengan alam transcendental memang sangat rentan ‘terjangkiti’ oleh relasi patronase. Meskipun demikian, Einsentadt dan Loniger menegaskan bahwa relasi patronase dapat dijumpai di berbagai komunitas, baik di desa dan perkampungan kumuh yang berada di Dunia Ketiga, maupun di beragam organisasi yang beroperasi di perkotaan yang notabene telah maju dan modern di negara-negara maju.

Berdasarkan penelaahan terhadap hasil pengamatan dalam melakukan  studi ini, penulis menemukan beberapa faktor penentu yang menjadi penyebab hubungan patronase ini berkembang dan terus dipertahankan oleh para pelaku yang terlibat di dalamnya. Faktor-faktor penentu dimaksud, yaitu:

A. Keterbatasan Pekerjaan Alternatif

Bertambahnya jumlah penduduk di Pulau Jawa dari waktu ke waktu yang menjadi pemasok utama tenaga kerja di berbagai sektor ternyata tidak diimbangi oleh tersedianya lapangan pekerjaan baru. Sementara di sisi lain, luas areal pertanian, seperti sawah, di Pulau Jawa terus mengalami pengurangan karena di antaranya untuk lokasi pemukiman. Konsekuensi logis dari realitas ini membuat banyak penduduk pulau ini yang melakukan pekerjaan yang tidak jauh dari sektor pertanian sebagaimana yang mereka kerjakan di tempat asalnya. Sektor pertanian yang banyak dipilih oleh kalangan pencari kerja dari Pulau Jawa tersebut adalah bekerja di berbagai perkebunan yang tersebar di Pulau Sumatera. Propinsi  Jambi menjadi salah satu tujuan utama orang-orang Jawa untuk mengadu nasib di tengah himpitan ekonomi yang tidak bisa kompromi karena wilayah ini memiliki banyak areal perkebunan, baik karet maupun kelapa sawit dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan hal ini, sebuah data menyebutkan bahwa sekitar 70 persen masyarakat yang ada di Propinsi Jambi menggantungkan hidupnya pada pengelolaan perkebunan karet.[21] Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk melakukan pengelolaan perkebunan karet dimaksud tentunya masyarakat membutuhkan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi untuk melakukan pekerjaan tersebut. Untuk itu datang dan didatangkanlah para pekerja yang berasal dari berbagai daerah di pelosok negeri ini sehingga mencapai 1,4 juta orang. Secara lebih spesifik, data yang didapatkan di Kantor Desa Rantau Limau Manis menyebutkan bahwa mayoritas pekerja yang bekerja sebagai penyadap karet di berbagai perkebunan di desa ini adalah terdiri dari orang-orang Jawa. Baru kemudian sisanya terdiri dari orang-orang setempat, diikuti oleh orang-orang Minangkabau, Medan dan Palembang. Jumlah penyadap seperti ini akan terus bertahan, bahkan dapat bertambah di kemudian hari karena sektor ini menjadi tumpuan dan harapan banyak pihak karena diyakini telah terbukti mampu menaikkan taraf hidup mereka. Hal ini terbukti dengan terus meningkatnya jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor ini dari tahun ke tahun. Hingga saat ini, jumlah pekerja yang bekerja sebagai penyadap karet mencapai angka ribuan orang yang mengadu nasib di berbagai lokasi perkebunan karet di desa ini.

2. Tingginya Harga Jual Karet Di Pasaran

Jika dahulu satu-satunya kebutuhan manusia yang memerlukan karet hanya industri ban, maka seiring dengan beragam kemajuan yang dicapai manusia banyak kebutuhan yang memerlukan karet sebagai bahan bakunya. Seperti misalnya, industry transportasi dan telekomunikasi yang menciptakan beragam produk untuk kebutuhan manusia. Meskipun karet dapat dibuat dari bahan baku minyak yang dikenal dengan karet sintesis, akan tetapi karet yang berasal dari getah pohon karet terbukti lebih berkualitas, praktis dan tidak membutuhkan biaya yang terlalu mahal.

Hal ini berakibat pada tingginya permintaan karet di pasaran karena semakin banyak kebutuhan dan produk yang menggunakannya sebagai bahan baku, maka secara otomatis pula harga jualnya makin membumbung tinggi.

Terus meningkatnya permintaan pasar akan karet membuat lahan-lahan perkebunan karet terus diusahakan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam usaha ini. Dengan terus meluasnya areal perkebunan tentunya membutuhkan orang-orang yang dianggap layak dan mampu untuk bekerja di sektor ini untuk kemudian menghasilkan beragam karet dalam memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat.

Komoditas ekspor Indonesia memang jauh-jauh hari telah digalakkan karena memang permintaan beragam bahan baku, terutama karet, dari dalam negeri terus meningkat. Volume ekspor karet Indonesia terus mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2000 mencapai 1,38 juta ton atau setara dengan 889 juta dolar Amerika, sedangkan tahun 2005 kembali sebesar 2,02 juta ton atau senilai 2.584 juta dolar Amerika.[22] Dan secara spesifik, karet yang dihasilkan oleh perkebunan yang ada di Propinsi Jambi telah diekspor sebanyak 200.000 ton pada 2005.[23] Realitas ini berarti mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan volume ekspor karet Indonesia menjadi rata-rata 23% pertahunnya.

Tingginya permintaan karet untuk beragam keperluan tersebut berujung pada mahalnya harga jual karet di pasaran. Pada tahun 1923-1924 saja harga jual karet sudah mencapai 35 Gulden per pikul (per 100 kg). Besaran harga jual karet ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hingga tahun 1990-an harga sudah mencapai Rp. 4.000 dan menjelang awal millennium harga jual karet sudah mencapai Rp. 7.000 hingga Rp. 7.500 per kilogramnya. Sejak tahun 2002 terjadi peningkatan harga yang signifikan di pasaran, di mana harga jual karet sudah mencapai angka Rp. 10.000 per kilogram-nya dan ternyata angka ini masih terus mengalami peningkatan di tahun-tahun berikutnya hingga mencapai harga Rp. 16.000 per kilogramnya.[24]

3. Sistem Feodal Paternalistik

Faktor penentu lainnya yang membuat hubungan patronase terus berlanjut dalam pengelolaan perkebunan karet rakyat di desa ini adalah terus bertahannya sistem feodal-paternalistik[25] dalam masyarakat. Dalam konteks pengelolaan perkebunan karet rakyat di desa ini, budaya feodal-paternalistik berkaitan dengan sistem sosial yang berlaku dalam masyarakat. Budaya setempat menempatkan para pemilik kebun karet sebagai pemilik sah atas lahan-lahan perkebunan yang tersebar di wilayah ini, sedangkan para pekerja berposisi sebagai tenaga penyadap yang bekerja pada pemilik perkebunan karet tersebut. Dengan penguasaan atas lahan perkebunan karet tersebut, para pemilik kebun melindungi dan mengayomi para pekerja yang bekerja di perkebunan yang dikuasainya.

Para pemilik kebun karet di desa ini adalah terdiri dari orang-orang kaya dan berasal dari keturunan orang-orang yang terpandang di wilayah ini. Sebagian besar pemilik kebun tersebut adalah orang-orang yang bergelar haji, bahkan hingga beberapa kali, di mana dalam pemahaman masyarakat setempat dikategorikan sebagai kelompok terpandang dalam masyarakat. Beberapa pemilik kebun mendapatkan kekayaan berupa kebun tersebut dari warisan orang tuanya, sementara yang lainnya hasil usaha sendiri dan kadang-kadang juga difasilitasi oleh orang tuanya yang sebelumnya memang telah memiliki banyak perkebunan karet yang tersebar di seputar desa ini. Para pekerja yang datang, baik dari Pulau Jawa maupun dari desa dan daerah lainnya, adalah orang-orang yang terbukti gagal mendapatkan pekerjaan yang layak di tempat lain. Dengan diterima bekerja di perkebunan karet milik para pemilik di desa ini, ia mendapatkan perlindungan dan bantuan, baik materi maupun non-materi, dari para pemilik kebun tempat ia bekerja tersebut.

Rendahnya mobilitas sosial yang terjadi dalam masyarakat merupakan faktor penyebab tetap berlangsungnya budaya feodal paternalistik dalam pengelolaan perkebunan karet rakyat di desa ini. Dalam konteks penelitian ini didapatkan sebuah fakta bahwa masyarakat yang melakukan perpindahan atau mobilitas dari pekerjaan penyadapan karet ke pekerjaan lainnya sangat rendah, bahkan hampir tidak pernah terjadi secara signifikan. Seorang responden yang ditemui menyatakan bahwa ia telah bekerja di perkebunan karet yang ada di desa ini sejak dua puluh tahunan yang lalu. Namun demikian, ia merasa sangat kesulitan untuk beralih status dari penyadap karet menjadi pemilik kebun. Padahal sebagaimana yang diakuinya bahwa hasil penyadapan karet yang telah ia lakukan selama ini sangat mencukupi untuk membeli beberapa hektar perkebunan karet.

Begitu juga dengan seorang informan lainnya yang mengungkapkan bahwa ia adalah generasi kedua dalam keluarganya yang bekerja di sektor ini. Beberapa tahun yang lalu ayahnya telah terlebih dahulu datang ke tempat ini, tetapi karena sudah merasa terlalu tua maka ia yang menggantikannya. Pada awalnya keluarga yang datang dari sebuah kabupaten di Jambi ini berinisiatif untuk membeli beberapa hektar kebun karet dari warga setempat untuk diproduksi sendiri. Akan tetapi, apa yang ditemui oleh penyadap ini adalah kesulitan untuk memenuhi harapannya tersebut sehingga sampai sekarang ia dan banyak penyadap lainnya tetap berprofesi sebagai penyadap karet.

Sementara seorang informan lainnya mengutarakan bahwa ia juga telah lama bekerja di desa ini sebagai penyadap, bahkan seluruh keluarganya di Jawa telah ia boyong ke tempat ini. Ia bekerja di perkebunan karet milik seorang pemilik kebun di desa ini yang menurutnya sangat baik, terutama terhadap keluarga besarnya. Ia dan keluarganya menempati rumah yang berada di pinggir perkebunan tempat ia bekerja atas permintaan pemilik kebun karet tersebut. Akan tetapi, dengan menempati rumah yang berada di pinggiran kebun karet dengan tanpa biaya sewa apapun karena kebaikan sang pemilik, ia merasa sungkan untuk pindah mencari tempat pekerjaan lain yang lebih menjanjikan.

Meskipun demikian, di lapangan juga ditemukan beberapa orang yang sebelumnya berprofesi sebagai penyadap kemudian beralih menjadi pemilik kebun. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh seorang pemilik yang berasal dari Pati, Jawa Tengah yang telah menetap puluhan tahun, bahkan semua anak-anaknya yang kini juga sudah berkeluarga lahir dan besar di tempat ini. Pada awalnya ia bekerja sebagai penyadap karet pada seorang pemilik kebun di tempat ini, namun lambat laun ia sukses mengumpulkan pundi-pundi uang untuk membeli kebun karet yang kini ia gunakan sebagai mata pencaharian bagi keluarganya.[26] Namun demikian, menurut pengamatan peneliti di lapangan kondisi seperti ini sangat jarang terjadi dalam pengelolaan perkebunan karet rakyat di desa ini karena keadaan yang mengemuka adalah kesulitan yang mereka alami untuk berubah dari penyadap karet.

Meskipun demikian, lalu lintas tenaga kerja sebagai penyadap hampir tidak pernah berhenti, di mana hampir setiap hari selalu saja ada orang yang datang untuk mencari pekerjaan sebagai penyadap. Di tengah kondisi seperti ini para pemilik perkebunan karet terus mengembangkan sayapnya dalam pola pengelolaan seperti ini tanpa tergeser oleh siapa pun juga, bahkan tidak jarang mereka telah mempersiapkan generasi penerus untuk melanjutkan sistem feodal paternalistik ini.

4. Penguasaan Perkebunan Karet Hanya Oleh Kalangan Tertentu

Ketika sebuah sumberdaya yang dibutuhkan dan diperlukan oleh orang banyak tidak tersebar merata di setiap kalangan dan hanya dikuasai oleh kelompok tertentu maka relasi patronase akan terus terjadi. Dalam konteks ini, penguasaan atas areal perkebunan oleh orang-orang tertentu tentu berkaitan dengan struktur sosial yang ada di masyarakat yang tidak berubah. Ketika struktur yang berlaku di masyarakat tidak berubah yang menempatkan kalangan tertentu dalam masyarakat untuk memiliki suatu sumberdaya, maka kalangan-kalangan lainnya tetap terposisi sebagai penyadap karena tidak memiliki perkebunan karet untuk digarap.

Masyarakat desa ini terstruktur menjadi empat golongan, yaitu golongan ulama, pemangku,[27] orang biasa dan pendatang. Golongan ulama adalah orang-orang yang merupakan ahli agama yang memang telah dikenal dalam masyarakat sejak dahulu kala. Golongan ini rata-rata bergelar haji atau memiliki pengetahuan agama yang lebih baik dibandingkan masyarakat kebanyakan yang ada di desa ini. Kelompok ini memegang jabatan imam masjid, guru mengaji dan beragam jabatan yang berkaitan dengan keagamaan yang ada di desa ini. Sedangkan kelompok pemangku adalah orang-orang yang memegang jabatan struktural atau pemerintahan di Desa Rantau Limau Manis, baik kepala desa; kepala dusun; ketua RT dan lain sebagainya. Kedua kelompok yang dianggap keturunan pendiri desa ini merupakan orang-orang terpandang dan memiliki kekayaan melebihi apa yang dimiliki oleh kelompok lainnya. Adapun orang biasa adalah masyarakat desa yang bukan termasuk dua kelompok sebelumnya, tetapi merupakan penduduk asli desa ini sedangkan pendatang adalah orang-orang yang datang dari luar desa yang kemudian menetap karena berbagai keperluan, bekerja sebagai penyadap karet misalnya.

Pada kedua golongan yang pertamalah mayoritas perkebunan karet yang ada di desa ini berada. Hal ini agaknya sejalan dengan pernyataan Betrand, sebagaimana yang dikutip oleh Wisadirana, bahwa seseorang yang superior dibandingkan kelompok lainnya akan memiliki resources yang lebih banyak dan memiliki peran yang signifikan dalam masyarakat.[28] Kenyataan ini sepintas lalu tidak terlalu kentara karena beberapa orang dalam masyarakat di luar dua kelompok tersebut juga memiliki arel perkebunan karet, akan tetapi mereka hanya memiliki areal yang sangat sedikit dan tidak mencukupi untuk digarap tersendiri sehingga lebih banyak diserahkan kepada pemilik yang lebih besar.  Hal ini terjadi karena untuk mengusahakan areal perkebunan karet yang luas sebagaimana yang dimiliki oleh kalangan ulama dan pemangku tersebut membutuhkan dana yang besar. Kalangan terpandang tersebut tentunya memiliki dana sebagaimana yang diperlukan, atau kalau pun masih dirasakan kurang maka ia dapat meminta bantuan saudara-saudaranya yang lain untuk menutupi kekurangan tersebut. Berbeda dengan yang dialami oleh kelompok lainnya, pengusahaan perkebunan karet hanya dilakukan sebatas kemampuan finansial mereka tanpa dapat meminta bantuan kepada pihak lainnya karena keluarga dan kerabatnya yang lain juga mengalami kesulitan yang sama.

Meskipun sekarang banyak kesempatan untuk menambah areal perkebunan seiring dengan banyaknya masyarakat yang menjual perkebunannya, akan tetapi tetap saja yang mampu melakukannya hanya orang-orang yang punya dana tersebut. Di luar kelompok ini sangat sulit untuk menambah areal perkebunan karet, meskipun ada beberapa yang sukses melakukannya walaupun jumlahnya tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh kalangan terpandang tersebut. Jika rata-rata kedua kelompok di atas memiliki areal perkebunan karet yang siap diproduksi minimal seribu hektar, maka kelompok lain di luar keduanya hanya memiliki beberapa hektar saja. Tidak jarang bahkan areal perkebunan karet yang dimiliki tersebut berada di tempat terpencil dan jauh dari jangkauan sarana transportasi serta terjepit di antara perkebunan milik kedua kelompok di atas.

Keempat faktor yang menjadi penentu terus bertahannya hubungan patron-klien di perkebunan karet di atas ternyata saling berkaitan satu sama lainnya. Meningkatnya permintaan komoditas karet di pasaran membuat harga jualnya melambung tinggi, akibatnya orang-orang yang memiliki areal perkebunan terus melanggengkan sistem feodal paternalistik yang selama ini mereka terapkan agar penguasaan perkebunan karet tetap berada dalam kelompok mereka yang pada gilirannya beragam keuntungan tetap berada dalam tangan mereka. Ketika harga menjadi mahal, maka hal ini akan berdampak pada terus diusahakannya sektor ini oleh beragam pelaku yang berecimpung di dalamnya, begitu juga dengan sistem yang selama ini diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Einsenstandt S.N. dan Loniger. 1984. Patron, Client and Friends; Interpersonal Relation and The Structure of Trust in Society. London: Cambridge University Press.

Foster, G.M. 1967. ‘Peasant Society and The Image of Limited Good’  dalam Peasant Society: A Reader A Potter. Diaz and G.M. Foster (eds.). Boston: Little Brown.

Gouldner. 1977. ‘The Norm of Reciprocity: A Preliminary Statement’. dalam Friend, Followers and Factions. S.W. Schmidt et.al. (eds.). Berkeley: University of California Press.

Jary, David and Julia Jary. 1991. Dictionary of Sociology. London: Harper-Collins Publishers.

Jackson, Karl D. 1981. Urbanisasi dan Pertumbuhan Hubungan Patron-Klien: Perubahan Kualitas Komunikasi Interpersonal di Sekitar Bandung dan Desa-Desa di Jawa Barat. Jakarta: Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia Jakarta.

Johnson, Doyle Paul. 1988. Teori Sosiologi Klasik dan Modern. Alih Bahasa: Robert M.Z. Lawang. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Jilid II.

Lande, Carl H. 1977. ‘Introduction: The Dyadic Basic of Clientalism’ dalam Friends, Followers and Factions A Reader in Political Clientalism. Steffen W. Schimidt, James C. Scott, cs.(eds.). Berkeley: University of California Press.

Legg, Keith R. 1984. Tuan, Hamba dan Politik. Jakarta: Sinar Harapan.

Locher-Scholten, E.B. 2002. ‘Berdirinya Kekuasaan Kolonial di Jambi: Peran Ganda Politik dan Ekonomi’. dalam Fondasi Historis Ekonomi Indonesia. J. Thomas Lindblad (ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Pusat Studi Sosial Asia Tenggara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Cetakan Pertama.

Mubyarto dan Lukman Sutrisno. 1988. Studi Pengembangan Desa Pantai di Propinsi Riau. Yogyakarta: Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

—————————————-. 1984. Nelayan dan Kemiskinan: Studi Ekonomi-Antropologi Di Dua Desa Pantai. Jakarta: Penerbit Rajawali.

Ngatijah. 1987. Hubungan Patron-Klien Dalam Sektor Informal (Studi Kasus di Pasar Kecamatan Pasar Minggu). Tesis S2 Sosiologi Program Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta. 

Poloma, Margaret M. 2004. Sosiologi Kontemporer. Alih Bahasa: Tim Penerjemah. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Cetakan Keenam.

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2004. Teori Sosiologi Modern. Alih Bahasa oleh Alimandan. Yogyakarta: Prenada Media-Kencana. Cetakan Kedua.

Safaria, Anne Friday dkk. 2003. Hubungan Perburuhan di Sektor Informal; Permasalahan dan Prospek. Bandung: Yayasan AKATIGA.

Sanderson, Stephen K. 2003. Makro Sosiologi; Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial. Alih Bahasa oleh Farid Wajidi dan S. Menno. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Edisi Kedua.

Scott, James C. 1972. ‘Patron Client, Politics and Political Change in South East Asia’ dalam Friends, Followers and Factions A Reader in Political Clientalism. Steffen W. Schmidt (ed.). Berkeley: University of California.

——————. 1977. ‘Patronage or Exploitation?’ dalam Patron and Client. E. Gellner and J. Waterburg (eds.). London: Duckworth.

——————. 1993. Perlawanan Kaum Tani. Edisi Pertama. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

——————. 1983. Moral Ekonomi Petani.  Jakarta: LP3S. Cetakan Kedua.

Suparlan, Parsudi. 1980. ‘Lapangan Kerja Bagi Penduduk Berpenghasilan Rendah di Kota’. Dalam Widya Pura No. 6 Tahun II, Jakarta.

Usman, Sunyoto. 2004. Sosiologi; Sejarah, Teori dan Metodologi. Yogyakarta: Center for Indonesian Research and Development (CIReD). Cetakan Pertama.

Wolf, Eric R. 1983. Petani, Suatu Tinjauan Antropologis. Jakarta: CV. Rajawali.

Wallace, Ruth A. and Alison Wolf. 1986. Contemporary Sociological Theory: Continuing The Classical Tradition. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., Engelwood Cliffs. Secon Edition.

Wisadirana, Darsono. 2004. Sosiologi Pedesaan. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press. Edisi Pertama.

B. Situs Internet

‘Wapres Tanam Bibit Karet di Jambi’, www.pempropjambi.go.id

‘Harga Karet Bagus, Kebun Rakyat Perlu Peremajaan’, www.kompas.com

‘Nilai Ekspor Jambi Diperkirakan Naik’, www.kapanlagi.com

‘Nilai Ekspor Karet Jambi’, www.antara.co.id

‘Harga Terus Melonjak Tajam’, www.jambi-independent.co.id

_____________

Catatan:

Tulisan ini adalah adaptasi dari Tesis penulis yang diajukan kepada Program Pascasarjana Sosiologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tulisan ini juga pernah dimuat dalam Jurnal Sosiologi “Reflektif”, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan KalijagaYogyakarta Vol. 4 No. 4. Tahun 2009.


[1] Sektor informal adalah bagian kegiatan ekonomi yang tidak memiliki apa yang disyaratkan dalam sektor formal. Pola relasi yang terjalin antara stakeholders yang terlibat dalam hubungan di sektor informal di antaranya juga ditandai dengan adanya perjanjian atau kontrak kerja yang tidak tertulis alias secara lisan. Lebih lanjut dapat dilihat dalam: Anne Fariday Safaria, dkk., Hubungan Perburuhan di Sektor Informal, Alih Bahasa oleh I. Sosrowinarsito, (Bandung: Yayasan AKATIGA, 2003), hlm. 4-13.

[2] Sunyoto Usman, Sosiologi; Sejarah, Teori dan Metodologi, (Yogyakarta: Center for Indonesian Research and Development [CIReD], 2004), Cetakan Pertama, hlm. 132

[3] James C. Scott, Moral Ekonomi Petani,  (Jakarta: LP3S, 1983), Cetakan Kedua, hlm. 41. Juga dalam: David Jarry and Julia Jary, Dictionary of Sociology, (London: Harper-Collins Publishers, 1991), hlm. 458.

[4] James C. Scott, Perlawanan Kaum Tani, (Jakarta: Yayasan Obor, 1993), Edisi Pertama, hlm. 7-8. Keterangan serupa juga terdapat dalam: David Jarry and Julia Jary, Dictionary of Sociology …, hlm. 458.

[5] Carl H. Lande, ‘Introduction: The Dyadic Basic of Clientalism’ dalam Friends, Followers and Factions a Reader in Political Clientalism, Steffen W. Schimidt, James C. Scott (eds.), (Berkeley: University of California Press, 1977), hlm. xx.

[6] James C. Scott, ‘Patron Client, Politics and Political Change in South East Asia’ dalam Friends, Followers and Factions a Reader in Political Clientalism, Steffen W. Schimidt, James C. Scott (eds.), (Berkeley: University of California Press, 1972), hlm. 92.

[7] James C. Scott, ‘Patron Client, Politics and Political Change in South East Asia’ dalam Friends, Followers and Factions: A Reader in Political Clientalism, Steffen W. Schmidt, James C. Scott dkk. (eds.), (Berkeley: University of California Press, 1972), hlm. 91-92.

[8] Keterangan ini merupakan rangkuman atau intisari dari teori pertukaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Peter M. Blau. Lebih lanjut, dapat dilihat dalam: Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Alih Bahasa: Robert M.Z. Lawang, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1988), Jilid II, hlm. 80. Keterangan serupa juga terdapat dalam: Ruth A. Wallace and Alison Wolf, Contemporary Sociological Theory: Continuing The Classical Tradition, (New Jersey: Prentice- Hall, Inc., Engelwood Cliffs, 1986), Second Edition, hlm. 146-147. Serta dapat juga ditemukan dalam: George Ritzer-Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern. (Jakarta: Prenada Media-Kencana), 2004, Cetakan Kedua, hlm. 369.

[9] Ngatijah, Hubungan Patron-Klien Dalam Sektor Informal (Studi Kasus di Pasar Kecamatan Pasar Minggu). Tesis S2 Sosiologi Program Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta, 1987, hlm. 30.

[10] Eric R. Wolf, Petani; Suatu Tinjauan Antropologis, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hlm. 152-153.

[11] James C. Scott, ‘Patron Client, Politics and Politics and  Political in South East Asia’ dalam Friends, Followers and Faction A Reader in Political Clientalism, Steffen W. Schimidt dan James C. Scott (ed.), (Berkeley: University of California, 1972), hlm. 92-94.

[12] Keith Legg, Tuan, Hamba dan Politik, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hlm. 10-12.

[13] Lebih lanjut, dapat dilihat dalam: Carl H. Lande, ‘Introduction: The Dyadic Basic of Clientalism’ … Juga dalam: James C. Scott, ‘Patron Client, Politics and Political Change in South East Asia’ … Begitu juga dalam: Christian Palras, Hubungan Patron-Klien Dalam Masyarakat Bugis Makassar, … Dan juga dalam: Eric Wolf, Petani; Suatu Tinjauan Antropologis, … Serta dalam: Keith R. Legg, Tuan, Hamba dan Politik, … Dan juga dalam: Einsenstadt S.N. dan Loniger, Patron, Client and Friends; Interpersonal Relation and The Structure of Trust in Society, …

[14] Hal ini dilakukan dengan cara menyerahkan pengelolaan perkebunan karet kepada pemilik kebun karet (tauke) yang lebih besar. Pembagian hasil dilakukan sesuai perjanjian di mana umumnya diterapkan dengan cara bagi dua, di mana masing-masing pihak mendapat satu bagian. Kebijakan ini dilakukan oleh beberapa pemilik perkebunan karet karena beberapa faktor, yaitu pertama karena areal perkebunan karet yang tidak terlalu luas sehingga tidak memungkinkan untuk dikerjakan oleh dua pasang pekerja seperti yang lazim diterapkan, kedua karena ketidakmampuan pemilik kebun karet tersebut untuk mengelola sendiri, baik finansial maupun manajerial, ketiga karena alasan lain, seperti kesibukan pekerjaan sebagai pegawai dan lain sebagainya serta karena sudah terlalu tua untuk mengurusi dan mengelola perkebunan karet dengan segala hal yang melingkupinya.  

[15] Waktu ‘timbang getah’ adalah saat di mana hasil penyadapan dianggap telah waktunya dikalkulasi berdasarkan kesepakatan antara pemilik kebun dan pekerja penyadap. Waktu ‘timbang karet’ berbeda di antara para pemilik kebun, ada yang setiap sebulan sekali, bahkan ada yang setiap tiga bulan sekali, tergantung kesepakatan di saat kontrak kerja sebelumnya.

[16] Keith R. Legg, Tuan, Hamba dan Politik, … hlm. 10.

[17] Lebih lanjut mengenai hal ini dapat dibaca dalam: Parsudi Suparlan, ‘Lapangan Kerja Bagi Penduduk Berpenghasilan Rendah di Kota’ … Juga dalam: Mubyarto dan Lukman Sutrisno, Nelayan dan Kemiskinan: Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantai, (Jakarta: Penerbit Rajawali, 1984). Serta juga dalam: Mubyarto dan Lukman Sutrisno, Studi Pengembangan Desa Pantai di Propinsi Riau, … Dan juga dalam: Sri Edi Ahimsa, Hubungan Patron-Klien dan Kondisi-Kondisi Yang Mendukungnya di Sulawesi Selatan Pada Akhir Abad XIX, … Juga dalam: Ngatijah, Hubungan Patron-Klien Dalam Sektor Informal (Studi Kasus di Pasar Kecamatan Pasar Minggu), …

[18] Eric R. Wolf, Petani; Suatu Tinjauan Antropologis, … hlm. 183.

[19] James C. Scott, ‘Patronage or Exploitation’dalam Patron and Client, E. Gellner and J. Waterburg (eds.), (London: Duckworth, 1977), hlm. 132.

[20] Einsenstadt S.N. dan Loniger, Patron, Client and Friends; Interpersonal Relation and The Stucture of Trust in Society …, hlm. 90-95.

[21] ‘Wapres Tanam Bibit Karet di Jambi’, www.pempropjambi.go.id, akses tanggal 01 Agustus 2008.

[22] ‘Wapres Tanam Bibit Karet di Jambi’, www.pempropjambi.go.id, akses tanggal 01 Agustus 2008.

[23] ‘Harga Karet Bagus, Kebun Rakyat Perlu Peremajaan’, www.kompas.com, akses tanggal 02 Agustus 2008. Lihat pula dalam: ‘Nilai Ekspor Jambi Diperkirakan Naik’, www.kapanlagi.com, akses tanggal 02 Agustus 2008. Beberapa laporan yang dikeluarkan oleh pihak terkait memang tidak sama, seperti ada yang menyebutkan angka 140.176 ton dan 133.417 ton  pada tahun 2005, tetapi yang jelas adalah terjadinya peningkatan yang signifikan mengenai volume ekspor karet dari tahun ke tahun. Lebih lanjut, lihat: ‘Nilai Ekspor Karet Jambi’, www.antara.co.id, akses tanggal 01 Agustus 2008. Begitu pula dalam: ‘Harga Terus Melonjak Tajam’, www.jambi-independent.co.id, akses tanggal 01 Agustus 2008.

[24] Besaran harga jual karet di pasaran dari waktu ke waktu ini peneliti dapatkan dari beberapa perbincangan dengan para pelaku pengelolaan perkebunan karet di Desa Rantau Limau Manis, khususnya para pemilik kebun karet, dan juga berasal dari sumber lainnya yang berfungsi sebagai penguat, seperti www.pempropjambi.go.id, www.kompas.com, www.kapanlagi.com, www.jambi-independent.co.id, dan www.antara.co.id.

[25] Feodalisme dipahami sebagai sistem kehidupan ekonomi yang berlaku di Eropa Barat sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi sampai datangnya kapitalisme modern. Unit dasar produksi ekonomi dalam masa ini adalah manor (suatu daerah tertentu yang biasanya dikelilingi oleh hutan, di dalamnya terdapat pemerintahan kecil yang dipimpin oleh seorang bangsawan) di mana tanah-tanah yang ada di daerah ini dimiliki oleh petani dan penguasa setempat yang dinamakan tanah pribadi (demense). Tanah-tanahnya dikelola oleh tuan tanah dan digarap oleh sejumlah petani yang ada di daerah tersebut. Model seperti ini menetapkan bahwa petani-petani yang ada dalam kawasan ini menggarap rata-rata 30 are yang sekaligus juga merupakan tempat tinggal dan pertaniannya. Meskipun demikian, hubungan yang terjalin antara para pelaku yang terlibat dalam wilayah ini sangat tidak seimbang dan merugikan petani karena petani harus bekerja pada tuan tanah di tanah pribadinya tetapi di sisi lain ia juga harus membayar upeti kepada tuan tanah. Ketentuan semacam ini mewujud dalam kewajiban petani memberikan hasil-hasil tertentu pertaniannya dan membayar bea untuk beragam keperluan yang digunakannya. Dari paparan  ini dapat disimpulkan bahwa sistem feodalisme adalah hubungan ekonomi yang membuat para petani berproduksi untuk dirinya sendiri dan juga untuk tuannya. Lebih lanjut lihat: Stephen K. Sanderson, Makro Sosiologi; Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial, Alih Bahasa oleh Farid Wajidi dan S. Menno, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 167-168.

[26] Meskipun orang ini telah beralih profesi menjadi pemilik kebun karet yang saat ini telah menyamai para pemilik kebun lain yang merupakan penduduk asli desa ini, tetap saja ia menerapkan pola dan sistem yang sama dalam pengelolaan perkebunan karet sebagaimana yang berlaku di wilayah ini. Padahal para penyadap karet yang bekerja di perkebunan yang dimilikinya sebagian besar juga berasal Pulau Jawa sebagaimana yang terjadi pada para pemilik kebun lainnya.

[27] Kedua golongan ini dalam keadaan tertentu sering juga disatukan menjadi kalangan  ninik mamak yang berarti tetua atau pemuka masyarakat. Kelompok ini merupakan tulang punggung utama penyelenggaran pemerintahan desa di mana mereka juga sekaligus menduduki beragam jabatan dalam lembaga adat yang ada di Desa Rantau Limau Manis ini.

[28] Darsono Wisadirana, Sosiologi Pedesaan, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2004), Edisi Pertama, hlm. 112.